GmnI Komisariat Universitas Terbuka menyampaikan sikap politiknya dalam merespons Pemilu 2024 yang digelar pada 14 Februari 2024. Dalam pernyataannya, organisasi tersebut menyoroti bahwa penghitungan suara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih berlangsung, namun hasil hitung cepat (quick count) dari sejumlah lembaga survei telah memberi gambaran awal mengenai peta dukungan pemilih.
Berdasarkan hasil hitung cepat yang mereka rujuk, GmnI Komisariat Universitas Terbuka menilai terdapat kecenderungan menguatnya partai-partai yang mereka sebut sebagai “nasionalis”, serta merosotnya representasi kekuatan yang mereka identifikasi sebagai neoliberal.
Dalam penilaian tersebut, mereka menyebut PDIP sebagai peraih suara terbanyak dengan angka sekitar 17%. Selain itu, Gerindra disebut masuk tiga besar dengan perolehan 13%–14%, sementara Nasdem disebut meraih sekitar 9% suara. GmnI Komisariat Universitas Terbuka memaknai capaian itu sebagai sinyal menguatnya sentimen nasionalisme di kalangan sebagian pemilih, sekaligus penolakan terhadap model ekonomi neoliberal.
GmnI Komisariat Universitas Terbuka juga menyatakan bahwa partai yang mereka pandang merepresentasikan kekuatan neoliberal mengalami penurunan suara, meski disebut memiliki dukungan logistik dan mesin kekuasaan. Dalam pandangan mereka, sebagian massa rakyat menilai partai-partai tertentu sebagai “alternatif” pada Pemilu 2024.
Mereka menguraikan tiga faktor yang, menurut mereka, turut mencerminkan merosotnya pengaruh neoliberalisme. Pertama, menguatnya wacana anti-neoliberalisme yang ditandai dengan kemunculan frasa “antek asing” dalam momentum pemilu. Mereka menilai frasa tersebut diterima luas karena dianggap mewakili kekecewaan rakyat marhaen terhadap ketidakmampuan pemerintah bernegosiasi dengan kepentingan politik modal asing, sementara di sisi lain terdapat dorongan keberlanjutan program-program pemerintah yang berjalan saat ini.
Kedua, mereka menilai menguatnya gugatan terhadap modal asing. Menurut mereka, manfaat kehadiran modal asing yang selama ini dikampanyekan mulai dipertanyakan. Mereka juga menyatakan bahwa kehadiran modal asing dinilai memicu pencaplokan sumber daya alam dan aset nasional ke tangan korporasi asing.
Ketiga, mereka menyebut klaim bahwa neoliberalisme dapat melahirkan pemerintahan bersih tidak terbukti. Dalam pandangan mereka, isu pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang selama ini menjadi salah satu agenda utama rezim neoliberal tidak lagi efektif menarik dukungan di kalangan rakyat marhaen.
Dengan latar tersebut, GmnI Komisariat Universitas Terbuka menilai meningkatnya dukungan rakyat marhaen terhadap partai-partai nasionalis perlu dimaknai sebagai kehendak perubahan. Mereka menyebut perubahan itu sebagai dorongan untuk keluar dari sistem ekonomi-politik neoliberal dan menerapkan sistem yang memprioritaskan kepentingan nasional, dengan rakyat marhaen sebagai subyek utama.
Di sisi lain, GmnI Komisariat Universitas Terbuka menyayangkan bahwa kemenangan kekuatan politik yang mereka sebut nasionalis dalam pemilu legislatif belum diikuti konsolidasi politik yang solid menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden. Mereka menilai persaingan di antara sesama kubu nasionalis telah mendorong saling serang dan saling menjatuhkan.
Mereka menyatakan bahwa persaingan merupakan bagian dari realitas politik pemilu. Namun, mereka menekankan bahwa persaingan yang tidak mengedepankan gagasan yang mencerdaskan dinilai berisiko menjerumuskan bangsa ke kondisi yang lebih buruk. Dalam pandangan mereka, pemilu semestinya menjadi arena adu gagasan mengenai arah terbaik bagi bangsa, yang kemudian menjadi dasar memilih pihak yang paling layak memimpin.
