Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, mengkritik Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah terkait kondisi penataan kota di wilayah Kalideres dan Cengkareng yang dinilai semakin semrawut. Ia menilai tata kota di dua kawasan itu kian tidak jelas.
Melalui keterangan di Instagram, William—yang merupakan legislator dari daerah pemilihan Kalideres, Cengkareng, dan Tambora—menyesalkan penataan ruang yang disebut berlangsung tanpa perencanaan kota yang jelas selama bertahun-tahun. Ia menilai berbagai fungsi kawasan bercampur dalam satu kecamatan, mulai dari permukiman, sekolah, hingga pergudangan dan industri, tanpa dukungan infrastruktur jalan yang memadai.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat warga harus berbagi ruang di jalan yang relatif sempit dengan kendaraan besar seperti truk kontainer. Situasi ini, kata dia, memicu kemacetan sekaligus meningkatkan risiko bahaya bagi pengguna jalan.
William juga menyoroti rencana pembangunan fasilitas baru, seperti area pemakaman di Kelurahan Kamal dan krematorium di dekat RSUD Kalideres. Ia menilai pembangunan tersebut berpotensi menambah beban kawasan apabila tidak disertai penataan ulang tata ruang kota.
“Semua terjadi selama berpuluh-puluh tahun tanpa ada perencanaan tata kota yang jelas. Akibatnya, Kalideres semakin macet dan tidak tertib,” ujarnya.
Selain persoalan tata ruang, ia menyinggung harga perumahan yang terus meningkat tanpa dukungan tata kota dan infrastruktur yang jelas. Ia juga menilai Kalideres dan Cengkareng selama ini cenderung diposisikan sebagai daerah penyangga di kawasan Jakarta Barat.
“Kalideres dan Cengkareng hanya dijadikan daerah penyangga Jakarta Barat yang lebih elite. Semua dibuang di sini. Bukan karena kita ada di pinggiran Kalideres dan Cengkareng jadi tempat pembuangan,” tutupnya.
