Mataram — Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Construction Sector Transparency (CoST) mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan infrastruktur publik di NTB. Upaya ini dinilai penting agar masyarakat dapat mengakses informasi serta ikut mengawasi proses pembangunan.
Ketua FLLAJ NTB yang juga Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan fisik, tetapi juga oleh keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Hal itu disampaikan dalam diskusi bersama media, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan akademisi di Mataram, Rabu.
Ervan menyatakan pemerintah daerah dituntut mampu menyajikan data pembangunan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut dia, meski ada informasi tertentu yang dibatasi, data terkait pembangunan infrastruktur perlu dibuka agar masyarakat dapat berperan dalam pengawasan.
Ia menambahkan, keterbukaan data akan membantu masyarakat, media, dan akademisi dalam menghubungkan informasi untuk mendukung pengembangan perencanaan infrastruktur pada masa mendatang.
Selain itu, Ervan menyebut pemerintah daerah juga perlu bersiap memenuhi kebijakan alokasi anggaran infrastruktur sebesar 40 persen pada tahun depan. Ia menegaskan, dengan besarnya porsi anggaran tersebut, seluruh proses pembangunan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas, Baiq Musfiatin, menjelaskan platform Intrans NTB merupakan sistem transparansi data infrastruktur di NTB yang ditujukan untuk mempermudah akses publik terhadap data infrastruktur. Menurutnya, platform tersebut mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Baiq juga menyampaikan bahwa Intrans memenuhi 40 jenis data transparansi sesuai keputusan internasional dan dapat diakses selama tersedia jaringan internet.
Dari sisi media, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB, Ahmad Ikliludin, menilai data infrastruktur penting bagi jurnalis sebagai referensi dalam penyusunan berita untuk kepentingan masyarakat. Ia menyebut tantangan selama ini adalah mengolah data infrastruktur agar menjadi informasi yang menarik sekaligus relevan, terutama karena pembangunan infrastruktur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, transparansi anggaran infrastruktur diperlukan agar media dapat menjalankan fungsi kontrol, termasuk melakukan verifikasi data sebelum dipublikasikan dalam pemberitaan.
