DAVOS/KHAN YOUNIS — Pada Januari 2026, para tokoh politik dan pelaku bisnis berkumpul di Davos, Swiss, dan menandatangani piagam pendirian Board of Peace, sebuah lembaga yang diklaim akan membuka “era baru” bagi Gaza. Pada bulan yang sama, di Gaza, seorang pengungsi bernama Enshrah Hajjaj mengalami luka saat tidur di tenda setelah digigit tikus, di tengah krisis sanitasi yang masih meluas.

Kontras dua peristiwa itu menggambarkan jarak antara narasi resmi yang dibangun Board of Peace dan kondisi kemanusiaan di lapangan. Board of Peace disebut lahir di sela World Economic Forum ke-56 pada Januari 2026, bukan dari proses yang berpusat di Gaza atau forum-forum diplomatik kawasan seperti Doha atau Kairo.

Secara diplomatik, Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 yang disahkan pada 17 November 2025 menyebut Board of Peace sebagai “administrasi transisional” untuk Gaza. Namun, dukungan tersebut disebut terbatas pada mekanisme transisional, bukan keseluruhan model tata kelola yang dibawa Board. Sejumlah negara G7 dan NATO juga disebut tidak menandatangani piagam Board, antara lain karena keberatan terhadap kehadiran pemimpin yang memiliki surat penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional.

Piagam Board of Peace memuat ketentuan yang menonjol. Donald Trump ditetapkan sebagai Chairman for Life atau Ketua Seumur Hidup, dengan kewenangan menyetujui atau memveto seluruh resolusi, mengatur ulang keanggotaan, serta menjadi pemutus akhir dalam perselisihan internal. Piagam itu juga mengatur iuran masuk untuk menjadi anggota permanen sebesar 1 miliar dolar AS, yang dalam laporan ini disebut setara sekitar Rp16 triliun. Anggota non-permanen memiliki masa jabatan tiga tahun dan perpanjangan disebut bergantung pada kebijakan ketua.

Struktur kepemimpinan Board juga menjadi sorotan karena minimnya keterwakilan warga Palestina. Dalam jajaran yang disebut sebagai Executive Board tercantum nama Jared Kushner, Tony Blair, Steven Witkoff, dan Ajay Banga. Untuk operasional di Gaza, disebut tiga figur memegang peran utama: Nickolay Mladenov sebagai High Representative, Steven Witkoff, dan Yakir Gabay. Sementara itu, terdapat Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG) yang beranggotakan 15 teknokrat Palestina untuk mengelola layanan dasar seperti keuangan, kesehatan, dan keamanan internal, tetapi mereka disebut ditunjuk dan tidak memiliki mandat elektoral.

Sejak awal 2026, Board of Peace berulang kali menyatakan bantuan kemanusiaan ke Gaza meningkat 70% sejak gencatan senjata. Namun, laporan investigasi Al Jazeera English pada Mei 2026 menyebut angka itu dihitung dari jumlah barang yang melewati pos perbatasan Kerem Shalom dan Zikim, bukan bantuan yang benar-benar sampai ke warga. Perbedaan metodologi ini dipandang penting karena kondisi distribusi di dalam Gaza tetap menghadapi hambatan besar.

Sejumlah indikator lapangan yang dikutip dalam laporan tersebut menggambarkan krisis yang masih berlangsung. Inspeksi PBB disebut menemukan tikus dan serangga secara rutin di 81% tempat pengungsian. Untuk merespons situasi itu, badan bantuan mengirim 90 ton pestisida, tetapi laporan PBB menyebutnya sebagai solusi sementara yang tidak menyentuh akar persoalan runtuhnya pengelolaan sampah dan sanitasi.

Di sektor kesehatan, lebih dari 18.500 warga Palestina disebut membutuhkan evakuasi medis, termasuk 4.000 anak. Pemindahan pasien ke fasilitas di Tepi Barat atau Al-Quds Timur disebut banyak terhambat karena blokade Israel. Upaya WHO untuk memfasilitasi evakuasi juga disebut berulang kali batal karena penembakan terhadap delegasi medis.

Laporan itu juga menyoroti kebijakan “dual-use” Israel yang membatasi masuknya peralatan untuk perbaikan air, sanitasi, dan infrastruktur, termasuk suku cadang generator rumah sakit. Disebut lebih dari 50% rumah sakit di Gaza tidak berfungsi, sementara fasilitas yang tersisa bergantung pada generator yang bekerja pada kapasitas puncak.

Dalam periode setelah “gencatan senjata” Oktober 2025, total 834 warga Palestina disebut terbunuh. Sebagian besar korban disebut terjadi di sekitar area yang dikenal sebagai Yellow Line, sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah yang masih berada di bawah kontrol Israel dan area yang dikelola administrasi sipil.

Yellow Line digambarkan tidak ditandai jelas di lapangan, tanpa pagar atau penanda yang mudah diakses warga sipil. Aturan yang berlaku disebut bersifat mematikan: warga yang mendekati garis itu dapat ditembak tanpa peringatan, berdasarkan penilaian sepihak di pos pengawasan. Dalam skema ini, Israel disebut tetap menguasai langsung 53% wilayah Gaza, ditambah 11% di bawah “kontrol koordinasi”, sehingga totalnya mendekati 60% wilayah.

Dari sisi pembiayaan, Bank Dunia dan PBB memperkirakan kebutuhan rekonstruksi Gaza sebesar 71,4 miliar dolar AS selama 10 tahun, dengan 26,3 miliar dolar dibutuhkan dalam 18 bulan pertama. Pada KTT Washington Februari 2026, Board of Peace mengumumkan komitmen 17 miliar dolar, termasuk 10 miliar dari Amerika Serikat serta komitmen dari UEA, Qatar, Arab Saudi, dan Kuwait masing-masing sekitar 1–1,2 miliar dolar.

Namun, laporan internal Board pada April 2026 disebut mengakui dana yang benar-benar cair masih kecil dibanding komitmen. Pada Mei 2026, Board mengirim laporan ke Dewan Keamanan PBB yang meminta percepatan pencairan, sekaligus mengakui kesenjangan komitmen dan realisasi memengaruhi pelaksanaan di lapangan.

Untuk mengelola dana rekonstruksi, Board bekerja sama dengan Bank Dunia membentuk Financial Intermediary Fund bernama GRAD (Gaza Reconstruction and Development). Salah satu bank swasta yang dipilih untuk menyimpan dana adalah JPMorgan Chase. Dalam laporan ini, pemilihan tersebut dikaitkan dengan adanya sengketa hukum pribadi yang berlarut antara Donald Trump dan JPMorgan di masa lalu, sehingga memunculkan pertanyaan konflik kepentingan.

Di tengah situasi kemanusiaan yang masih berat, dokumen perencanaan rekonstruksi yang dikaitkan dengan tim Kushner-Witkoff digambarkan menampilkan rancangan kawasan pesisir dan fasilitas mewah seperti resor, marina, hotel, dan pusat belanja. Kritik utama yang muncul adalah adanya jurang antara sketsa pembangunan dan kebutuhan mendesak di lapangan, seperti pemulihan sanitasi, air bersih, layanan kesehatan, serta perbaikan infrastruktur dasar yang disebut tetap terhambat oleh pembatasan masuk peralatan.

Board of Peace juga dipandang membawa agenda lebih luas terkait peran lembaga internasional. Donald Trump disebut berulang kali mengkritik PBB, termasuk menyebutnya sebagai “rumah bagi kegagalan dan obrolan tak berguna” dalam pidato pelantikan keduanya pada Januari 2025. Dalam wawancara April 2026, ia menyatakan Board of Peace mungkin akan mengambil alih peran PBB dalam jangka panjang. Perbandingan yang kerap disorot adalah prinsip keanggotaan universal PBB versus model Board yang mensyaratkan iuran masuk besar untuk kursi permanen.

Dari Indonesia, keterlibatan muncul dalam rencana pengiriman pasukan ke International Stabilization Force (ISF), pasukan keamanan di bawah Board of Peace. Indonesia disebut menyatakan kesediaan bersama Albania, Kazakhstan, Kosovo, dan Maroko. Pada Mei 2026, UEA disebut mentransfer 100 juta dolar untuk membiayai pelatihan 12.000 polisi Palestina yang akan ditangani Mesir dan Yordania.

ISF bukan misi PBB. Komandannya disebut Mayor Jenderal Jasper Jeffers dari US Central Command yang melapor ke Pentagon. Mandat utama ISF, sebagaimana tertulis dalam piagam Board, adalah mengawasi pelucutan senjata Hamas, menghancurkan jaringan terowongan, dan memelihara ketertiban hukum. Konsekuensi mandat ini memunculkan perdebatan mengenai posisi pasukan asing di Gaza: apakah berfungsi melindungi warga sipil atau justru menegakkan agenda keamanan yang dipandang sepihak.

Di lapangan, indikator kemanusiaan yang dikutip—mulai dari krisis sanitasi di tempat pengungsian, kebutuhan evakuasi medis, pembatasan barang “dual-use”, hingga korban jiwa pasca-gencatan senjata—menjadi latar bagi pertanyaan lebih besar tentang efektivitas dan akuntabilitas Board of Peace. Sementara Board mengandalkan klaim peningkatan bantuan, laporan investigasi dan temuan lembaga internasional menunjukkan bahwa ukuran “barang masuk” tidak otomatis berarti bantuan sampai ke penerima.

Peristiwa di Davos dan pengalaman pengungsi di Khan Younis pada bulan yang sama menegaskan bahwa perdebatan mengenai tata kelola Gaza tidak hanya soal desain lembaga dan angka-angka bantuan, tetapi juga soal bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi perlindungan nyata bagi warga sipil yang masih hidup dalam kondisi darurat.