Sejumlah warga di Bekasi dan wilayah sekitar Jakarta melaporkan kemunculan kabut tipis pada Minggu (29/06), di tengah suhu udara yang terasa lebih dingin selama sepekan terakhir. Fenomena ini memicu perdebatan di media sosial: sebagian warganet menduga kabut muncul akibat polusi udara, sementara lainnya menilai kabut dipengaruhi hujan yang terjadi berhari-hari.

Ihsan Nurhadi, warga Pekayon, Bekasi, mengatakan kabut sudah terlihat sejak siang dan tampak lebih pekat sekitar pukul 17.00 WIB. Ia menilai kabut tersebut bukan semata akibat cuaca, melainkan berkaitan dengan polusi, lalu mengecek kualitas udara melalui aplikasi dan mendapati hasil yang ia sebut “buruk”. Ihsan kemudian membagikan pandangannya di media sosial X.

Namun, tidak semua warga memiliki kesimpulan yang sama. Saffa Uswatun, warga Bekasi Timur, mengunggah potret kondisi jalan pada hari yang sama dan mengaitkan kabut dengan hujan yang turun selama dua hari berturut-turut. Komentar warganet juga memunculkan istilah “Bekaswiss”, yang menyamakan kabut di Bekasi dengan kabut alami di wilayah pegunungan, namun bernada sarkastis.

Bayu Septianto (34), warga Pekayon Indah, Bekasi Selatan, mengaku melihat kabut saat pulang dari pusat perbelanjaan. Ia sempat mengira ada aktivitas pembakaran sampah. Meski menilai kabut kemungkinan dipicu hujan dan hawa sejuk, Bayu juga mengakui polusi udara merupakan persoalan yang kerap dirasakan di wilayahnya.

BMKG: Kabut dipicu suhu lebih rendah, hujan persisten, dan kelembapan tinggi

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan kabut di sebagian wilayah Jabodetabek terjadi karena cuaca yang lebih dingin dari biasanya disertai kelembapan udara tinggi.

Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Ida Pramuwardhani, menjelaskan suhu udara di Jabodetabek lebih rendah dari kondisi normal, terutama pada malam hingga dini hari. Berdasarkan catatan BMKG, beberapa wilayah seperti Kota Baru Cikampek di Bekasi dan Jakarta Utara mencapai 23,1°C, Jakarta Timur 23,3°C, dan Depok 22,1°C.

Menurut Ida, kondisi tersebut berkaitan dengan cuaca pada hari sebelumnya. Pada 28 Juni, Jabodetabek diguyur hujan merata dari siang hingga malam, lalu berlanjut pada 29 Juni dengan hujan ringan serta tutupan awan tebal sepanjang hari.

Ia memaparkan, tutupan awan tebal menghambat sinar matahari sehingga tanah dan udara tidak memperoleh cukup energi panas. Selain itu, proses hujan disertai aliran udara dari lapisan atas atmosfer menuju permukaan yang membawa udara lebih dingin. Suhu rendah kemudian bertahan lebih lama karena kelembapan sangat tinggi dan angin yang berembus pelan.

BMKG mencatat kelembapan udara di beberapa lokasi melampaui 90%. Kondisi ini memicu terbentuknya kabut tipis pada malam hari, yang disebut sebagai indikator udara dekat permukaan berada dalam kondisi dingin dan lembap yang stabil.

BMKG: Kabut saat periode hujan umumnya bukan akibat polusi

Menanggapi dugaan warganet bahwa kabut dipicu polusi, Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG, Supari, menyatakan bahwa kabut yang muncul pada periode dengan banyak kejadian hujan seperti saat ini “hampir dapat dipastikan” bukan disebabkan polusi.

Menurut Supari, kabut yang dipengaruhi polusi umumnya muncul saat kondisi kering, ditandai tidak turunnya hujan selama beberapa hari sehingga atmosfer tidak mengalami proses “pencucian”. Akibatnya, partikel polutan tetap melayang di udara dan tidak terendapkan ke permukaan.

Ia menambahkan, polusi udara cenderung lebih tinggi pada musim kemarau yang kering. Dalam kondisi tersebut, polutan dari pembakaran lahan dan sampah serta aktivitas industri dan transportasi dapat menumpuk karena minimnya hujan dan terbatasnya pergerakan udara, sehingga polutan terjebak dekat permukaan tanah dan kualitas udara memburuk.

Penilaian pihak lain: ada indikasi polutan, tetapi perlu pembuktian

Terlepas dari penjelasan BMKG, isu polusi tetap ramai dibahas. Nafas Indonesia, perusahaan aplikasi yang bergerak di bidang solusi kualitas udara, menyebut kabut yang terlihat warga pada akhir pekan mengandung polusi.

Analis data Nafas Indonesia, Nidaa Fauziyyah, menyampaikan data jaringan sensor Nafas menunjukkan kualitas udara sejak Mei 2025 hingga Senin (30/06) cenderung memburuk. Ia mengaitkan situasi itu dengan masuknya musim kemarau, ketika kecepatan angin dan curah hujan berkurang sehingga polusi lebih sulit terdispersi.

Menurut Nidaa, kabut tidak hanya berisi uap air, tetapi juga polusi yang terperangkap di atmosfer akibat akumulasi sumber polusi.

Sementara itu, Clean Air Asia, organisasi yang berfokus pada kualitas udara di kota-kota Asia, menyatakan perlu analisis lebih lanjut untuk memastikan apakah polusi menjadi penyebab kabut pada 29 Juni. Direktur Indonesia Clean Air Asia, Ririn Radiawati Kusuma, menjelaskan kabut yang berasal dari polusi biasanya merupakan akumulasi polutan PM2.5 dalam kondisi lembap, sehingga PM2.5 terjebak dalam kabut—fenomena yang umumnya ditemui di daerah urban.

Dalam kasus Kota Bekasi, Ririn merujuk data historis IQAir yang berasal dari alat pemantau yang dipasang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan satu alat pemantau independen. Data tersebut menunjukkan tingkat polutan rata-rata harian PM2.5 sejak 24 Juni 2025 konsisten di atas 55 mikrogram per meter kubik (ug/m3), atau melampaui baku mutu nasional harian.

Ririn menyebut kondisi itu dapat berkontribusi pada pembentukan kabut yang mengandung polutan PM2.5. Namun, untuk memastikannya, ia menilai perlu penyelidikan lebih lanjut, antara lain melalui pemasangan alat pemantau kualitas udara di lokasi berkabut atau investigasi sumber polutan di daerah tersebut.

Mengapa warga cepat mengaitkan kabut dengan polusi?

Divisi Advokasi Walhi Jakarta, Syahroni Fadhil, menilai perdebatan di media sosial mencerminkan keresahan publik terhadap persoalan polusi udara yang berlarut-larut di Jabodetabek. Ia mengatakan masih terlalu dini untuk memastikan apakah kabut tersebut disebabkan polusi, tetapi catatan polusi udara di kawasan ini membuat kecurigaan warga sulit dihindari.

Menurut Syahroni, polemik ini menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam menangani polusi udara di Jabodetabek. Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Agung pada November 2023 yang menguatkan putusan hukum terkait polusi udara di Jakarta, yang menyatakan sejumlah pihak—termasuk Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, serta Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten—bersalah.

Meski putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, Syahroni menilai penanganan polusi udara masih belum memuaskan. Ia menyoroti sumber polusi seperti kawasan industri, termasuk pabrik di Cikarang, serta pembangkit listrik yang dikeluhkan masyarakat.

Syahroni berharap pemerintah menjadikan polemik ini sebagai kritik untuk meningkatkan respons, termasuk menyediakan platform aduan masyarakat yang transparan, partisipatif, dan inklusif.

• Kabut tipis pada 29 Juni dilaporkan muncul di sejumlah wilayah Jabodetabek dan memicu perdebatan soal penyebabnya.
• BMKG menyebut kabut dipicu suhu lebih rendah, hujan yang persisten, tutupan awan tebal, kelembapan tinggi, dan angin lemah.
• BMKG menilai kabut pada periode banyak hujan umumnya bukan kabut akibat polusi.
• Pihak lain menyebut ada indikasi polutan, namun Clean Air Asia menekankan perlunya analisis lanjutan untuk memastikan.