Gagasan Indonesia Emas 2045 dan cita-cita negara yang adil serta makmur terus menjadi rujukan dalam pembangunan nasional, termasuk di bidang pendidikan. Mandat Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mendorong penyelenggaraan pendidikan berkualitas sebagai hak setiap warga negara. Dalam konteks itulah, beasiswa dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk memperluas akses pendidikan dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Beasiswa tidak hanya diposisikan sebagai bantuan biaya studi, melainkan sebagai jembatan untuk menghubungkan rencana strategis pembangunan SDM di berbagai kementerian dan lembaga. Dalam narasi pemerintahan saat ini, tujuan pembangunan itu dirumuskan dalam kerangka Asta Cita. Beasiswa juga menyasar berbagai pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari pengambil kebijakan, pimpinan perguruan tinggi, hingga pelaku pendidikan seperti dosen, guru, ustadz, kyai, mahasiswa, siswa, santri, tenaga kependidikan, dan birokrat yang merancang kebijakan pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi.
Dalam pandangan tersebut, layanan beasiswa menjadi salah satu cara menepis anggapan bahwa pendidikan adalah barang mahal. Akses pendidikan yang terjangkau, termasuk melalui beasiswa pemerintah, diproyeksikan sebagai upaya mencegah terulangnya stigma “anak miskin dilarang sekolah/kuliah”.
Perubahan lanskap beasiswa
Jika menengok ke belakang, ketersediaan beasiswa untuk mahasiswa strata satu pada masa lalu dinilai belum sebanyak saat ini. Saat itu, beasiswa yang dikenal antara lain Supersemar, Djarum Super, Gudang Garam, dan Sido Muncul. Bantuan yang diberikan umumnya bersifat terbatas, tidak menanggung seluruh biaya pendidikan (full funded), dan sering kali hanya berupa bantuan sekali terima dengan nilai beberapa ratus ribu rupiah.
Di sisi lain, terdapat beasiswa luar negeri yang bergengsi dan dinilai sulit diakses, seperti Fulbright Scholarships dan Australian Development Scholarships (ADS). Persyaratan akademik dan kemampuan bahasa asing, termasuk kemampuan skolastik, menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika bahasa Inggris masih dianggap sebagai hambatan bagi banyak calon pelamar. Situasi itu membuat beasiswa lebih mudah diraih oleh kelompok yang dianggap terpilih.
Seiring waktu, kesadaran penyelenggara negara dan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan tinggi semakin meningkat. Layanan beasiswa pun berkembang, termasuk dalam skema pembiayaan penuh yang mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, transportasi, uang buku, penulisan tugas akhir, biaya publikasi, hingga tunjangan keluarga.
Salah satu lembaga pembiayaan beasiswa terbesar yang dikelola pemerintah adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kementerian Keuangan, yang mengelola Dana Abadi Pendidikan. Pada 2021, LPDP menggandeng Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sehingga melahirkan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan Beasiswa Indonesia Maju (BIM). Kolaborasi dengan Kementerian Agama kemudian melahirkan Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) pada 2022.
BIB dan penguatan SDM Kementerian Agama
Bagi Kementerian Agama, kelahiran BIB dipandang sebagai momentum strategis untuk memperkuat SDM di tengah luasnya cakupan urusan kementerian tersebut. BIB secara operasional dimandatkan kepada Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (PUSPENMA). Perannya tidak hanya membiayai penerima beasiswa, tetapi juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan di lingkungan Kementerian Agama.
Dalam kerangka itu, beasiswa diharapkan mampu membantu Kementerian Agama merespons dan menerjemahkan gagasan serta kebijakan Menteri Agama Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A, seperti eko-teologi, kurikulum cinta, dan green religion, yang diarahkan pada wajah Islam yang lebih inklusif, ramah lingkungan, dan penuh kasih sayang. Selain itu, terdapat agenda yang menjadi perhatian dalam satu dasawarsa terakhir, seperti moderasi beragama dan digitalisasi.
Menjawab tantangan pendidikan tinggi keagamaan
Dalam konteks Pendidikan Tinggi Keagamaan (PTK), BIB diposisikan sebagai perangkat untuk meningkatkan kualitas dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Transformasi kelembagaan dari sekolah tinggi menjadi institut, serta dari institut menjadi universitas, dinilai menuntut ketersediaan SDM unggul dan multidisiplin.
Transformasi IAIN menjadi UIN, misalnya, dipandang memerlukan dosen dengan latar belakang sains dan teknologi, STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), sosial, dan humaniora, tanpa mengabaikan Islamic Studies sebagai inti PTKI. Misi besar UIN yang disebut ingin mengembalikan kejayaan Islam pada abad pertengahan juga dikaitkan dengan kebutuhan tradisi riset yang kuat dan pengembangan teori-teori ilmu pengetahuan berbasis Islam dari lingkungan PTKI.
Penguatan madrasah dan peran guru
Di sektor madrasah, keberhasilan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) sebagai madrasah unggul disebut dapat menjadi titik berangkat pembenahan kualitas madrasah secara nasional. MAN di tingkat kabupaten/kota juga didorong untuk menjadi sekolah menengah atas terbaik di wilayahnya masing-masing.
Tingginya minat masyarakat menyekolahkan anak ke madrasah dipandang sebagai modal penting. Hal itu dikaitkan dengan desain madrasah yang menekankan keunggulan karakter (akhlakul karimah) sekaligus penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan upaya mendekatkan ilmu empiris dan ilmu keagamaan.
Madrasah unggul juga diposisikan sebagai penopang (feeder) bagi perguruan tinggi, termasuk PTKI. Karena itu, peran guru dan ustadz dianggap krusial, terutama mereka yang memiliki kapasitas keislaman sekaligus sains dan teknologi, serta komitmen keagamaan dan keindonesiaan secara utuh. Melalui beasiswa, para guru didorong meningkatkan kapasitas akademik dan profesional, termasuk untuk studi di kampus-kampus terbaik di dalam maupun luar negeri.
Dengan berbagai tujuan tersebut, beasiswa dipandang strategis untuk mewujudkan mimpi pembangunan pendidikan dan peningkatan kualitas SDM, baik di tingkat institusi maupun dalam kerangka cita-cita bangsa.
