Industri pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat kembali menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah perusahaan terbukti melakukan pelanggaran dalam proses tambang yang menyebabkan kerusakan sebagian wilayah pulau kecil. Mencuatnya kasus ini turut memunculkan penilaian bahwa pemerintah lalai dalam pengawasan aktivitas pertambangan di Raja Ampat, wilayah yang disebut sekitar 97% areanya merupakan kawasan konservasi.
Pakar Komunikasi Strategis Universitas Gadjah Mada (UGM), Drs. I Gusti Ngurah Putra, MA, menilai gaya komunikasi pemerintah dalam merespons isu tersebut masih perlu diperbaiki. Menurutnya, pemerintah sebagai pemangku kepentingan memiliki kewajiban untuk transparan kepada publik.
“Aspek inilah yang dalam beberapa tahun terakhir masih menjadi masalah. Pasalnya, sejumlah kebijakan tidak disampaikan secara informatif dan terstruktur, hingga menimbulkan asumsi dan menurunkan akuntabilitas pemerintah di mata publik,” kata Ngurah dalam Diskoma #22 bertajuk “Komunikasi Krisis: Kasus Tambang Nikel Raja Ampat” yang dikirim ke wartawan, Rabu (13/8).
Ngurah juga menilai komunikasi krisis yang dilakukan dalam isu tambang nikel Raja Ampat masih inkonsisten. Ia menekankan bahwa Raja Ampat merupakan salah satu kekayaan sumber daya sekaligus objek pariwisata unggulan Indonesia, sehingga kasus ini mencerminkan sikap negara dalam menjaga keberlanjutan kawasan tersebut.
“Kalau pemerintah tidak tegas, citra kita bisa runtuh. Komunikasi krisis bukan sekadar strategi publikasi, tapi soal arah politik pembangunan itu sendiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, komunikasi krisis di sektor pariwisata dinilai belum menjadi fokus dalam kebijakan nasional. Kondisi itu, menurutnya, membuat praktik komunikasi krisis kerap berjalan gamang dan setengah hati.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Pariwisata RI bidang Komunikasi dan Media, Apni Jaya Putra, menjelaskan perspektif kebijakan serta strategi komunikasi pemerintah. Ia menyebut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendeteksi isu tambang nikel di Raja Ampat sebagai medium crisis melalui Crisis Detection Analysis.
Menurut Apni, status tersebut dipicu oleh kerusakan ekosistem, konflik perizinan, reaksi masyarakat adat, serta sorotan media internasional. “Masalah ini bukan cuma tentang lingkungan. Ini tentang reputasi Indonesia sebagai tujuan wisata, tentang bagaimana dunia melihat kita: apakah kita menjaga surga terakhir ini, atau justru mengorbankannya demi investasi jangka pendek,” kata Apni.
Ia menjelaskan strategi komunikasi krisis Kemenparekraf dibangun dengan prinsip acknowledge, explain, dan act. Prinsip itu dimaknai sebagai mengakui adanya masalah secara terbuka, menjelaskan posisi dan tanggung jawab tiap pihak, serta mengajak publik terlibat dalam solusi bersama.
“Semua narasi, harus disampaikan dengan empati, konsistensi, dan berbasis data,” pungkasnya.
