JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Sujatmiko menilai banjir dan bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi di berbagai daerah merupakan dampak dari lemahnya tata kelola air, tata ruang, serta pembangunan infrastruktur yang tidak berpijak pada prinsip lingkungan.
Menurut Sujatmiko, hujan pada dasarnya merupakan anugerah alam. Namun, kondisi itu dapat berubah menjadi ancaman ketika manusia tidak memahami dinamika alam dan gagal mengelolanya secara bijak.
“Hujan itu seharusnya kita syukuri. Tetapi karena kita kurang memahami dan kurang memperhatikan perubahan alam, air yang turun dari langit justru menimbulkan banjir,” kata Sujatmiko dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (8/2/2026).
Ia menjelaskan, pengelolaan air hujan idealnya dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni menampung air di permukaan bumi dan mengembalikannya ke dalam tanah sebagai cadangan jangka panjang.
“Pada musim kemarau, baik untuk pertanian, air minum, maupun kebutuhan lainnya. Air hujan juga perlu dimasukkan kembali ke dalam tanah sebagai cadangan air tanah,” ujarnya.
Namun, Sujatmiko menilai praktik pengisian ulang air tanah masih jarang diterapkan. Akibatnya, limpasan air hujan lebih banyak mengalir di permukaan dan berpotensi memicu banjir besar.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap siklus alami hujan yang memiliki intensitas berbeda-beda, mulai dari siklus lima tahunan hingga 50 bahkan 100 tahunan. Karena itu, ia mendorong pemerintah dan masyarakat memahami pola tersebut dengan penjelasan teknis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Di sisi lain, BMKG menegaskan perubahan iklim bukan lagi sekadar ancaman, melainkan kenyataan yang dampaknya semakin terasa di Indonesia. Berdasarkan data pemantauan BMKG, tren kenaikan suhu global disebut berjalan seiring dengan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem yang memicu bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Tanah Air.
