Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memulai tahapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melalui agenda entry meeting pada Kamis (02/04/2026). Pertemuan awal ini dipandang sebagai momen penting untuk menguji konsistensi transparansi dan kualitas tata kelola keuangan daerah, tidak sekadar memenuhi agenda administratif tahunan.
Dalam pertemuan yang diikuti secara virtual, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menekankan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar penyediaan data bagi tim pemeriksa tidak hanya tersedia, tetapi juga sinkron dan akurat. Penegasan itu muncul di tengah catatan tindak lanjut rekomendasi BPK yang per April 2026 baru mencapai 76,70%, masih di bawah target nasional 80%.
Dengan capaian tersebut, pemeriksaan LKPD 2025 dinilai menjadi ujian bagi kredibilitas pemerintah daerah dalam menuntaskan rekomendasi pemeriksaan sebelumnya sekaligus memastikan penyajian laporan yang akuntabel. Entry meeting juga diposisikan sebagai pengingat bagi OPD agar tidak ada anomali, terutama pada pos belanja modal yang kerap menjadi perhatian publik.
Sejumlah sektor prioritas disebut menjadi titik yang diharapkan mendapat pendalaman dalam pemeriksaan tahun ini. Pada sektor infrastruktur, perhatian publik tertuju pada kejelasan pelaksanaan Sepuluh Proyek Strategis 2025. Pemeriksaan diharapkan dapat menelusuri potensi kekurangan volume pekerjaan atau ketidaksesuaian spesifikasi, berkaca pada temuan tahun sebelumnya. Beberapa proyek yang ramai diperbincangkan masyarakat, seperti jembatan tanpa papan informasi di tengah kebun serta pembangunan sarana olahraga bernilai miliaran rupiah, juga menjadi sorotan terkait asas manfaatnya.
Di sektor kesehatan, pemeriksaan diharapkan memvalidasi efektivitas penggunaan anggaran stunting tahun 2025 di 13 kecamatan. Meski stunting diklaim turun menjadi 7% pada 2024, transparansi penggunaan anggaran tetap dinilai penting agar belanja benar-benar berdampak pada perbaikan gizi balita di lapangan, bukan terserap pada kegiatan administratif seperti perjalanan dinas atau rapat koordinasi.
Sementara di sektor pendidikan, perhatian diarahkan pada efisiensi anggaran terkait kebijakan perubahan nama dan atribut sekolah yang memerlukan pembaruan dokumen serta plang nama di seluruh kabupaten. Kebijakan tersebut diminta dipastikan tidak membebani anggaran daerah secara berlebihan atau membuka celah pemborosan di Dinas Pendidikan.
Pemerintah daerah juga menekankan beberapa hal teknis yang dinilai menentukan kelancaran pemeriksaan. Bupati menginstruksikan OPD agar responsif dalam memenuhi permintaan data dan dokumen pendukung, sehingga tidak ada keterlambatan atau dokumen yang tidak tertata saat pemeriksa turun ke lapangan. Di sisi lain, pengawasan terhadap kepatuhan kontraktor turut disorot agar kasus kelebihan bayar pada proyek jalan dan jembatan sebelumnya tidak kembali terulang.
Target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) juga kembali menjadi perhatian. Pemkab Tanjab Barat diketahui telah meraih WTP tujuh kali berturut-turut hingga 2024. Namun, capaian tersebut diingatkan agar tidak berhenti pada kerapian administratif, melainkan disertai penguatan pengamanan aset dan bukti pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa.
“Kami berkomitmen terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan,” kata Anwar Sadat.
Seiring dimulainya pemeriksaan LKPD 2025, publik menanti tindak lanjut atas instruksi tersebut, terutama pada tiga hal: percepatan penyelesaian rekomendasi BPK yang masih tertunda, konsistensi antara laporan keuangan dan realitas proyek fisik di lapangan, serta pemaknaan WTP sebagai standar kualitas pengelolaan keuangan, bukan sekadar formalitas. Pemeriksaan ini diharapkan menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah APBD tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat.
