Yogyakarta — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat di tengah bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menilai upaya negara perlu diperkuat melalui gotong royong berbagai lapisan masyarakat agar warga terdampak dapat bangkit.
Pernyataan itu disampaikan Nusron dalam acara Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030 yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2). Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga dilantik sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana.
Menurut Nusron, kesinambungan gotong royong perlu dilanjutkan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berkeadilan. Ia menekankan pentingnya perlindungan bagi kelompok paling rentan agar mampu pulih secara bermartabat dari musibah.
Nusron mengatakan, kesinambungan tanggung jawab negara dan semangat gotong royong juga telah ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut pemerintah berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana dengan menempatkan keselamatan rakyat sebagai prioritas. Salah satu langkah yang disorotnya adalah pencabutan izin 28 perusahaan yang dinilai terbukti merusak lingkungan dan memicu banjir.
Meski demikian, Nusron menilai pencabutan izin belum cukup. Ia mendorong agar langkah tersebut diikuti tindakan hukum, karena perusakan lingkungan dianggapnya sebagai kejahatan luar biasa.
Dalam sambutannya, Nusron juga menyampaikan peran MUI dalam penanganan dampak bencana. Ia mengatakan MUI menyalurkan bantuan rehabilitasi tiga masjid di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, donasi yang terkumpul disebut akan digunakan untuk membiayai rehabilitasi 500 rumah bagi guru mengaji dan marbot di wilayah terdampak.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa penanganan bencana bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama, termasuk para tokoh agama.
Acara bertajuk “Bersatu dalam Munajat Untuk Keselamatan Bangsa, Pengukuhan dan Ta’aruf Pengurus MUI 2025–2030” itu dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden ke-10 Republik Indonesia Jusuf Kalla, serta para menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih. Kegiatan tersebut juga dihadiri sekitar 58 ribu masyarakat yang merupakan perwakilan dari MUI, pondok pesantren, dan majelis taklim se-Jabodetabek.
