Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan. Menurutnya, kemajuan dan modernitas banyak kota di dunia ditopang oleh perencanaan urban yang baik.
“Oleh karena itu mari kita hadirkan sebuah spirit bahwa dalam pembangunan, tata ruang harus menjadi panglima. Artinya yang menentukan terlebih dahulu sebelum kita merencanakan pembangunan infrastruktur apa pun sektor yang sedang kita kelola,” ujar AHY dalam Townhall Meeting di Jakarta, Senin.
AHY menilai tata ruang merupakan isu mendasar yang kerap menjadi akar berbagai persoalan. Ia menyebut bencana, kemacetan, hingga kondisi hidup masyarakat yang tidak nyaman, sering kali berawal dari masalah tata ruang wilayah yang diabaikan.
Ia menekankan pentingnya menelusuri persoalan dari hulu, bukan hanya menangani dampak di hilir. AHY mencontohkan, banjir dapat memburuk ketika lahan yang seharusnya tidak boleh dibangun justru dibangun tanpa izin, sehingga mengurangi daerah resapan.
Dalam kesempatan itu, AHY juga menyinggung Aceh Tamiang sebagai ilustrasi studi kasus wilayah yang beberapa waktu lalu mengalami banjir dan tanah longsor. Ia menyebut, sebelumnya luasan kawasan hutan lindung dan kawasan budidaya di daerah tersebut hampir berimbang. Namun, dalam rencana pola tata ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2023, kawasan hutan lindung dilaporkan menyusut signifikan karena sebagian beralih menjadi kawasan budidaya.
“Jadi mari kita coba bedah dengan cermat lokasi atau daerah yang sangat rentan terjadi bencana apakah ada permasalahan konversi tata ruang wilayahnya, dan apa yang harus bisa kita lakukan setelah itu,” kata AHY.
Selain menekankan tata ruang, AHY juga menyampaikan bahwa pembangunan harus berbasis data dan informasi yang kredibel. Sebagai kementerian yang ditugaskan mengorkestrasikan pembangunan infrastruktur lintas sektor, ia mengingatkan bahwa fokus utamanya ialah menghasilkan dampak langsung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengatakan pihaknya tengah menghadirkan tata ruang wilayah secara nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Upaya itu disebut bertumpu pada informasi geospasial yang lengkap dan akurat, termasuk peta skala besar 1:5.000, yang dinilai perlu menjadi rujukan pembangunan di berbagai sektor.
Menurut AHY, tanpa peta skala besar akan sulit menyusun tata ruang, terutama untuk menghasilkan rencana detail tata ruang. Peta tersebut juga dibutuhkan para pengambil keputusan, pemimpin daerah, pelaku usaha, hingga investor.
