MAKASSAR—Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Makassar meminta publik menghentikan penafsiran politik terhadap fenomena penyeragaman warna lapak pedagang kaki lima (PKL) yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurut fraksi tersebut, pengaitan simbol warna tertentu dengan kepentingan politik berpotensi mengaburkan persoalan utama yang dihadapi pedagang kecil.
Anggota DPRD Makassar dari Fraksi PDIP, Dr Udin Saputra Malik, menyatakan penyeragaman warna lapak tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis. Ia menilai narasi yang menghubungkan warna tertentu dengan dukungan kepada partai politik justru mengabaikan realitas sosial para pedagang.
“Narasi seperti itu keliru dan tidak berdasar, isu tersebut berkembang di tengah masyarakat tanpa fakta yang jelas, lalu dimanfaatkan oleh pihak tertentu,” kata Udin, Rabu (18/2).
Udin menilai langkah para pedagang lebih tepat dipahami sebagai respons atas tekanan ekonomi dan kebijakan penertiban yang semakin intens. Dalam situasi tersebut, para PKL berupaya menunjukkan keberadaan mereka agar tetap memiliki ruang untuk bekerja.
“Ini soal upaya mempertahankan penghidupan. Bukan soal simbol politik atau keberpihakan kepada siapa pun,” ujarnya.
Anggota Komisi A DPRD Makassar itu menambahkan, dinamika di lapangan mencerminkan kegelisahan kelompok ekonomi kecil yang merasa posisinya semakin terdesak. Ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak ditarik ke wilayah politik karena berpotensi memperkeruh suasana.
Ia juga mendorong pemerintah kota dan seluruh pemangku kepentingan menempatkan persoalan PKL dalam kerangka sosial-ekonomi, bukan politik. Menurutnya, pendekatan dialog dan solusi berkeadilan lebih relevan dibanding membiarkan isu berkembang menjadi spekulasi politik.
“Yang harus dicari adalah jalan tengah agar penataan kota berjalan, tetapi penghidupan masyarakat kecil juga tetap terlindungi,” tuturnya.
