Analis media sosial sekaligus pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, menyatakan terdapat penggiringan opini di media sosial dalam rangkaian demonstrasi pada 25–31 Agustus di sejumlah daerah yang berujung ricuh hingga menewaskan 10 orang.
Pernyataan itu disampaikan Fahmi saat memberikan keterangan dalam sidang dugaan pelanggaran etik terhadap lima anggota DPR nonaktif di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/11).
Menurut Fahmi, momentum gelombang demonstrasi tersebut dimanfaatkan pihak-pihak tertentu melalui akun anonim di media sosial. Ia menyebut penggiringan opini sudah terlihat sejak awal kemunculan narasi terkait aksi itu.
Fahmi menjelaskan, Drone Emprit sempat merilis analisis mengenai peristiwa yang ia sebut sebagai “Agustus kelabu”. Dalam analisis tersebut, isu-isu terkait demonstrasi disebut mulai muncul sejak 10 Agustus.
Ia memaparkan, narasi awal berkaitan dengan rencana serikat buruh yang akan menggelar demonstrasi pada 25 Agustus. Isu itu kemudian menguat pada 14 Agustus. Namun, Fahmi menilai arah serangan di media sosial mulai bergeser dan mengarah ke DPR.
“Saya lihat ini seperti bukan dari buruh ya. Misalnya mulai diarahkan ke DPR. Mulai diarahkan serangannya ke wakil rakyat,” kata Fahmi dalam persidangan.
Ia menambahkan, berdasarkan pemantauan dengan kata kunci terkait demo Agustus, percakapan meningkat tajam pada 19 Agustus dan kembali melonjak pada 20 Agustus.
Fahmi juga mengingatkan bahwa isu yang berkembang di media sosial—termasuk hoaks—dapat dianggap sebagai kebenaran jika tidak segera diklarifikasi. Menurutnya, hal semacam itu turut terjadi dalam rangkaian demonstrasi Agustus karena klarifikasi dinilai datang terlambat.
MKD DPR menggelar sidang lanjutan terkait dugaan pelanggaran etik lima anggota DPR nonaktif yang dikaitkan dengan gelombang demonstrasi 25–31 Agustus. Dalam sidang pendahuluan, MKD memanggil saksi dan ahli untuk dimintai keterangan mengenai dugaan pelanggaran etik saat sidang bersama DPD pada 15 Agustus 2025 serta pernyataan terkait tunjangan DPR.
Lima anggota DPR yang dinonaktifkan masing-masing adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem, Uya Kuya dan Eko Patrio dari PAN, serta Adies Kadir dari Fraksi Golkar. Penonaktifan dilakukan oleh partai masing-masing menyusul desakan publik yang menilai mereka tidak menunjukkan empati terhadap kritik masyarakat atas sejumlah kebijakan pemerintah maupun kinerja DPR.
