Pada 14 Oktober, dunia memperingati World Standards Day, sebuah momentum tahunan yang menegaskan pentingnya standar dalam kehidupan modern—mulai dari teknologi dan keamanan pangan hingga tata kelola pemerintahan. Namun, peringatan ini juga memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah masyarakat dan negara memiliki standar moral publik yang sama jelasnya, tidak hanya standar teknis dan prosedural?
Dalam konteks saat ini, kepercayaan kian terasa sebagai sesuatu yang langka. Laporan OECD Trust in Government Report 2024 mencatat adanya tren penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik di banyak negara, termasuk negara-negara demokratis. Penurunan ini dikaitkan dengan sejumlah faktor, seperti polarisasi politik, korupsi, disinformasi, serta jarak psikologis antara warga dan pemerintah.
Fenomena tersebut tidak hanya dipandang sebagai gejala politik, melainkan juga gejala moral. Ketika standar bersama untuk membedakan kepentingan publik dan kepentingan pribadi melemah, ruang publik rentan dikuasai kecurigaan. Situasi ini kerap disebut sebagai era post-truth, ketika kebenaran terkalahkan oleh narasi dan kepercayaan digantikan oleh keraguan.
Dalam kuliah Politics as a Vocation (1919), Max Weber pernah menyatakan bahwa negara modern bertahan bukan semata karena kekuatan, melainkan karena legitimasi. Legitimasi, dalam pemahaman itu, bertumpu pada kepercayaan. Kepercayaan dinilai tidak lahir dari propaganda, tetapi dari konsistensi etika publik.
Gagasan tentang pentingnya etika juga ditegaskan dalam berbagai rujukan pemikiran. John Rawls, melalui A Theory of Justice (1971), menyebut keadilan sebagai “kebajikan pertama institusi sosial”. Ketika keadilan memudar, sistem kehilangan makna moralnya, sekalipun tampak efisien. Dalam tradisi pemikiran Islam, Al-Mawardi dalam Adab al-Dunya wa al-Din menekankan bahwa keadilan adalah dasar negara; jika runtuh, bangunan kekuasaan menjadi rapuh. Prinsip tersebut dipautkan dengan spirit al-‘adl (keadilan) dan al-ihsan (kebaikan) sebagaimana disebut dalam QS. An-Nahl: 90.
Dalam kerangka itu, etika publik dipahami bukan sekadar moral pribadi yang dibawa ke ruang kerja, melainkan kesadaran bahwa setiap keputusan administratif memiliki dampak moral bagi kehidupan bersama. Penilaian terhadap pejabat publik—termasuk rektor, hakim, dokter, dan penyelenggara negara—tidak hanya terkait hasil kerja, tetapi juga integritas niat dan proses. Namun yang kerap terlihat di ruang publik, menurut tulisan tersebut, adalah tumpukan prosedur tanpa kejujuran yang memadai.
Francis Fukuyama, dalam Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity (1995), menekankan bahwa masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi cenderung melahirkan pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat. Sebaliknya, defisit moral publik akan meningkatkan “biaya sosial” berupa pengawasan berlebihan, kecurigaan administratif, dan turunnya efisiensi kolektif. Dari sudut pandang ini, standar moral publik diposisikan sebagai infrastruktur tak kasatmata yang memungkinkan negara berjalan dengan lebih efektif karena warga dan pemerintah saling percaya.
Tulisan itu juga menyoroti bahwa dalam masyarakat digital, moral publik tidak hanya dibangun melalui institusi, tetapi melalui teladan. Di era keterbukaan informasi, kejujuran dinilai sulit disembunyikan dan kebohongan sulit dipertahankan. Karena itu, beban tanggung jawab besar berada pada mereka yang memegang otoritas, termasuk di lingkungan akademik. Kampus dipandang bukan hanya tempat berpikir, tetapi ruang pembentukan kebiasaan etik seperti disiplin, transparansi, dan penghormatan terhadap ilmu. Ketika integritas universitas melemah, generasi berikutnya dikhawatirkan kehilangan arah moral.
Etika publik, dalam pandangan tersebut, bukan hanya urusan lembaga tertentu, melainkan tanggung jawab kolektif setiap profesi dan pemimpin moral. Rujukan pada tradisi klasik Islam juga diangkat, misalnya peran qadhi atau mufti yang tidak sekadar memutus perkara, tetapi menjadi contoh adab sosial. Ibn Khaldun dalam Muqaddimah dikutip dengan gagasan bahwa peradaban berdiri di atas akhlak; ketika akhlak rusak, kekuasaan berubah menjadi beban. Di saat yang sama, tulisan itu mengingatkan bahwa pembangunan fisik dan kemajuan teknologi perlu diimbangi dengan “kecerdasan moral”, yakni kemampuan menimbang bukan hanya yang legal, tetapi juga yang layak.
Dalam etika sosial Islam, prinsip maslahah dipahami sebagai orientasi pada kemaslahatan yang melampaui kepentingan pribadi. Etika publik dimaknai sebagai penempatan keputusan pada maslahah ‘ammah atau kepentingan umum, bukan keuntungan sempit. Dari sana muncul kesimpulan bahwa krisis kepercayaan bukan semata karena warga terlalu kritis, melainkan karena pemimpin jarang memberi alasan untuk dipercaya. Pemulihan kepercayaan disebut tidak selalu memerlukan kampanye besar, melainkan konsistensi harian antara ucapan dan tindakan, janji dan kenyataan.
Bagian reflektif tulisan tersebut menegaskan bahwa bangsa yang besar bukan bangsa tanpa konflik, melainkan bangsa yang memiliki standar moral untuk menyelesaikannya. World Standards Day, karenanya, dipandang tidak hanya mengingatkan pada kualitas produk, tetapi juga kualitas nurani publik. Dalam dunia pasca-kebenaran, tantangan disebut bukan hanya melawan hoaks, melainkan memulihkan keyakinan bahwa tindakan publik berakar pada kejujuran dan niat baik. Jurgen Habermas dalam The Theory of Communicative Action (1984) dirujuk untuk menegaskan bahwa legitimasi sosial lahir ketika masyarakat percaya tindakan publik didasarkan pada komunikasi yang jujur.
Pada akhirnya, tulisan tersebut menyimpulkan bahwa bangsa tidak kekurangan undang-undang, tetapi kekurangan keteladanan. Peringatan World Standards Day dijadikan ajakan untuk menata kembali standar moral: kemajuan tidak diukur dari banyaknya regulasi, melainkan dari sejauh mana etika dijalankan; dan kepercayaan publik bukan hasil kampanye, melainkan buah ketulusan yang konsisten.
Artikel yang menjadi rujukan tulisan ini disebut telah dipublikasikan di kolom opini Disway.id pada Selasa, 14 Oktober 2025.
