Rencana rekonstruksi Gaza yang dipromosikan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Jared Kushner di World Economic Forum (WEF) Davos pada 22 Januari 2026 belum bergerak secara finansial. Empat bulan setelah peluncuran “Board of Peace” dan pengumuman komitmen bantuan hingga US$17 miliar, sumber dewan tersebut mengatakan kepada Agence France-Presse (AFP) pada 27 Mei 2026 bahwa belum ada dana yang masuk ke fund rekonstruksi yang dikelola Bank Dunia dan didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB): “Zero dollars have been deposited.”
Di Davos, Trump menandatangani charter Board of Peace, sementara Kushner memaparkan rangkaian rendering arsitektur yang menggambarkan Gaza sebagai kawasan hunian dan pariwisata premium di tepi Laut Mediterania—menara apartemen kaca, marina kapal pesiar, taman digital berbasis AI, hingga resort dengan kolam infinity. Kushner menyebutnya sebagai “master plan” yang diklaim dapat selesai dalam dua sampai tiga tahun, dengan estimasi anggaran US$25 miliar untuk utilitas dan layanan publik modern.
Namun, laporan terpisah Financial Times dan AFP pada akhir Mei 2026 menunjukkan bahwa janji pendanaan itu tidak berwujud dalam bentuk setoran ke rekening fund Bank Dunia. Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang kelangsungan skema rekonstruksi yang sejak awal dipromosikan secara besar-besaran, termasuk dalam pertemuan inaugural Board of Peace pada 19 Februari 2026 di US Institute of Peace, Washington DC.
Pertemuan di Washington itu dihadiri sejumlah tokoh yang disebutkan dalam publikasi acara, antara lain Trump, Wakil Presiden JD Vance, Perdana Menteri Albania Edi Rama, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al-Jubeir, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, serta Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi. Saat itu, total komitmen dana disebut mencapai US$17 miliar, termasuk US$10 miliar yang diklaim dijanjikan secara pribadi oleh Trump.
Nickolay Mladenov—mantan Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah yang kini menjabat sebagai “High Representative” Board of Peace untuk Gaza pascaperang—dilaporkan mengirim surat kepada negara-negara yang menyatakan komitmen pada Mei 2026 untuk mendesak realisasi pembayaran. Namun, sejauh laporan publik, upaya itu tidak menghasilkan perubahan berarti.
Moath al-Amoudi, pakar Palestina dalam bantuan internasional, mengatakan kepada Al Jazeera pada 20 Mei 2026 bahwa dari US$17 miliar yang dijanjikan, likuiditas yang benar-benar sampai “ke lapangan” adalah nol. Ia menilai komitmen yang dipublikasikan luas lebih menyerupai “talk show” ketimbang upaya kemanusiaan yang nyata.
Di luar fund Bank Dunia, ada dana yang dilaporkan sudah dikucurkan, tetapi penggunaannya tidak mengarah pada rekonstruksi fisik di Gaza. Maroko dilaporkan menyumbang US$20 juta yang digunakan untuk membiayai kantor Mladenov serta gaji komite teknokrat Palestina yang dibentuk untuk mengelola Gaza. Uni Emirat Arab (UEA) dilaporkan menyumbang US$100 juta yang ditujukan untuk pelatihan kepolisian Gaza baru, tetapi dana itu disebut tetap dibekukan dan program pelatihan belum dimulai. Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS disebut berniat mengalihkan sekitar US$1,2 miliar dari anggaran bantuan untuk proyek terkait agenda Board of Peace, tetapi dana tersebut belum dicairkan dan tidak akan dikelola langsung oleh dewan.
Dengan skema tersebut, dana yang tercatat masuk—sekitar US$120 juta—dilaporkan habis untuk membiayai operasional dan struktur birokrasi. Tidak ada laporan tentang pembangunan rumah, pembukaan kembali sekolah, atau rekonstruksi rumah sakit yang dibiayai dari kerangka Board of Peace dalam periode itu.
Salah satu sorotan terhadap desain Board of Peace adalah klausul dalam charter yang memungkinkan negara anggota memperoleh “permanent seat” dengan kontribusi US$1 miliar, melampaui masa keanggotaan reguler tiga tahun. Al-Amoudi menyebut model “pay-for-influence” ini sebagai bentuk “commercial guardianship” dan “unethical extortion”, karena pengaruh atas masa depan Gaza dapat dibeli melalui kontribusi finansial.
Dalam dinamika politik regional, beberapa negara yang hadir atau disebut terkait forum itu juga tidak tercatat menyetor dana operasional ke fund Bank Dunia. Arab Saudi, yang diwakili Adel Al-Jubeir dalam pertemuan inaugural, tidak dilaporkan menyetorkan dana ke rekening fund tersebut. Indonesia—yang disebut Presiden Prabowo Subianto hadir dalam pertemuan 19 Februari 2026—dilaporkan berada dalam posisi diplomatik yang ambigu, hadir di forum namun tanpa komitmen finansial besar yang diumumkan. Otoritas Palestina juga disebut mengaitkan kontribusi finansial dengan syarat Israel melepas US$5 miliar dana pajak Palestina yang ditahan; syarat itu dilaporkan ditolak oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich.
Di sisi lain, situasi keamanan di Gaza setelah gencatan senjata Oktober 2025 turut menjadi konteks yang membayangi agenda rekonstruksi. Disebutkan sedikitnya 910 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata tersebut, berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Gaza yang disebut telah diverifikasi oleh berbagai sumber internasional independen. Dalam periode yang sama, Israel disebut mempertahankan kontrol fisik atas lebih dari 60% wilayah Gaza, termasuk titik masuk dan keluar yang menjadi koridor logistik utama.
Sejumlah serangan juga disebut terjadi selama periode “perdamaian” formal itu, termasuk pemboman di area kamp pengungsian Jabaliya pada 19 Mei 2026 yang dilaporkan menghantam tenda darurat, serta serangan pada 28 Mei 2026 yang disebut menewaskan panglima militer baru Hamas yang baru dilantik dua pekan sebelumnya.
Rangkaian perkembangan tersebut ikut memengaruhi pertimbangan politik dan reputasi negara-negara calon donor. Dalam analisisnya, al-Amoudi menyatakan AS menginginkan komunitas donor bertindak “seperti sapu” untuk membersihkan dampak kejahatan perang dan perang yang bersifat genosidal yang dikaitkannya dengan pendudukan Israel. Dalam konteks itu, mandeknya setoran ke fund Bank Dunia dibaca sebagai penolakan donor terhadap peran yang dinilai menempatkan mereka sebagai pihak yang menanggung biaya pascakonflik tanpa perubahan mendasar di lapangan.
Gagasan rekonstruksi Gaza yang dipromosikan Trump dan Kushner juga tidak lepas dari kontroversi pernyataan-pernyataan sebelumnya. Dalam sebuah wawancara publik di Harvard Kennedy School pada Februari 2024, Kushner menyebut properti tepi laut Gaza “bisa sangat bernilai” dan mengatakan dari perspektif Israel ia akan “move the people out and then clean it up.” Trump, dalam pernyataan terpisah pada 2024–2025, menyebut Gaza bisa menjadi “better than Monaco” dan kemudian mengangkat gagasan “Riviera of the Middle East”, termasuk narasi bahwa AS akan “mengambil alih” Gaza setelah penduduk Palestina “dipindahkan” ke negara lain.
Hingga akhir Mei 2026, kondisi paling menonjol dari Board of Peace adalah jurang antara janji dan realisasi: komitmen US$17 miliar yang diumumkan, tetapi belum ada setoran ke fund rekonstruksi Bank Dunia. Sementara itu, dana yang tercatat mengalir berada di luar rekening utama dan terutama membiayai struktur operasional. Di lapangan, Gaza masih berada dalam situasi krisis kemanusiaan dan keamanan, dengan proses rekonstruksi yang belum menunjukkan kemajuan nyata melalui skema yang dipresentasikan di Davos.
