Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berupaya mengedukasi masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap hoaks terkait Pemilu 2024. Salah satu langkah yang ditempuh ialah menggandeng Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat sosialisasi dan pendidikan pemilih.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari berharap seluruh tahapan Pemilu 2024—baik yang telah berjalan, sedang berlangsung, maupun yang akan datang—dapat terlaksana dengan aman dan damai. Menurutnya, peran masyarakat serta para pemangku kepentingan dibutuhkan untuk menyukseskan pemilu.
“Kami juga terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat agar tidak percaya terhadap hoaks,” kata Hasyim dalam keterangannya.
Hasyim menilai pemilu dan pilkada merupakan arena konflik yang sah dan legal dalam upaya meraih atau mempertahankan kekuasaan. Hal itu terjadi karena adanya kompetisi antarpeserta pemilu dan calon untuk memperebutkan suara yang kemudian dikonversi menjadi kursi atau dihitung untuk menentukan calon terpilih.
Meski demikian, ia menegaskan konflik dalam kontestasi tidak boleh berkembang menjadi kekerasan, apalagi dijadikan instrumen dalam berkompetisi. “Tapi jangan sampai konflik dalam kontestasi pemilu sampai memunculkan kekerasan atau bahkan kekerasan dijadikan instrumen rasional sebagai alat untuk berkompetisi. Ini yang harus dihindari bersama-sama,” ujarnya.
Hasyim juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur larangan penggunaan kekerasan, baik fisik maupun verbal. Ia menambahkan, dalam konteks kepemiluan sejak 2004, 2009, 2014, hingga 2019, boleh dikatakan tidak ada kekerasan fisik.
Ia menekankan pemilu sebagai pesta demokrasi tidak dapat diselenggarakan oleh satu pihak saja. Karena itu, KPU menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk Kemenag, untuk mengoptimalkan sosialisasi kepemiluan di lembaga pendidikan di bawah naungan kementerian tersebut.
Menurut Hasyim, di lingkungan Kemenag terdapat siswa dan mahasiswa yang masuk kategori pemilih, serta tenaga pengajar seperti dosen dan guru yang dapat berkontribusi dalam pendidikan pemilih, sosialisasi, bahkan menjadi bagian dari penyelenggara pemilu.
KPU juga berencana melibatkan kantor perwakilan Kemenag yang tersebar di berbagai daerah guna menyempurnakan penyelenggaraan Pemilu 2024. Dukungan hingga tingkat desa atau kelurahan dinilai penting, termasuk terkait penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Karena itu, Hasyim menilai kolaborasi dengan Kemenag menjadi hal yang penting.
Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan bersyukur dan senang Kemenag dilibatkan dalam proses demokrasi. Ia mengatakan Kemenag siap mendukung dan berkontribusi penuh untuk menyukseskan Pemilu 2024.
“Kemenag, akan mengerahkan seluruh instrumen yang dimiliki, terutama dalam sosialisasi dan edukasi penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata Yaqut di Gedung KPU, Jakarta.
Yaqut menyebut Kemenag memiliki sekitar 50 ribu penyuluh agama, serta jaringan Madrasah Aliyah (MA) yang sebagian siswanya telah memiliki hak suara. Selain itu, Kemenag juga menaungi perguruan tinggi, mulai sekolah tinggi, institut, hingga universitas, yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan pemilu.
“Kami memiliki semua instrumen ini, dan siap berkontribusi terhadap pemilu ke depan,” ujarnya.
