SINGARAJA—Hari pertama masuk kerja setelah penggabungan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Senin (9/2/2026), diwarnai aktivitas penataan ruangan dan penyesuaian personel. Meski masih dalam masa transisi, pelayanan publik di instansi yang terdampak penggabungan dipastikan tetap berjalan.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPP) Buleleng, Gede Melandrat, mengatakan penggabungan OPD menuntut penyesuaian cepat, terutama terkait ketersediaan ruang kerja. Ia menyebut total pegawai di DKPP mencapai 313 orang, dengan 240 orang berkantor di satu gedung. Sementara sisanya bertugas di Balai Pembenihan yang tersebar di sembilan kecamatan.
Menurut Melandrat, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pimpinan dinas untuk mengefisienkan ruang agar seluruh pegawai yang berkantor di gedung utama dapat tertampung dengan layak. Penataan ruang, kata dia, sudah dilakukan sejak pelantikan pejabat eselon II pada Jumat (6/2/2026) dan dilanjutkan hingga akhir pekan.
“Sabtu-Minggu sampai hari ini kami bergerak. Yang penting pelayanan publik tidak macet. Tadi pagi sudah mulai berjalan, khususnya pelayanan rekomendasi BBM bersubsidi dan pupuk bersubsidi,” ujar Melandrat.
Terkait ketersediaan ruang, Melandrat menyebut secara umum masih memadai. Namun, penyesuaian lanjutan masih menunggu perubahan nomenklatur dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Ia berharap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat bergerak cepat agar program kegiatan dapat segera dieksekusi.
Ia juga menyampaikan harapan agar eksekutif dan legislatif dapat bersama-sama mempercepat proses tersebut sehingga fokus visi-misi bupati dapat berjalan sesuai jadwal rencana strategis (Renstra).
Untuk mendukung optimalisasi pelayanan, DKPP mengusulkan pemanfaatan Gedung Perumda Swatantra sebagai kantor bidang perikanan. Melandrat menilai sektor perikanan memiliki potensi besar dalam mendukung pendapatan asli daerah (PAD) sehingga membutuhkan ruang pelayanan yang memadai.
Selain itu, bangunan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) di sebelah selatan kantor DKPP juga diminta difungsikan kembali. Rencananya, ruang tersebut akan digunakan sebagai tempat pelayanan publik bidang perikanan, termasuk rencana pengembangan pasar online untuk budidaya dan pemasaran bandeng.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Buleleng, I Nyoman Wisandika, menyampaikan bahwa penggabungan Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata mulai ditindaklanjuti setelah pelantikan pejabat pada Jumat lalu. Kantor baru instansi gabungan tersebut berlokasi di Jalan Kartini.
Wisandika mengatakan, sejak pagi pihaknya melakukan penataan ruang dan personel karena terdapat beberapa bidang dari kantor lama Dinas Kebudayaan yang dipindahkan ke kantor baru. Penataan difokuskan pada sekretariat yang kini digabung, mencakup perencanaan, keuangan, dan umum, serta sejumlah bidang teknis seperti kesenian. Proses penataan ditargetkan rampung pada Rabu mendatang.
Meski demikian, tidak semua unit dipindahkan ke kantor baru. Sejumlah UPTD seperti Gedong Kirtya, Museum Buleleng, dan Museum Sunda Kecil tetap berkantor di lokasi lama. Selain itu, satu bidang yakni adat dan cagar budaya dengan sekitar 36 personel masih bertahan di kantor lama di Jalan Veteran karena keterbatasan ruang.
“Kalau dipaksakan sudah tidak memungkinkan, tempatnya sudah penuh sekali. Ini sifatnya sementara,” kata Wisandika.
