Pada 29 Januari 2024, seorang anak perempuan Palestina berusia enam tahun, Hind Rajab, terjebak sendirian di kursi belakang sebuah mobil Kia hitam di pinggiran Kota Gaza. Di sekelilingnya, jasad pamannya, bibinya, dan tiga sepupunya tergeletak tak bernyawa. Selama sekitar tiga setengah jam, Hind menelepon Bulan Sabit Merah Palestina, memohon agar seseorang datang menolongnya.
“Tanknya sudah dekat sekali,” ucapnya lirih. “Tolong jemput aku.”
Ambulans yang kemudian dikirim—dengan dua paramedis bernama Yusuf Zeino dan Ahmad al-Madhoun—dilaporkan ditembak hingga hancur sebelum mencapai lokasi Hind. Dua belas hari setelahnya, keluarga yang kembali ke tempat kejadian menemukan tubuh Hind masih berada di kursi belakang, dengan luka tembak, sementara mobil tersebut remuk dan disebut telah diinjak tank.
Kisah Hind Rajab menjadi satu dari sekian banyak narasi kemanusiaan di Gaza, di tengah laporan bahwa lebih dari dua belas ribu anak Palestina telah tewas sejak Oktober 2023. Di balik angka-angka korban, pengungsi, dan kehancuran, terdapat pengalaman individual yang serupa: anak-anak dan keluarga yang terperangkap di tengah perang.
Dalam konteks itu, pada awal Februari 2025, Donald Trump menyampaikan pernyataan di hadapan publik bahwa Amerika Serikat akan “mengambil alih” Gaza. Ia juga menyebut rencana menjadikan wilayah pesisir tersebut sebagai “Riviera Timur Tengah” serta mengusulkan relokasi dua juta penduduk Gaza ke Yordania dan Mesir. Dalam naskah analisis ini, pernyataan tersebut dipandang bukan sekadar gagasan pembangunan atau pengelolaan wilayah, melainkan menyentuh langsung persoalan hidup dan tempat tinggal warga Gaza yang terdampak perang.
Analisis tersebut kemudian mengajukan pertanyaan utama: mengapa seorang pemimpin dapat menyampaikan gagasan sebesar itu tanpa menunjukkan keraguan atau rasa bersalah, terlebih ketika PBB disebut mengategorikan rencana tersebut sebagai pembersihan etnis. Jawaban yang ditawarkan tulisan ini tidak diarahkan pada institusi negara seperti Pentagon atau Departemen Luar Negeri, melainkan pada pembacaan psikologi politik terkait kepribadian Trump.
Menurut uraian yang dikutip dalam tulisan, sejumlah ahli psikologi politik menilai karakter Trump dibentuk oleh pengalaman masa kecil dan lingkungan keluarga. Ayahnya, Fred Trump senior, digambarkan sebagai figur yang dingin dan menuntut, dengan ukuran keberhasilan yang tegas: menang atau kalah. Ibunya, Mary Anne, disebut penuh kasih, namun tidak cukup kuat untuk menyeimbangkan dominasi sang ayah.
Tulisan itu juga menyinggung dua peristiwa yang dinilai berpengaruh: tekanan yang dialami kakaknya, Fred Trump Jr., hingga berujung pada alkoholisme, serta keputusan mengirim Trump muda ke sekolah militer berasrama pada masa remaja. Dari situ, analisis menyimpulkan terbentuknya kebutuhan untuk terus membuktikan kekuatan, mengejar status, membesar-besarkan pencapaian, dan memandang relasi sebagai arena dominasi.
Kerangka Theodore Millon disebut digunakan untuk membaca profil Trump sebagai perpaduan beberapa dimensi: ambisi eksploitatif, impulsivitas dramatis, dominasi otoriter, dan kecenderungan mengambil risiko ekstrem. Sintesisnya disebut menghasilkan “narsisme impulsif”, yang dalam tulisan ini dipandang sebagai kombinasi berbahaya ketika berada pada posisi kekuasaan.
Dari pembacaan tersebut, Gaza diposisikan sebagai contoh bagaimana pendekatan transaksional bekerja. Dalam logika yang digambarkan sebagai “zero-sum”, hubungan internasional dilihat terutama dari pertanyaan “apa untungnya”, bukan solidaritas atau keadilan. Tulisan itu menyebut beberapa kebijakan pada masa jabatan pertama Trump yang dinilai merugikan Palestina: pemindahan Kedutaan Besar AS ke Al-Quds, pengakuan kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, serta penghentian pendanaan kemanusiaan untuk UNRWA. Abraham Accords juga disebut sebagai kesepakatan yang melompati isu inti kemerdekaan Palestina, dan karena itu dinilai sebagai pengabaian terhadap kepentingan rakyat Palestina.
Bagian lain tulisan mengangkat kisah penyair dan akademisi Palestina, Refaat Alareer, yang dilaporkan tewas pada 6 Desember 2023 akibat serangan rudal di Gaza City bersama sejumlah anggota keluarganya. Ia dikenal sebagai profesor sastra di Universitas Islam Gaza, penulis, aktivis, dan ayah. Lima minggu sebelum wafat, ia mengunggah puisi “Jika Aku Harus Mati” yang kemudian tersebar luas dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Puisi itu dikutip sebagai simbol bahwa suara dan narasi korban tetap hidup meski tubuh mereka tiada.
Tulisan ini juga memaparkan sebuah skenario diplomatik yang disebut terjadi pada 13 Oktober 2025 di Sharm al-Sheikh: penandatanganan dokumen 20 poin bernama “Deklarasi Trump untuk Perdamaian dan Kemakmuran Abadi”, yang disebut disahkan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Rencana tersebut digambarkan memiliki tiga fase, mulai dari penghentian serangan sementara, pembebasan sandera, dan masuknya bantuan; dilanjutkan pembubaran struktur pemerintahan Hamas dan pelucutan senjata sebagai prasyarat rekonstruksi; hingga pembentukan “Dewan Perdamaian” transisional yang dipimpin Trump dengan dukungan Pasukan Stabilisasi Internasional.
Dalam narasi yang disajikan, Hamas disebut menolak rencana itu. Setelah penolakan tersebut, pertempuran sporadis disebut kembali terjadi, sementara reputasi Trump dinilai terdampak karena kesepakatannya tidak berjalan sesuai rencana.
Selanjutnya, tulisan menyajikan pembacaan tentang strategi negara-negara Teluk yang disebut memanfaatkan kebutuhan Trump akan pencapaian personal sebagai alat tekan diplomatik. Arab Saudi disebut menolak normalisasi penuh dan menuntut komitmen tertulis menuju negara Palestina merdeka. Uni Emirat Arab disebut mengancam menarik diri dari Abraham Accords ketika ada dorongan aneksasi Tepi Barat, yang kemudian disebut memaksa Trump menekan Netanyahu agar meredam ambisi tersebut. Inti pelajarannya, menurut tulisan, adalah diplomasi transaksional dapat dibalikkan bila pihak lain memahami titik tekan psikologis yang bersangkutan.
Di luar Gaza, tulisan menguraikan rangkaian eskalasi terhadap Iran, termasuk Operation Midnight Hammer pada 12–13 Juni 2025 dan Operation Epic Fury pada 28 Februari 2026, yang disebut menargetkan fasilitas nuklir dan pangkalan rudal Iran. Disebut pula bahwa pada hari pertama operasi kedua, serangan udara menewaskan Pemimpin Agung Ali Khamenei dan jajaran tinggi Korps Garda Revolusi Islam, serta terjadi pergantian kepemimpinan berikutnya. Sejak 13 April 2026, CENTCOM disebut menetapkan blokade laut penuh terhadap pelabuhan Iran. Di Lebanon Selatan, pertempuran Israel dan Hizbullah disebut terus berlangsung, dengan UNICEF disebut melaporkan lebih dari 200 anak Lebanon tewas sejak Maret 2026.
Tulisan itu kemudian mengaitkan pola yang sama: penghancuran kepemimpinan lawan, klaim kemenangan, dan ketiadaan strategi tindak lanjut yang meninggalkan kekosongan kekuasaan.
Analisis juga menyoroti pergeseran kebijakan luar negeri AS yang disebut dirangkum dalam “Doktrin Donroe”—gabungan nama Donald dan Doktrin Monroe. Doktrin ini digambarkan bertujuan mengembalikan hegemoni Amerika di Belahan Bumi Barat melalui koersi militer dan ekonomi unilateral. Disebut bahwa pada Januari 2026 militer AS melakukan operasi di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro tanpa mekanisme persetujuan Dewan Keamanan PBB. Tulisan itu juga menyebut langkah-langkah lain seperti penamaan ulang Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika”, penetapan kartel Meksiko sebagai Organisasi Teroris Asing, tekanan untuk mengakuisisi Greenland, serta wacana menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51.
Untuk Ukraina, tulisan menyebut Trump membekukan bantuan ke Kyiv untuk memaksa negosiasi, dengan pertemuan Oval Office pada 28 Februari 2025 yang disebut berakhir dengan Zelenskyy dikeluarkan lebih awal. Disebut pula tuntutan agar Ukraina menyetorkan setengah pendapatan ekspor mineral langka ke “Dana Investasi Bersama AS–Ukraina”, serta rencana perdamaian yang menawarkan konsesi besar bagi Moskow: pengakuan Crimea, penerimaan de facto Donbas, dan larangan permanen Ukraina bergabung dengan NATO. Putin disebut menolak, sementara Eropa Barat di bawah Inggris dan Prancis membentuk “Koalisi Sukarela” untuk menempatkan pasukan penjaga perdamaian di Donbas tanpa AS.
Dalam kesimpulan yang disajikan, pendekatan Trump yang memperlakukan sekutu sebagai kompetitor disebut mempercepat terbentuknya blok ekonomi yang mengurangi peran Amerika. Tulisan itu menyebut Uni Eropa menandatangani perjanjian dagang besar dengan Mercosur, India, Australia, dan Indonesia (IEU-CEPA), dan menyimpulkan bahwa era unipolaritas AS sejak 1945 secara efektif berakhir.
Namun, tulisan kembali menutup dengan kisah Hind Rajab. Dalam salah satu kutipan yang disertakan, Hind disebut sempat mengatakan, “Mulutku berdarah, tapi aku tidak mau menghapusnya, nanti Mama capek mencucinya.” Kalimat itu disebut sebagai pesan terakhirnya. Melalui kisah ini, analisis menegaskan bahwa tragedi Gaza tidak bisa semata dipahami sebagai perdebatan geopolitik, melainkan persoalan moral dan kemanusiaan yang menyangkut kehidupan warga sipil, terutama anak-anak.
Pada bagian akhir, tulisan menyoroti sejumlah langkah yang disebut dapat dilakukan publik, termasuk menjaga agar isu Gaza tetap terdengar, mendorong boikot produk yang disebut mendukung okupasi, serta mendukung diplomasi pemerintah Indonesia. Disebut pula pengiriman 742 prajurit TNI ke Lebanon Selatan, partisipasi sembilan relawan dan jurnalis Indonesia dalam Global Sumud Flotilla, serta sikap Indonesia di forum internasional sebagai bagian dari komitmen yang perlu dikawal.
Dengan menggabungkan kisah korban, pembacaan psikologi politik, dan arah kebijakan luar negeri, tulisan tersebut menempatkan Gaza sebagai cermin dari cara kekuasaan bekerja ketika dipandu logika transaksi dan dominasi. Di tengah itu, nama-nama seperti Hind Rajab dan Refaat Alareer dihadirkan sebagai pengingat bahwa dampak perang selalu kembali pada manusia—pada suara yang memohon tolong, pada keluarga yang tercerabut, dan pada kehidupan yang hilang.
