SEMARANG — Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mengkritik rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall (GSW) di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa yang diproyeksikan membentang sekitar 500 kilometer. KIARA menilai proyek tersebut masih belum jelas karena belum memiliki desain makro yang dapat diakses publik serta minim keterbukaan informasi.
Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan KIARA, Erwin Suryana, menyebut pemerintah pusat tercatat telah berulang kali mengubah cetak biru proyek. Namun, hingga kini masyarakat pesisir disebut belum pernah memperoleh gambaran utuh mengenai bentuk fisik bangunan maupun hasil kajian dampak lingkungan dari GSW.
“Selama ini Giant Sea Wall tidak punya rencana baku yang jelas yang bisa diakses publik. Selalu berubah-ubah. Mereka menargetkan September 2026 groundbreaking, tetapi masyarakat seperti terus dikelabui karena tidak pernah ada kejelasan bentuk proyek ini,” kata Erwin di sela kegiatan rembug warga Pantura Jawa Tengah di Joglo Ponpes Al Itqon Semarang, Kamis (9/7/2026).
Erwin juga mempertanyakan orientasi proyek yang dinilainya lebih mengarah pada komersialisasi dan perluasan modal bagi investor skala besar, alih-alih menyasar persoalan konkret yang dialami warga pesisir utara. Ia mengkhawatirkan keberadaan GSW menjadi pintu masuk legal pembukaan klaster ekonomi baru dan kawasan industri terpadu di sepanjang garis Pantura.
“Kami tidak melihat proyek ini mengabdi pada kepentingan nelayan ataupun masyarakat pesisir. Yang terlihat justru bagaimana investasi dan pembukaan ruang-ruang ekonomi baru bisa berlangsung di Pantura,” ujarnya.
Erwin mengatakan, ia sempat menghadiri pertemuan formal dengan Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa. Namun, dalam forum tersebut, ia menilai pihak pemerintah masih enggan memaparkan secara rinci rancangan struktur bangunan dan rencana pelaksanaan proyek di lapangan.
Ia menambahkan, salah satu zona yang disebut paling siap memulai konstruksi berada di segmen Kendal–Semarang–Demak dan merembet hingga Jepara. Meski demikian, Erwin menilai efektivitas tanggul raksasa itu untuk menjawab krisis ekologi akut di Pantura masih menjadi pertanyaan.
“Apakah benar bisa menjawab abrasi, rob, krisis iklim, dan persoalan pembangunan yang selama ini terjadi di Pantura? Itu yang belum dijawab,” tutur Erwin.
Selain menyoroti aspek transparansi, KIARA juga menekankan belum adanya pelibatan masyarakat terdampak secara esensial sejak tahap awal penyusunan draf proyek. Erwin menyebut pemerintah tidak boleh menyederhanakan indikator dukungan warga hanya berdasarkan asumsi bahwa masyarakat akan menerima opsi apa pun selama terbebas dari banjir rob.
