Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menyatakan dukungan terhadap penguatan iklim investasi di Kepulauan Riau melalui percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), khususnya di Pulau Batam. Pernyataan itu disampaikan saat ia hadir secara daring dalam Focus Group Discussion (FGD) “Debottlenecking Isu dan Tantangan Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus (KI/KEK) Provinsi Kepulauan Riau” yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Batam, Rabu (4/2/2026).
FGD tersebut menjadi forum lintas kementerian dan lembaga untuk membahas berbagai hambatan pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, seiring meningkatnya minat investasi serta peran strategis Kepulauan Riau, terutama di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
Suyus menegaskan, Ditjen Tata Ruang mendukung kegiatan investasi di Batam dan wilayah lain di Indonesia dengan mendorong percepatan RDTR. “Kita akan mendorong percepatan RDTR yang ada di Batam sehingga bisa dilaksanakan dengan proses Konfirmasi KKPR,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, dipaparkan capaian KKPR di Pulau Batam, yakni 871 PKKPR berusaha dan 3 PKKPR nonberusaha di KPBPB Batam, serta 13 KKPR untuk Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis. Disebutkan pula adanya perbedaan ketentuan penerbitan KKPR antara lokasi di dalam KPBPB Batam dan di luar KPBPB Batam. Untuk lokasi di dalam KPBPB Batam, KKPR pemanfaatan ruang diterbitkan sesuai jangka waktu hak atas tanah, sementara di luar KPBPB Batam ketentuannya berlaku seperti wilayah Indonesia lainnya.
FGD dibuka oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard. Ia menekankan pentingnya seluruh pemangku kepentingan menjaga momentum kepercayaan berbagai pihak yang telah menjadikan Kepulauan Riau sebagai lokasi investasi.
“Jika persiapan atau infrastruktur di Kepulauan Riau masih lambat, potensi investasi bisa berpindah ke tempat lain. Maka dari itu, penting untuk mematangkan persiapan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus di KPBPB Batam,” kata Febrian.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait mengenai sejumlah isu, yang dimoderatori Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas, Vivi Yulaswati.
