Kunjungan Ketua Dewan Kedaulatan Sudan Abdel Fattah al-Burhan ke Ankara pada 2 Juni 2026 dinilai mencerminkan upaya Sudan memperluas ruang gerak diplomatiknya di tengah perang yang telah memasuki tahun keempat, sekaligus memperkuat kemitraan strategis dengan Turkiye.
Peneliti dan pakar Tanduk Afrika, Umut Cagri Sari, menilai penerimaan al-Burhan oleh Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan dengan protokol penuh kepala negara menunjukkan perubahan posisi Sudan dari sekadar bertahan dalam konflik menjadi otoritas negara yang dinilai memiliki legitimasi dan pengaruh regional.
Menurut Sari, langkah tersebut juga mencerminkan upaya Khartoum keluar dari isolasi regional dan memperluas kedalaman strategisnya di luar kerangka aliansi tradisional.
Sari menyoroti bahwa hubungan Sudan dan Turkiye mengalami perubahan besar setelah revolusi 2019. Pemerintahan transisi sipil saat itu memilih menjauh dari Ankara demi menormalisasi hubungan dengan Barat, Israel, dan sejumlah aktor regional lainnya. Sejumlah kesepakatan strategis dan militer yang dibangun hingga 2019 dibekukan, sehingga hubungan bilateral praktis terhenti.
Namun, pecahnya perang saudara pada 2023 mengubah perhitungan geopolitik Sudan. Dalam situasi yang dianggap mengancam keberlangsungan negara, al-Burhan kembali menjadikan Turkiye sebagai salah satu mitra strategis utama. Sari juga menilai kunjungan Perdana Menteri Sudan Kamil Idris ke Ankara sebelum lawatan al-Burhan sebagai sinyal bahwa hubungan kedua negara telah bergerak dari diplomasi krisis menuju kemitraan yang lebih struktural.
Dalam analisisnya, Sari menyebut Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) telah beralih dari posisi bertahan ke serangan balik yang dinilai berhasil merebut kembali sejumlah wilayah penting di Khartoum dan Negara Bagian Gezira, serta memulihkan fungsi pemerintahan lokal dengan cepat.
Di sisi lain, Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dinilai gagal mencapai terobosan strategis meski memperoleh dukungan eksternal yang besar. Sari menyebut SAF menghadapi perang proksi yang kompleks dan tekanan regional, dengan sebagian besar negara tetangga—selain Mesir dan Eritrea—dinilai berada di pihak yang berseberangan dengan Khartoum.
Sari juga menilai peningkatan dukungan logistik Uni Emirat Arab kepada RSF melalui perbatasan Ethiopia belum mampu mengubah arah konflik. Upaya RSF untuk membuka front baru di sepanjang perbatasan Ethiopia disebut tidak berhasil karena keunggulan udara SAF dan pengalaman institusional militer Sudan.
Selain kehilangan inisiatif strategis, RSF juga disebut menghadapi fragmentasi internal akibat sejumlah milisi suku di Darfur dan Kordofan yang memilih keluar atau menyatakan netral.
Menurut Sari, fondasi terkuat dalam hubungan Ankara-Khartoum saat ini berkaitan dengan doktrin keamanan baru Turkiye di Afrika yang berkembang dari sekadar aktor ekonomi menjadi penyedia keamanan. Ia mencontohkan “model Somalia”, yakni pendekatan yang menggabungkan pelatihan militer, pembangunan kapasitas institusi, dan integrasi industri pertahanan, yang disebut mulai diminati sejumlah negara Afrika untuk mengatasi krisis kedaulatan. Bagi Sudan yang menghadapi kebutuhan keamanan mendesak dan agenda rekonstruksi pascaperang, model tersebut dinilai relevan.
Sari menilai kunjungan al-Burhan ke Ankara membawa tiga pesan strategis. Pertama, kepada publik Sudan bahwa lembaga negara tetap berfungsi dan pemerintah masih aktif di panggung internasional meski konflik berlanjut. Kedua, kepada aktor-aktor regional bahwa Sudan berupaya membangun hubungan yang lebih seimbang dan memperluas kemitraan strategisnya. Ketiga, pesan mengenai kerja sama jangka panjang untuk mendukung rekonstruksi pascaperang di bidang pertahanan, ekonomi, pembangunan, dan infrastruktur.
Menurutnya, arti penting kunjungan tersebut terletak pada kemampuan Khartoum mengubah keberhasilan militer menjadi modal diplomatik. Rangkaian kontak yang dimulai dari kunjungan Kamil Idris hingga lawatan resmi al-Burhan dinilai menunjukkan Sudan berupaya memosisikan diri kembali sebagai negara yang mampu membangun kemitraan internasional jangka panjang.
