Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 dengan kategori tinggi dan menempati peringkat keempat terbaik secara nasional. Kalbar mencatat skor 86,17 sekaligus menjadi provinsi dengan nilai demokrasi tertinggi di Pulau Kalimantan.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI Tahun 2025 di Hotel Horison Ultima Sentraland, Kota Semarang, Kamis (21/5/2026). Penghargaan diterima langsung Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dari Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry B. Harmadi.
Capaian ini disebut mencerminkan tren positif kualitas demokrasi di Kalimantan Barat. IDI merupakan instrumen resmi untuk mengukur perkembangan demokrasi di daerah, meliputi aspek kebebasan sipil, hak politik masyarakat, hingga kinerja lembaga demokrasi.
Ria Norsan menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kalimantan Barat yang dinilai turut menjaga stabilitas daerah dan iklim demokrasi yang kondusif.
“Ini membuktikan bahwa demokrasi di Kalbar berjalan baik. Kebebasan berpendapat terjaga, pemilu berlangsung aman, dan ruang partisipasi publik terus kita buka. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi,” ujar Ria Norsan.
Ia menilai kualitas demokrasi perlu dibangun melalui keterbukaan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan komunikasi publik yang sehat. Karena itu, Pemprov Kalbar menyatakan komitmen untuk memperkuat transparansi pemerintahan serta memperluas pendidikan politik kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran demokrasi.
Selain itu, Ria Norsan menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian dari penguatan kualitas demokrasi daerah. Ia menyebut peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turut menjadi faktor pendukung dalam penilaian IDI.
“Salah satu indikator penilaian IDI berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sumber daya manusia sangat penting bagi kemajuan daerah. Alhamdulillah, IPM Kalbar saat ini meningkat menjadi 72,09. Ke depan, target kita bisa mencapai angka 75. Jika IPM meningkat, maka kualitas demokrasi melalui IDI juga akan semakin baik,” katanya.
Menurutnya, demokrasi tidak cukup dimaknai sebagai capaian angka, melainkan harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalbar untuk terus merawat demokrasi yang damai, inklusif, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Lodewijk F. Paulus menyampaikan bahwa evaluasi IDI merupakan bagian penting dalam memperkuat pembangunan nasional yang berkelanjutan.
“Melalui forum evaluasi nasional capaian IDI ini, kita diharapkan dapat bersama-sama melakukan evaluasi terhadap indikator demokrasi secara berkesinambungan, terukur, dan strategis guna memperkuat kemajuan demokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujarnya.
