Dewan Rakyat Provinsi Quang Ninh menggelar sidang ke-4 (sidang khusus) pada 16 Juni untuk meninjau, membahas, dan menyetujui penyesuaian Rencana Tata Ruang Provinsi periode 2021-2030 dengan visi hingga 2050.
Dalam sidang yang berlangsung secara elektronik, Dewan Rakyat menyetujui resolusi penyesuaian rencana tersebut. Sejumlah target diperbarui, di antaranya penyesuaian target rata-rata pertumbuhan PDB periode 2026-2030 menjadi sekitar 12% per tahun, lebih tinggi dari target 10% yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang pada Keputusan No. 80/QD-TTg tanggal 11 Februari 2023. Target PDB per kapita pada 2030 ditetapkan mencapai 20.000 dolar AS.
Komposisi sektor ekonomi dalam PDB juga diproyeksikan, yakni sektor jasa sekitar 40–43%, industri dan konstruksi sekitar 45–48%, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan sekitar 2–5%. Sementara itu, pajak produk dikurangi subsidi diperkirakan sekitar 7–10% dari PDB. Rencana tersebut juga memuat target pendirian 2.000 bisnis baru setiap tahun dan tingkat urbanisasi sekitar 75%.
Wakil Sekretaris Tetap Komite Partai Provinsi sekaligus Ketua Dewan Rakyat Provinsi Quang Ninh, Trinh Thi Minh Thanh, menyatakan penyesuaian perencanaan harus memastikan visi strategis, pemikiran pembangunan baru, keterkaitan, keselarasan, dan kelayakan. Ia menekankan rencana tersebut diharapkan menjadi alat untuk memandu pembangunan, memanfaatkan potensi dan keunggulan provinsi, serta menciptakan momentum pertumbuhan baru, termasuk sebagai fondasi menuju tujuan membangun Quang Ninh sebagai kota yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat.
Ketua Dewan Rakyat meminta Komite Rakyat Provinsi, departemen, lembaga, dan pemerintah daerah menindaklanjuti masukan para delegasi untuk melanjutkan peninjauan dan penyesuaian rencana sesuai kewenangan masing-masing. Ia juga meminta koordinasi erat dengan Kementerian Konstruksi dan lembaga pusat guna mempercepat proses penilaian serta pengajuan Rencana Tata Ruang Kota Umum Provinsi Quang Ninh kepada Perdana Menteri untuk disetujui.
Selain itu, pemerintah provinsi diminta meninjau, memperbarui, dan meningkatkan secara komprehensif program pembangunan perkotaan provinsi beserta skema klasifikasi dan pengakuan perkotaan sesuai peta jalan yang ditetapkan. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan konsistensi antar-tingkat perencanaan dan orientasi pembangunan strategis provinsi, serta menyiapkan berkas dan persyaratan untuk pengajuan pengakuan Quang Ninh sebagai kota yang dikelola secara pusat pada 2026.
Dalam arahannya, Ketua Dewan Rakyat juga menekankan perlunya mengkonkretkan perencanaan ke dalam program, skema, dan proyek utama; memusatkan sumber daya pada pengembangan pusat pertumbuhan, ruang dinamis, dan infrastruktur strategis agar menimbulkan efek berantai. Upaya mobilisasi dan pemanfaatan sumber daya juga diminta dilakukan secara efisien dan berkelanjutan, dengan mendorong peran investasi publik serta membuka potensi sumber daya sosial untuk menciptakan pendorong pertumbuhan baru.
Dari sisi komunikasi publik, ia meminta penguatan informasi dan sosialisasi guna membangun konsensus di seluruh sistem politik, komunitas bisnis, dan masyarakat, sehingga perencanaan benar-benar menjadi dasar pengelolaan, investasi, dan pembangunan provinsi pada fase berikutnya.
Ketua Dewan Rakyat juga meminta Komite Tetap Dewan Rakyat, komite-komite, kelompok delegasi, dan para delegasi untuk meningkatkan peran pengawasan, pemantauan, serta mendorong implementasi resolusi. Mereka diminta segera mengusulkan solusi atas hambatan agar tujuan dan orientasi rencana dapat dijalankan serentak, efektif, dan tepat waktu.
Dalam sidang tersebut, delegasi mendengarkan paparan Departemen Keuangan mengenai usulan penyesuaian perencanaan provinsi, laporan unit konsultasi, serta laporan verifikasi Komite Ekonomi dan Anggaran atas rancangan resolusi.
Berdasarkan laporan yang disampaikan, penyesuaian dilakukan setelah lebih dari tiga tahun pelaksanaan rencana yang disetujui dalam Keputusan No. 80/QD-TTg, seiring terbitnya sejumlah kebijakan dan orientasi pembangunan baru dari Pemerintah Pusat. Selain itu, Quang Ninh disebut telah menyelesaikan penataan ulang unit administrasi tingkat kecamatan dan menerapkan model pemerintahan daerah dua tingkat dengan 54 unit administrasi tingkat kecamatan, yang terdiri dari 22 kecamatan, 30 kelurahan, dan 2 zona khusus. Perubahan tersebut menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian komprehensif agar selaras dengan rencana nasional, rencana regional, dan strategi pembangunan baru.
Dalam rencana yang direvisi, cakupan dan batas wilayah diperbarui mengikuti model pemerintahan dua tingkat. Orientasi pembangunan baru juga ditambahkan, mencakup ekonomi maritim, logistik, industri teknologi tinggi, inovasi, transformasi digital, dan pertumbuhan hijau. Organisasi spasial pembangunan turut dikaji agar selaras dengan tujuan menjadikan Quang Ninh sebagai kota yang dikelola secara terpusat pada masa mendatang.
Para delegasi Dewan Rakyat menyepakati perlunya penyesuaian rencana tersebut. Pembahasan difokuskan pada penegasan arah pembangunan baru, solusi mobilisasi sumber daya, pengembangan infrastruktur strategis, ekonomi maritim, kawasan perkotaan, logistik, serta berbagai tugas lain untuk mendukung target menjadikan Quang Ninh pusat pertumbuhan dinamis bagi wilayah utara dan seluruh negeri.
Komite Ekonomi dan Anggaran dalam tinjauannya menyatakan dokumen perencanaan yang direvisi telah disiapkan secara cermat dan memenuhi prosedur sesuai Undang-Undang Perencanaan. Proses penyusunannya disebut melibatkan konsultasi luas dengan kementerian dan lembaga pusat, daerah, para ahli, ilmuwan, komunitas bisnis, dan masyarakat, serta telah disetujui Dewan Penilai dan mendapat dukungan bulat dari Komite Partai Provinsi.
