Sejak serangan bom pertama menghantam Gaza pada 7 Oktober 2023, kehancuran tampak jelas di berbagai wilayah. Namun di luar medan perang—di pusat-pusat keuangan dan politik—konflik juga memunculkan dinamika lain: perputaran uang yang menguat di sektor industri pertahanan dan rantai pembiayaan perang.

Perang, dalam konteks ini, tidak hanya tampil sebagai krisis kemanusiaan, melainkan juga sebagai aktivitas ekonomi yang melibatkan pemasok persenjataan, pembeli, pembiayaan negara, serta jaringan kebijakan dan lobi. Sejumlah data dari lembaga riset dan laporan resmi menunjukkan bagaimana eskalasi konflik berkelindan dengan rekor pendapatan industri senjata, bantuan militer, ekspor pertahanan, hingga potensi bisnis rekonstruksi.

Rekor pendapatan industri senjata global pada 2024

Laporan tahunan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) yang diterbitkan pada Desember 2025 mencatat 100 perusahaan senjata terbesar dunia membukukan pendapatan gabungan sebesar 679 miliar dolar AS pada 2024. Angka ini naik hampir 6% dibanding tahun sebelumnya dan menjadi yang tertinggi dalam 35 tahun pencatatan SIPRI.

Lima perusahaan terbesar—Lockheed Martin, RTX (sebelumnya Raytheon), Northrop Grumman, BAE Systems, dan General Dynamics—menyumbang sekitar 215 miliar dolar AS dari total tersebut. Empat dari lima perusahaan itu berbasis di Amerika Serikat. Dalam periode Oktober 2023 hingga Oktober 2024, nilai saham Lockheed Martin tercatat naik 54,86%, melampaui kenaikan indeks S&P 500 yang berada di kisaran 18% pada periode yang sama.

Dalam narasi SIPRI, lonjakan permintaan dipengaruhi oleh dua konflik besar: perang Rusia-Ukraina dan perang di Gaza. Di sisi korporasi, sejumlah pernyataan dalam sesi tanya jawab dengan analis keuangan juga menggambarkan konflik regional sebagai peluang bisnis jangka panjang, termasuk rujukan pada proyek pertahanan yang diusulkan bernilai 175 miliar dolar AS.

Bantuan militer AS dan arus dana kembali ke kontraktor domestik

Dimensi penting lain dari perang Gaza adalah pembiayaannya melalui bantuan militer Amerika Serikat. Laporan Costs of War Project Universitas Brown mencatat AS mengucurkan sedikitnya 21,7 miliar dolar AS bantuan militer kepada Israel sejak 7 Oktober 2023 hingga September 2025. Angka ini disebut sebagai yang terbesar dalam periode dua tahun sejak AS mulai memberikan bantuan militer pada 1959.

Di luar itu, terdapat pula komitmen penjualan senjata masa depan. Per April 2025, Biro Urusan Politik-Militer Departemen Luar Negeri AS mencatat 751 kasus aktif Foreign Military Sales kepada Israel dengan nilai total 39,2 miliar dolar AS. Jika digabung dengan biaya operasi militer AS di Yaman dan kawasan yang terkait langsung dengan perang Gaza, total pengeluaran AS dalam dua tahun disebut berada pada kisaran 31–34 miliar dolar AS.

Skema Foreign Military Financing membuat sebagian besar dana bantuan pada akhirnya mengalir kembali ke kontraktor pertahanan AS. Data dalam artikel menyebut armada pesawat tempur Israel seluruhnya berasal dari AS: 75 unit F-15, 196 unit F-16, dan 39 unit F-35, yang dikaitkan dengan produk Lockheed Martin dan Boeing. Artileri yang digunakan di Gaza juga disebut berasal dari berbagai pemasok AS.

Di Washington D.C., belanja lobi dan sumbangan politik menjadi bagian dari ekosistem kebijakan. Sepanjang 2024, sektor pertahanan AS dilaporkan menghabiskan 149 juta dolar AS untuk lobi dan 43 juta dolar AS untuk sumbangan kampanye. RTX dan Lockheed Martin disebut termasuk di antara klien lobi paling aktif, dengan fokus pada Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional.

Israel sebagai produsen dan eksportir senjata

Israel tidak hanya diposisikan sebagai konsumen persenjataan, tetapi juga produsen dan eksportir. Pada 2024, ekspor pertahanan Israel dilaporkan mencapai rekor hampir 15 miliar dolar AS, naik 13% dari rekor 2023 dan lebih dari dua kali lipat dibanding lima tahun sebelumnya. Ini disebut sebagai rekor keempat berturut-turut.

Kementerian Pertahanan Israel menyatakan industri pertahanan mereka beroperasi dalam “mode darurat” sejak Oktober 2023, memproduksi senjata untuk kebutuhan domestik dan pesanan luar negeri. Tiga perusahaan terbesar—Israel Aerospace Industries (IAI), Rafael Advanced Defense Systems, dan Elbit Systems—disebut mencatat pertumbuhan pendapatan gabungan 16% pada 2024, dengan total backlog pesanan mencapai 65 miliar dolar AS.

Dalam komposisi ekspor, sistem pertahanan udara—Iron Dome, Arrow 3, dan David’s Sling—disebut menyumbang 48% dari total ekspor. Permintaan meningkat dari negara-negara Eropa yang terdorong oleh situasi perang Ukraina. Jerman, misalnya, disebut membeli Arrow 3 lewat kontrak sekitar 14 miliar shekel, yang digambarkan sebagai transaksi terbesar dalam sejarah industri pertahanan Israel. Menurut SIPRI, kritik internasional terhadap tindakan Israel di Gaza disebut hampir tidak memengaruhi minat pembelian senjata Israel.

Lonjakan belanja militer Israel dan kontras ekonomi Gaza

Data SIPRI yang dipublikasikan pada April 2025 mencatat pengeluaran militer Israel melonjak 65% pada 2024 menjadi 46,5 miliar dolar AS, setara 8,8% dari PDB. Angka ini disebut sebagai yang tertinggi kedua di dunia setelah Ukraina.

Pada saat yang sama, kondisi ekonomi Gaza digambarkan mengalami kontraksi tajam. UNCTAD, melalui pernyataan Deputi Sekretaris Jenderal Pedro Manuel Moreno pada November 2025, menyebut Gaza mengalami “keruntuhan ekonomi tercepat dan paling merusak yang pernah tercatat dalam sejarah.” Dalam data yang dirujuk, PDB Gaza pada 2024 menyusut 83% dibanding tahun sebelumnya, sementara PDB per kapita jatuh menjadi 161 dolar AS per tahun—kurang dari 50 sen per hari.

Rekonstruksi Gaza dan pertanyaan tentang penerima manfaat

Di luar fase penghancuran, tahapan pemulihan dan rekonstruksi juga diperkirakan bernilai besar. Penilaian bersama Bank Dunia, PBB, dan Uni Eropa yang dipublikasikan Februari 2025 memperkirakan kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi Gaza mencapai 53 miliar dolar AS. Estimasi ini kemudian disebut direvisi menjadi 70 miliar dolar AS dalam perkiraan UNDP pada Oktober 2025 seiring berlanjutnya kehancuran.

Kerusakan fisik diperkirakan sekitar 30 miliar dolar AS. Sektor perumahan disebut paling terdampak, menyumbang 53% dari total kerusakan. Data yang dirujuk menyebut hampir 292.000 unit hunian rusak atau hancur total, 69% bangunan di seluruh Gaza rusak atau musnah, serta lebih dari 88% sekolah (496 dari 564) mengalami kerusakan, dengan 396 di antaranya terkena serangan udara.

Dalam konteks ketergantungan Gaza pada rantai impor yang dikontrol Israel dan dinamika geopolitik yang menempatkan AS sebagai aktor kunci, muncul pertanyaan tentang siapa yang akan memperoleh kontrak rekonstruksi bernilai puluhan miliar dolar tersebut, serta risiko bahwa sebagian modal rekonstruksi dapat mengalir kembali ke perusahaan-perusahaan yang terkait dengan industri persenjataan—secara langsung maupun tidak langsung.

Protokol Paris dan struktur ketergantungan ekonomi

Ketimpangan ekonomi dalam konflik ini juga dikaitkan dengan kerangka hubungan ekonomi yang dibentuk melalui Protokol Paris pada April 1994, sebagai lampiran Perjanjian Oslo. Protokol ini membentuk hubungan ekonomi Israel dan Otoritas Palestina dalam kerangka “serikat pabean”, di mana Israel memungut pajak impor atas barang yang masuk ke wilayah Palestina dan mentransfernya sebagai clearance revenues.

Dalam praktiknya, Israel disebut memiliki kewenangan untuk menahan atau memotong transfer tersebut. Laporan Kementerian Keuangan Palestina pada Maret 2025 menyebut Israel menahan sekitar 1,917 miliar dolar AS clearance revenues untuk periode 2019 hingga Februari 2025, dan sejak Mei 2025 transfer disebut dihentikan sepenuhnya. Laporan UNCTAD November 2025 mencatat kumulatif pemotongan dan penahanan antara Januari 2019 hingga April 2025 sekitar 1,76 miliar dolar AS, setara 44% dari total pendapatan bersih Palestina.

Dampaknya, pembayaran gaji pegawai negeri Palestina disebut hanya 50–70% selama bertahun-tahun. Tahun ajaran 2025 juga dilaporkan tertunda karena keterbatasan dana, sementara pada April 2025 sebanyak 98% bank di Gaza disebut tutup. Selain itu, Kementerian Keuangan Palestina mencatat selama 2012 hingga Februari 2025, Israel memotong 20,6 miliar shekel dari dana clearance untuk membayar layanan listrik, air, dan kesehatan yang disuplai perusahaan-perusahaan Israel ke wilayah pendudukan.

Nilai ekonomi permukiman dan kerugian ekonomi Palestina

Laporan UNCTAD yang dipresentasikan kepada Majelis Umum PBB pada Februari 2026 menghitung nilai ekonomi yang dihasilkan permukiman-permukiman ilegal Israel di Al-Quds Timur yang diduduki dan Area C Tepi Barat mencapai 832,7 miliar dolar AS antara 2000–2024, atau lebih dari satu triliun dolar AS dalam nilai dolar 2024. Pada 2024 saja, ekonomi permukiman disebut bernilai 53 miliar dolar AS, hampir lima kali lipat ukuran perekonomian Palestina.

Area C, yang mencakup lebih dari 60% wilayah Tepi Barat dan berada di bawah kendali sipil dan keamanan Israel, digambarkan sebagai wilayah dengan pembatasan pembangunan bagi warga Palestina. UNCTAD memperkirakan kerugian ekonomi Palestina akibat pembatasan di Area C mencapai 170,8 miliar dolar AS dalam potensi PDB yang hilang selama 2000–2024. Jika hambatan tidak ada, PDB per kapita Tepi Barat diperkirakan bisa 241% lebih tinggi. Secara keseluruhan, UNCTAD memperkirakan potensi PDB yang hilang bagi ekonomi Palestina pada 2000–2024 mencapai 212,2 miliar dolar AS, setara 19,4 kali PDB Palestina pada 2024.

Penutup

Rangkaian angka tersebut memperlihatkan bagaimana perang, pendudukan, dan kebijakan ekonomi dapat menciptakan insentif material yang besar bagi sebagian aktor, di saat masyarakat sipil di Gaza menghadapi kehancuran ekonomi yang disebut UNCTAD sebagai yang paling cepat dan merusak dalam catatan modern. Dalam lanskap seperti ini, tuntutan gencatan senjata dan pemulihan tidak hanya berhadapan dengan persoalan politik dan keamanan, tetapi juga dengan jejaring kepentingan ekonomi yang luas—dari industri persenjataan, mekanisme bantuan, hingga potensi bisnis rekonstruksi.