JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berharap satuan pendidikan tidak dijadikan arena politik praktis menjelang pemilu tahun depan.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK, Warsito, mengatakan lingkungan pendidikan sebaiknya dimanfaatkan sebagai momen pendidikan politik, mengingat besarnya jumlah pemilih muda di Indonesia.
“Kita berharap satuan pendidikan tidak dijadikan arena politik praktis, tetapi untuk momen pendidikan politik. Karena sebagaimana kita ketahui, sekitar 60 persen pemilih pemula itu usia muda dan belum pernah melakukan pemilihan,” kata Warsito dalam konferensi pers di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (23/8/2023).
Menurut Warsito, pendidikan politik diperlukan agar pemilih muda tidak menentukan pilihan berdasarkan sentimen semata. Ia menilai pelajar dan mahasiswa semestinya terdorong memilih calon pemimpin dengan mempertimbangkan program-program yang ditawarkan.
Warsito juga menyatakan tidak sependapat jika sarana pendidikan hanya digunakan untuk kampanye. Ia menekankan pentingnya kampus dan institusi pendidikan menjadi ruang pembelajaran politik, bukan arena kampanye.
Dalam konteks pendidikan politik, ia menilai penyelenggara pemilu seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang seharusnya hadir di satuan pendidikan, bukan para calon dari partai politik.
