Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menerima audiensi Koalisi Mahasiswa Kabupaten Konawe yang menyampaikan aspirasi terkait transparansi pengelolaan dan penyaluran beasiswa daerah, Senin (13/7/2026).
Pertemuan berlangsung setelah Rapat Paripurna DPRD Konawe dengan agenda penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2025.
Audiensi diterima langsung Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya didampingi Wakil Ketua I Nuryadin Tombili, Wakil Ketua II Nasrullah Faizal, serta Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Agus. Dalam pertemuan itu, perwakilan mahasiswa menyerahkan pernyataan sikap berisi sejumlah tuntutan terkait dugaan persoalan dalam pengelolaan dan penyaluran beasiswa.
Koalisi Mahasiswa menilai masih ada mahasiswa yang belum memperoleh kepastian pencairan dana, termasuk informasi yang jelas mengenai besaran anggaran dan mekanisme penyalurannya. Mereka juga mempertanyakan dugaan perbedaan nominal beasiswa yang diterima.
Berdasarkan data yang mereka miliki, total anggaran beasiswa disebut sekitar Rp491,5 juta untuk sekitar 200 mahasiswa, sehingga besaran yang diperkirakan diterima tiap penerima sekitar Rp2,45 juta. Namun, menurut mahasiswa, ada penerima yang hanya memperoleh sekitar Rp1,9 juta. Mereka meminta penjelasan mengenai selisih nominal tersebut dan mendorong proses penyaluran yang lebih transparan.
Selain isu beasiswa, Koalisi Mahasiswa turut menyoroti kedisiplinan sebagian anggota DPRD Konawe. Mereka meminta BK melakukan evaluasi terhadap anggota dewan yang dinilai kurang aktif menjalankan tugas dan jarang berkantor. Mahasiswa juga mendesak DPRD memperkuat fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBD, khususnya di sektor pendidikan, serta mendorong sistem penyaluran beasiswa yang lebih terbuka, akuntabel, tepat sasaran, dan disalurkan langsung kepada mahasiswa untuk meminimalkan potensi penyimpangan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya menyatakan DPRD berkomitmen mengawal aspirasi mahasiswa, terutama terkait transparansi pengelolaan dan penyaluran beasiswa daerah. Ia menyebut persoalan tersebut akan dibahas secara komprehensif.
Made menjelaskan DPRD belum dapat memberikan penilaian terhadap rencana perubahan anggaran karena masih menunggu penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Konawe, khususnya Bappeda, terkait program yang mengalami penambahan, pengurangan, maupun perubahan alokasi anggaran.
Ia juga menyampaikan agenda pembahasan anggaran yang akan datang, yakni pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 dalam waktu dekat, serta pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada akhir Juli 2026.
Karena itu, Made meminta Koalisi Mahasiswa segera menyerahkan data yang lengkap dan valid sebelum proses pembahasan anggaran dimulai. Data yang dimaksud tidak hanya memuat jumlah penerima, tetapi juga identitas mahasiswa, asal daerah, perguruan tinggi, serta memastikan penerima merupakan warga Kabupaten Konawe. Ia menekankan usulan perlu disampaikan sesuai tahapan pembahasan anggaran agar dapat diakomodasi; jika tahapan terlewati, usulan harus menunggu proses penganggaran berikutnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Konawe Nuryadin Tombili menyampaikan persoalan beasiswa telah menjadi perhatian DPRD sejak beberapa tahun terakhir. Ia mendorong penyaluran dana beasiswa dilakukan langsung kepada mahasiswa tanpa perantara agar lebih transparan, akuntabel, dan meminimalkan potensi penyimpangan.
Ketua BK DPRD Konawe Agus menegaskan pihaknya akan menjalankan tugas sesuai tata tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila ditemukan dugaan pelanggaran kode etik maupun disiplin anggota dewan. Ia menyatakan masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi bagi lembaga legislatif.
Sebagai tindak lanjut audiensi, DPRD Konawe menyatakan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan instansi terkait. RDP tersebut akan difokuskan pada verifikasi data penerima beasiswa, besaran anggaran, mekanisme penyaluran, serta evaluasi sistem agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Audiensi ditutup dengan komitmen DPRD untuk mengawal penyelesaian persoalan beasiswa melalui pembahasan di komisi terkait, rapat teknis, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Di sisi lain, Koalisi Mahasiswa berharap komitmen tersebut segera diwujudkan dalam langkah nyata agar mahasiswa yang memenuhi syarat dapat menerima hak beasiswa secara utuh, transparan, dan tepat waktu.
