MAKASSAR — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Selatan, Bustanul, mendorong digelarnya rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Sulsel untuk membahas polemik tidak lolosnya peserta asal Makassar dalam seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional.
Polemik mencuat setelah seorang siswi SMAS Cerdas Bangsa, Saya Cathlyn Yvaine, dikabarkan dicoret dari tiga besar calon Paskibraka tingkat nasional yang akan bertugas di Istana.
Bustanul menilai RDP diperlukan agar seluruh pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Ia menegaskan proses seleksi Paskibraka berjalan sesuai mekanisme resmi dan melibatkan berbagai unsur, sehingga keputusan yang dihasilkan bukan keputusan sepihak.
“Seleksi ini adalah kewenangan Pemerintah Provinsi, di mana yang diseleksi merupakan utusan terbaik dari kabupaten dan kota,” kata Bustanul, Senin (25/5/2026). Ia menambahkan, penentuan untuk ke tingkat pusat dilakukan langsung oleh panitia seleksi pusat yang hadir bersamaan dengan seleksi provinsi.
Bustanul menjelaskan, panitia seleksi pusat terdiri dari unsur BPIP, DPPI Pusat, TNI, Polri, hingga Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) yang turut melakukan penilaian langsung di lapangan.
Ia juga membantah adanya isu penggantian atau pembatalan hasil seleksi secara sepihak. Menurutnya, tidak pernah ada pengumuman resmi yang kemudian dianulir. “Kalau ada anggapan menganulir atau mengganti, logikanya harus ada pengumuman awal lalu dianulir dan diganti dengan pengumuman baru. Faktanya, pengumuman seperti itu tidak ada,” ujarnya.
Bustanul meminta agar setiap tudingan yang berkembang tidak hanya berdasarkan opini, tetapi disertai data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. “Kalau memang ada kekeliruan dalam proses ini, sebaiknya disampaikan disertai bukti,” katanya.
Ia menambahkan, penilaian peserta tidak hanya berdasarkan Tes Intelegensi Umum (TIU) dan wawasan kebangsaan, tetapi juga mencakup kesamaptaan, peraturan baris-berbaris (PBB), keterampilan, hingga penilaian kepribadian dari tim pusat. Dalam seleksi tersebut, Kota Makassar mengirim tiga peserta putri, namun Cathlyn disebut tidak memperoleh nilai tertinggi.
Meski tidak lolos ke tingkat nasional, Bustanul menyatakan peserta tersebut masih berpeluang menjadi anggota Paskibraka Sulsel pada peringatan HUT RI 2026.
Di sisi lain, Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kota Makassar menyampaikan adanya sejumlah kejanggalan terkait tidak lolosnya Cathlyn. Ketua PPI Makassar, Muhammad Fahmi, mengatakan tanda tanya muncul pada beberapa tahapan, mulai dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), TIU, pemeriksaan kesehatan, hingga penilaian kepribadian.
Fahmi menyebut pandangannya didasarkan pada laporan peserta yang mengikuti proses seleksi. Ia menilai hasil Cathlyn pada dua tahap awal, yakni TWK dan TIU, disebut sangat baik, namun mempertanyakan proses pada tahap penilaian kepribadian.
“Kenapa saat seleksi kepribadian adek kita masih ada dipanggil untuk dilihat geraknya, kan sudah ada diseleksi baris-berbaris di hari kedua, kenapa harus ditanyakan lagi di hari ketiga,” ujar Fahmi, Rabu (27/5/2026).
PPI Makassar juga mempertanyakan sistem penilaian yang dinilai tidak transparan karena hasilnya tidak langsung terlihat melalui aplikasi, berbeda dengan seleksi di tingkat kota yang disebut dapat segera diketahui.
Selain itu, Fahmi menyoroti adanya pertanyaan terkait bahasa daerah dalam seleksi kepribadian. Menurutnya, aspek tersebut tidak semestinya menjadi penentu utama penilaian. Ia juga menyampaikan adanya informasi dari peserta lain terkait penyebutan etnis dalam proses seleksi yang dinilai menimbulkan kesan tertentu di lapangan.
Fahmi turut menyinggung proses penentuan tiga besar peserta yang disebut akan mewakili ke tingkat nasional. Ia mengatakan pendamping sempat diminta keluar dari ruangan saat proses penetapan berlangsung. Dalam keterangannya, ia menyebut tiga besar yang disebut muncul adalah peserta dari Bone, Jeneponto, dan Gowa.
