Kanwil Kemenkum Babel Hadiri Upacara Peringatan HANTARU 2025 di Pangkalpinang

Kanwil Kemenkum Babel Hadiri Upacara Peringatan HANTARU 2025 di Pangkalpinang

Pangkalpinang, 24 September 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung menghadiri Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2025 yang digelar di halaman Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (24/9).

Upacara diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal kementerian/lembaga, pejabat pemerintah daerah, serta jajaran aparatur sipil negara (ASN) Kanwil ATR/BPN Babel. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani bertindak sebagai inspektur upacara dan menyampaikan amanat Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Dalam amanat tersebut, Menteri ATR/BPN menegaskan peringatan HANTARU tahun ini menjadi momentum untuk mewujudkan Asta Cita, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan nasional. Nusron Wahid menyampaikan bahwa tanah merupakan aset bangsa yang perlu dikelola secara berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat. Ia juga menyoroti program pendataan pertanahan yang telah dilaksanakan di berbagai provinsi sebagai langkah konkret untuk memperkuat ketahanan pangan serta tata kelola ruang di Indonesia.

Peringatan HANTARU 2025 juga disebut sebagai ajang refleksi atas pentingnya pengelolaan agraria dan tata ruang, sekaligus memperkuat komitmen bersama para pemangku kepentingan di Bangka Belitung. Kolaborasi lintas pihak diharapkan mendorong kebijakan agraria yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Kepala Kanwil Kemenkum Babel Johan Manurung turut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap sinergi antar-kementerian/lembaga dalam mengawal kebijakan strategis nasional. Ia menyatakan partisipasi Kemenkum Babel dalam peringatan tersebut merupakan komitmen untuk memperkuat peran hukum sebagai instrumen pembangunan nasional, termasuk melalui kerja sama dengan ATR/BPN dan para pemangku kepentingan.

Upacara berlangsung khidmat dan ditutup dengan doa bersama, pemotongan tumpeng, serta ramah tamah antartamu undangan. Kehadiran lintas instansi pada peringatan ini menegaskan semangat kolaborasi pemerintah dalam mendorong tata kelola agraria yang berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.