Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan percepatan pemulihan infrastruktur terdampak bencana harus berjalan seiring dengan prinsip transparansi. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan pekerjaan sekaligus ikut mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Penegasan itu disampaikan Tito saat meninjau Jembatan Enang-Enang di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Selasa (07/07/2026). Ia menilai keterbukaan penggunaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan merupakan bagian penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah memulihkan infrastruktur terdampak bencana.
Untuk mendukung keterbukaan tersebut, Tito menginstruksikan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama instansi terkait memasang papan informasi pada setiap lokasi pekerjaan. Papan itu diminta memuat jenis pekerjaan, penggunaan anggaran, progres pelaksanaan, serta target penyelesaian agar masyarakat dapat mengetahui tahapan pembangunan yang sedang berlangsung.
“Pasang billboard supaya masyarakat benar-benar tahu, ‘oh iya jalan dan jembatan ini sedang dalam pengerjaan’. Dan diberi informasi, misalnya Jembatan Enang-Enang ini akan diperkuat. Sehingga masyarakat melihat, dan taruh logo Kementerian PU di situ,” ujar Tito.
Selain mendorong transparansi, pemerintah juga menekankan percepatan penanganan infrastruktur di kawasan Bener Meriah. Tito memperkirakan kebutuhan anggaran untuk perbaikan jalan, pembangunan jembatan, pelebaran jalur alternatif, hingga pembangunan jembatan bentang panjang mencapai sekitar Rp1,1 triliun. Salah satu proyek yang disiapkan adalah pembangunan jembatan baru sepanjang 300 meter yang disebut akan menjadi ikon baru Tanah Gayo.
Dalam upaya percepatan, pemerintah menyepakati tiga strategi utama penanganan kawasan Enang-Enang. Pertama, memperlebar dan meningkatkan kapasitas jalan alternatif melalui Wer Lah. Kedua, membangun jembatan permanen baru sebagai solusi jangka panjang. Ketiga, memperkuat struktur Jembatan Enang-Enang agar tetap dapat dimanfaatkan masyarakat secara aman selama masa transisi.
Langkah tersebut disebut sebagai tindak lanjut atas kebutuhan masyarakat yang selama ini mengandalkan Jembatan Enang-Enang sebagai jalur utama aktivitas dan mobilitas harian. Sebelumnya, warga juga sempat bergotong royong memperbaiki akses jembatan secara swadaya agar konektivitas antarwilayah tetap terjaga.
“Kita sudah sepakat. Pertama, jalan alternatif Werlah akan diperlebar dan diperbaiki oleh Balai PU. Kedua, jembatan permanen akan tetap dibangun oleh Kementerian PU karena memang penting untuk masyarakat,” kata Tito.
