Ho Chi Minh City terus menyempurnakan kerangka hukum, melakukan standardisasi data, dan menerapkan teknologi digital secara bertahap untuk membentuk ekosistem ketertelusuran. Upaya ini diarahkan untuk membangun rantai pasokan yang lebih transparan dan modern, sekaligus memenuhi tuntutan pasar domestik maupun internasional.
Transparansi informasi produk kian menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing bisnis di tengah integrasi ekonomi dan transformasi digital. Jika sebelumnya ketertelusuran kerap dipahami sebatas pemasangan label atau kode QR, kini konsep tersebut berkembang menjadi sistem pengelolaan data yang mencakup seluruh rantai pasokan, dari pengadaan hingga distribusi.
Perubahan perilaku konsumen turut mendorong kebutuhan ini. Produk pertanian dan pangan di rak ritel tidak lagi hanya dinilai dari tampilan atau harga, tetapi juga dari asal-usul, proses produksi, pihak yang bertanggung jawab, serta standar kualitas. Di pasar ekspor, informasi mengenai siklus hidup produk bahkan harus dapat diverifikasi dan dilacak.
Sebagai pusat ekonomi terbesar di negara tersebut, Ho Chi Minh City berperan bukan hanya sebagai pasar konsumsi, tetapi juga simpul transit utama bagi produk pertanian, makanan, dan berbagai barang dari provinsi-provinsi di wilayah selatan sebelum masuk ke jaringan ritel atau diekspor. Skala peredaran barang yang besar membuat pengendalian mutu, keamanan pangan, dan verifikasi asal produk menjadi semakin mendesak.
Dalam konteks itu, pembangunan sistem ketertelusuran terpadu dipandang penting untuk memperkuat pengawasan mutu oleh lembaga pengelola sekaligus menjadi fondasi konektivitas data antara produsen, distributor, dan konsumen. Langkah ini juga dikaitkan dengan target membangun rantai pasokan digital yang selaras dengan agenda transformasi digital dan integrasi ekonomi internasional.
Kepala Departemen Standar, Metrologi dan Mutu pada Departemen Sains dan Teknologi Ho Chi Minh City, Ly Thai Hung, menyatakan bahwa di tengah pendalaman integrasi ekonomi internasional, pembangunan reputasi dan peningkatan nilai barang Vietnam perlu bertumpu pada sistem standar, peraturan teknis, dan aktivitas ketertelusuran. Menurutnya, ketertelusuran tidak hanya membuat informasi produk lebih transparan dan melindungi hak konsumen, tetapi juga menjadi syarat penting agar barang mampu melewati hambatan teknis, memperluas pasar ekspor, serta berpartisipasi lebih dalam dalam rantai pasokan global.
Seiring transformasi digital, kerangka hukum terkait ketertelusuran juga diperbarui. Undang-Undang tentang Mutu Produk dan Barang yang telah diubah (UU No. 78/2025/QH15) untuk pertama kalinya mengatur pengelolaan mutu barang pada platform digital dan memperkenalkan konsep “Paspor Produk Digital” sebagai dasar digitalisasi serta konektivitas data di seluruh rantai pasokan. Regulasi ini dilengkapi oleh Keputusan No. 37/2026/ND-CP dan Surat Edaran No. 02/2024/TT-BKHCN yang mengatur lebih rinci mengenai sistem pemantauan mutu, pengelolaan kode ketertelusuran, dan media penyimpanan data.
Meski demikian, Hung menilai masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik. Sejumlah bisnis, koperasi, dan fasilitas produksi disebut masih menghadapi kendala dalam menstandarkan kode ketertelusuran, pelabelan, membangun basis data, serta terhubung dengan sistem ketertelusuran nasional. Di sisi lain, banyak solusi yang beredar di pasaran dinilai baru menyediakan kode QR dan belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sistem ketertelusuran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Para ahli menekankan bahwa agar ketertelusuran berjalan efektif, pembenahan kebijakan perlu diiringi standardisasi data dan penguatan konektivitas informasi di setiap tahap rantai pasokan. Ketika data saling terhubung, ketertelusuran dapat menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi manajemen, menaikkan nilai produk, dan memperkuat daya saing bisnis.
Sejalan dengan penguatan regulasi, cara pandang pelaku usaha terhadap ketertelusuran juga berubah. Jika sebelumnya ketertelusuran kerap dianggap sebagai kewajiban kepatuhan atau syarat memasuki pasar ekspor, kini semakin banyak bisnis melihatnya sebagai instrumen manajemen modern yang mendukung peningkatan daya saing dan nilai produk. Dalam rantai pasokan yang semakin luas dan permintaan pasar yang berubah cepat, transparansi informasi tidak lagi dipandang sebagai nilai tambah semata, melainkan kriteria penting untuk membangun kepercayaan dengan konsumen dan mitra.
Manfaat lain yang disorot adalah penguatan kemampuan manajemen risiko. Bagi produsen makanan, produk pertanian, atau barang konsumsi, persoalan kualitas bisa terjadi sewaktu-waktu. Tanpa sistem ketertelusuran yang komprehensif, proses identifikasi penyebab, penentuan dampak, dan penarikan kembali produk dapat memakan waktu serta biaya besar, sekaligus berisiko merusak reputasi merek. Dengan pengelolaan data yang tersinkronisasi pada setiap batch produksi dan tahap distribusi, bisnis dapat lebih cepat menemukan sumber masalah, menentukan produk terdampak secara tepat, dan melakukan penarikan kembali dalam lingkup yang diperlukan.
Ketertelusuran juga dinilai menjadi “tiket” untuk masuk ke sistem distribusi modern dan pasar ekspor. Sejumlah jaringan ritel mensyaratkan pemasok menyajikan informasi yang transparan mengenai sumber bahan baku, proses produksi, sertifikasi kualitas, dan standar keamanan sebelum produk dipajang. Perwakilan Saigon Co.op menyampaikan bahwa ketertelusuran telah diintegrasikan ke dalam proses manajemen mutu untuk berbagai kelompok produk, terutama produk pertanian dan makanan. Informasi dari sumber bahan baku, produksi, pengolahan, pengemasan hingga distribusi diperbarui pada satu platform untuk membantu pengendalian kualitas di sepanjang rantai pasokan.
Melalui kode QR pada produk, konsumen dapat mengakses informasi seperti produsen, sumber bahan baku, waktu panen atau pengolahan, serta sertifikasi kualitas. Transparansi ini dinilai membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan sekaligus mendukung pemenuhan persyaratan distribusi modern dan pasar ekspor.
Menurut para ahli, nilai ketertelusuran tidak berhenti pada penyediaan informasi. Sistem ini juga berperan dalam perlindungan merek, verifikasi keaslian produk, serta meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan barang palsu. Dalam perkembangan e-commerce, kode QR juga dapat menjadi penghubung antara bisnis dan konsumen melalui integrasi informasi produk, lokasi sumber, layanan pelanggan, hingga kanal penjualan daring.
Meski kerangka hukum dan standar baru menjadi prasyarat penting, efektivitas ketertelusuran dinilai memerlukan penerapan teknologi digital secara sinkron, termasuk kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), blockchain, serta standar data internasional untuk menghubungkan seluruh rantai pasokan. Arah ini disebut sebagai bagian dari dorongan Ho Chi Minh City dalam membangun ekosistem ketertelusuran yang modern.
