JAKARTA — Evaluasi dan refocusing yang dilakukan pemerintah terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai patut diapresiasi. Perbaikan pelaksanaan program disebut perlu diarahkan pada ketepatan sasaran, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan standar keamanan pangan agar manfaat MBG benar-benar dirasakan kelompok yang paling membutuhkan.
Pandangan itu disampaikan pakar komunikasi Dr Emrus Sihombing. Ia mengatakan sejak awal mengkritisi pola penyaluran MBG yang diberikan secara merata kepada seluruh peserta didik tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga. Menurut Emrus, intervensi gizi dari negara semestinya diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin, anak telantar, masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok 3B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Kalau anak-anak yang kebutuhan gizinya sudah tercukupi tetap menerima MBG, manfaat program menjadi kurang optimal. Negara harus memprioritaskan mereka yang benar-benar membutuhkan dukungan gizi,” kata Emrus, Kamis (9/7/2026).
Emrus juga menilai banyaknya makanan MBG yang tidak dikonsumsi penerima manfaat pada pelaksanaan sebelumnya menjadi indikator bahwa penentuan sasaran belum sepenuhnya tepat. Kondisi tersebut, menurutnya, bukan hanya berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran, tetapi juga mengurangi efektivitas program.
Karena itu, ia mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang mulai mengarahkan penerima manfaat kepada kelompok yang lebih membutuhkan. Namun, ia menekankan perubahan tersebut harus disertai proses verifikasi data yang ketat.
