Risiko banjir di Kota Samarinda kini dipandang sebagai ancaman jangka panjang yang berkaitan dengan krisis iklim global, bukan sekadar persoalan yang berulang setiap tahun. Pemerintah Kota Samarinda bersama University of Waterloo melalui program Flood Impacts, Carbon Pricing and Ecosystem Sustainability (FINCAPES) memulai kajian risiko banjir dengan memasukkan indikator perubahan iklim sebagai variabel penentu.
Kajian tersebut dirancang untuk memetakan kerentanan Samarinda hingga 100 tahun ke depan. Pemodelan dilakukan dengan mengombinasikan data historis kejadian banjir selama 50 tahun terakhir dan berbagai skenario perubahan iklim, termasuk potensi kenaikan suhu global hingga 2 derajat Celsius.
Project Officer Flood Risk FINCAPES, Mawardi Muhammad, mengatakan pemodelan sangat bergantung pada kelengkapan data untuk menekan tingkat kesalahan dalam hasil akhir. Meski bersifat proyeksi, hasil kajian ini disebut akan menjadi acuan bagi kebijakan pembangunan daerah.
“Kami memodelkan dampak banjir dari data historis, lalu memasukkan indikator perubahan iklim untuk melihat bagaimana risikonya 10, 25, hingga 100 tahun ke depan,” ujar Mawardi.
Menurut dia, banjir di Samarinda masih didominasi perpaduan curah hujan tinggi dan fenomena pasang surut air sungai. Ia menjelaskan, peningkatan curah hujan yang terjadi bersamaan dengan pasang dapat memicu luapan air ke wilayah-wilayah rawan banjir.
Tim kajian juga menghitung skenario ekstrem, seperti fenomena El Nino dan potensi siklon, untuk menilai dampaknya terhadap titik-titik genangan di Samarinda. Dari analisis tersebut, pemerintah diharapkan memperoleh rekomendasi teknis terbaru, termasuk kemungkinan rekayasa ruang publik.
Sejumlah fasilitas seperti lapangan olahraga dan taman kota mulai dikaji untuk kemungkinan dialihfungsikan menjadi kolam retensi atau wilayah tangkapan air sementara ketika hujan deras. Skema ini memungkinkan fasilitas publik menampung air saat kondisi basah tanpa mengganggu fungsi utamanya ketika kondisi kering.
Selain infrastruktur fisik seperti drainase dan pintu air, kajian ini turut menyoroti langkah non-struktural, salah satunya pelestarian lahan gambut yang berfungsi sebagai penyerap air alami. Mawardi mengingatkan, lahan gambut yang terlalu kering dapat mengkerut dan kehilangan daya serap, sehingga konservasi di wilayah hulu dinilai penting.
Di sisi lain, pembangunan perumahan yang masif di Samarinda juga menjadi bagian evaluasi tim peneliti untuk menilai apakah suatu lokasi masih layak huni atau justru perlu dipindahkan karena risiko banjir yang terlalu tinggi.
Kajian awal ditargetkan rampung dalam 10 bulan untuk menghasilkan peta risiko banjir yang komprehensif. Tahap berikutnya akan difokuskan pada penghitungan kerugian finansial di sektor bisnis, perkantoran, hingga permukiman akibat dampak banjir berkepanjangan.
Hasil akhir kerja sama ini direncanakan diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta kebijakan tata ruang Kota Samarinda. “Rekomendasi dan hasil dari temuan ini akan kita serahkan kepada Pemkot Samarinda guna diimplementasikan ke depan sehingga perencanaan itu lebih aware tentang kasus banjir ini,” pungkas Mawardi.
