Teori agenda setting yang diperkenalkan Maxwell McCombs dan Donald Shaw (1972) menempatkan media sebagai aktor yang tidak sekadar melaporkan realitas, tetapi turut membentuknya. Melalui pemilihan isu, media menentukan topik apa yang dianggap penting oleh publik. Dalam pemberitaan ekonomi, seleksi isu seperti inflasi, pengangguran, atau pertumbuhan produk domestik bruto (GDP) dapat mengarahkan perhatian masyarakat pada masalah tertentu, bahkan ketika data statistik yang tersedia tidak selalu sejalan dengan persepsi yang terbentuk.
Menurut teori ini, ketika media berulang kali menonjolkan kenaikan harga kebutuhan pokok, inflasi cenderung dipahami publik sebagai persoalan paling mendesak. Mekanisme tersebut tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui peran para gatekeepers—editor, produser, hingga pemilik media—yang memiliki kewenangan memfilter informasi dan menentukan prioritas pemberitaan.
Pertanyaan kunci kemudian muncul: siapa yang mengendalikan narasi ekonomi di media? McCombs dan Shaw menekankan bahwa proses seleksi isu dapat dipengaruhi kepentingan politik dan ekonomi. Dalam praktiknya, media yang dimiliki konglomerat, misalnya, berpotensi lebih sering menonjolkan kebijakan pro-bisnis, sementara isu seperti ketimpangan upah buruh bisa kurang mendapat ruang. Situasi serupa juga dapat terjadi ketika perusahaan media memiliki keterhubungan dengan pemerintahan. Media yang cenderung pro-pemerintah dapat lebih menekankan keberhasilan kebijakan ekonomi—seperti pertumbuhan GDP atau program bantuan sosial—seraya meminimalkan pemberitaan tentang inflasi atau ketimpangan yang berpotensi merusak citra penguasa.
Selain memilih isu, media juga membentuk cara isu dipahami melalui framing. Ketika membahas resesi, misalnya, media dapat menekankan faktor eksternal seperti perang atau pandemi, alih-alih menyoroti kemungkinan kegagalan kebijakan pemerintah. Pola pembingkaian semacam ini dapat mengalihkan tanggung jawab dan memengaruhi opini publik tentang siapa yang patut disalahkan.
Dalam agenda setting, repetisi disebut sebagai elemen penting. Pengulangan narasi mengenai krisis moneter, misalnya, dapat membuat masyarakat menganggap ancaman itu nyata sekalipun indikator makroekonomi disebut stabil. Efek serupa digambarkan ketika media massa memberitakan kejatuhan pasar saham secara masif hingga memicu kepanikan investor ritel.
Perkembangan era digital mengubah lanskap agenda setting. Media arus utama tidak lagi menjadi satu-satunya penentu isu, karena platform seperti Twitter atau TikTok dapat mengangkat persoalan ekonomi alternatif—misalnya biaya hidup atau utang generasi muda. Namun, McCombs dan Shaw menilai media tradisional tetap memiliki pengaruh kuat dalam menetapkan agenda nasional karena jangkauan dan kredibilitasnya.
Penguatan narasi juga kerap dilakukan melalui kutipan “pakar ekonomi”. Akan tetapi, pemilihan pakar dinilai tidak sepenuhnya netral. Jika media hanya menghadirkan ekonom neoliberal, wacana yang muncul cenderung mendukung pasar bebas. Dalam kondisi publik yang jarang memverifikasi sumber, pandangan tersebut dapat diterima sebagai kebenaran yang dianggap mutlak.
Di sisi lain, terdapat hubungan simbiosis antara media dan pemerintah. Ketika media gencar memberitakan kemiskinan, pemerintah dapat terdorong meluncurkan program bantuan sosial bukan semata karena urgensi data, tetapi juga karena tekanan opini publik. Dengan demikian, media menjadi panggung pertarungan wacana ekonomi yang dapat memengaruhi arah kebijakan.
Namun, agenda setting yang bias berisiko memperkuat ketidakadilan informasi. Kelompok marjinal disebut kerap terabaikan dalam narasi ekonomi. Petani atau pedagang kecil, misalnya, jarang diwawancarai dalam pembahasan kebijakan impor beras, padahal mereka termasuk pihak yang paling terdampak.
Pengaruh agenda setting juga dapat datang dari skala global. Pemberitaan tentang krisis ekonomi di Amerika Serikat atau Eropa bisa mendominasi ruang media lokal, sementara isu ekonomi domestik tersisih. Akibatnya, publik mengadopsi perspektif yang “diimpor” tanpa konteks lokal yang memadai. Dalam situasi lain, perusahaan multinasional juga dapat memanfaatkan media untuk mendorong agenda ekonomi seperti investasi asing atau deregulasi. Dengan membanjiri pemberitaan positif, persepsi publik dapat terbentuk seolah kebijakan tersebut menguntungkan semua pihak, meski kenyataannya lebih rumit.
Meski berpengaruh, teori agenda setting tidak luput dari kritik. Teori ini kerap dianggap terlalu deterministik, terutama di era digital ketika publik dinilai lebih aktif memilih informasi. Namun, McCombs dan Shaw berargumen bahwa untuk isu kompleks seperti ekonomi, kebanyakan orang tetap bergantung pada media utama.
Salah satu ilustrasi yang dikemukakan adalah krisis Sri Lanka tahun 2022. Media internasional banyak memberitakan kolapsnya ekonomi Sri Lanka karena utang China dan korupsi, sementara faktor lain seperti dampak pandemi dan turisme dinilai kurang mendapat perhatian. Agenda setting media global kemudian membentuk persepsi bahwa China merupakan “penyebab utama”, yang pada gilirannya dapat memengaruhi respons politik negara lain.
Untuk melawan dominasi narasi, gerakan seperti economic literacy muncul melalui platform independen yang menawarkan analisis ekonomi dari perspektif berbeda, termasuk ekologi dan keadilan sosial. Meski demikian, jangkauannya disebut masih terbatas dibanding media korporat.
Ke depan, agenda setting juga semakin dipengaruhi kecerdasan buatan dan algoritma. Jika agregator berita lebih sering menampilkan kabar pertumbuhan ekonomi ketimbang pemutusan hubungan kerja (PHK), maka algoritma tersebut dapat menjalankan fungsi agenda setting tanpa campur tangan manusia secara langsung.
Dalam kerangka McCombs dan Shaw, literasi media menjadi kunci. Publik didorong untuk lebih kritis terhadap sumber berita, membandingkan narasi, serta mempertanyakan siapa yang diuntungkan dari narasi ekonomi yang dominan. Kesadaran semacam ini dinilai penting untuk menjaga demokrasi informasi.
