BANDA ACEH — Dewan Energi Muda (DEM) Aceh menggelar webinar Peugah Haba Energi pada Senin, 25 Mei 2026, untuk meninjau lima tahun pengelolaan Blok B oleh Pema Global Energi (PGE) serta mengevaluasi dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Kegiatan ini diikuti regulator, BUMD, organisasi masyarakat sipil, dan kalangan akademisi.
Diskusi menghadirkan narasumber dari Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), PEMA, dan GeRAK Aceh. Jalannya forum dipandu Muhammad Biyan Hidayah yang juga bertindak sebagai ketua panitia.
Presiden DEM Aceh, Faizar Rianda, menilai keberhasilan pengelolaan Blok B tidak dapat hanya diukur dari angka produksi. Ia menekankan pentingnya memastikan manfaat energi benar-benar dirasakan masyarakat Aceh. Faizar juga menyoroti struktur kepemilikan PGE, di mana 48 persen disebut masih berada di tangan EMP. Menurutnya, Aceh seharusnya memiliki kontrol yang lebih besar agar potensi pendapatan dan pembangunan sosial dapat dimaksimalkan.
Muhammad Biyan Hidayah menyampaikan forum tersebut dibuka untuk evaluasi kritis atas pengelolaan migas selama lima tahun terakhir. Ia mengajak peserta menilai apakah tata kelola yang berjalan sudah berpihak pada masyarakat, termasuk dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh. Ia juga mendorong pembahasan yang menitikberatkan pada transparansi, distribusi manfaat ekonomi, serta pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal.
Dari perspektif masyarakat sipil, Fernan dari GeRAK Aceh menekankan pentingnya keterbukaan informasi. Ia menyebut masyarakat berhak mengetahui alur distribusi keuntungan, proses rekrutmen tenaga kerja, dan penggunaan dana investasi. Menurutnya, tanpa keterbukaan, pengelolaan Blok B akan terus dinilai eksklusif dan berpotensi hanya menguntungkan kelompok tertentu. Fernan juga menambahkan perlunya pembentukan Dana Abadi Daerah untuk menjaga keberlanjutan manfaat ekonomi bagi masyarakat Aceh.
Sementara itu, Reza Nuriman dari BPMA menyoroti tantangan teknis dan operasional. Ia menyebut Blok B merupakan lapangan tua yang memerlukan optimasi serta pengawasan ketat. BPMA, kata Reza, akan terus mengawal, berkoordinasi, dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan guna memastikan operasi berjalan aman dan efisien. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan risiko fasilitas dan gangguan operasional agar manfaat ekonomi tetap terjaga.
Dari pihak PEMA, Naufal Natsir Mahmud memaparkan kontribusi BUMD Aceh dalam pengelolaan Blok B. Ia menyebut sebagian besar tenaga kerja berasal dari Aceh, serta keuntungan PGE dialokasikan untuk pembangunan lokal, pendidikan, dan infrastruktur. Namun, DEM Aceh kembali menekankan perlunya kontrol yang lebih besar bagi Pemerintah Aceh agar potensi PAD dan manfaat sosial dapat dimaksimalkan.
Webinar tersebut menjadi ruang evaluasi bagi para pemangku kepentingan dengan sejumlah penekanan, antara lain pengelolaan yang transparan, profesional, dan inklusif. Penguatan kemandirian ekonomi Aceh dan pemberdayaan SDM lokal turut menjadi fokus. Forum itu juga menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda untuk mengawal tata kelola energi Aceh agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
