Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei yang menunjukkan hanya 37% publik yang mengaku mengetahui adanya pendapat bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang membangun politik dinasti. Dari kelompok yang mengetahui isu tersebut, mayoritas menyatakan percaya dan tidak menyukainya.
Survei dilakukan pada 29 Oktober hingga 5 November 2023. Dalam pertanyaannya, SMRC meminta responden menilai pengetahuan mereka tentang pandangan yang menyebut Jokowi membangun politik dinasti karena anaknya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Wali Kota Solo; menantunya, Bobby Nasution, menjadi Wali Kota Medan; serta anak bungsunya, Kaesang Pangarep, diangkat menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tanpa proses panjang dari bawah.
Pendiri SMRC, Saiful Mujani, menyampaikan 37% responden menjawab tahu, sementara 63% menjawab tidak tahu. Saiful memaparkan, di antara 37% responden yang mengetahui isu tersebut, 68% menyatakan percaya dengan pandangan bahwa Jokowi sedang membangun politik dinasti. Selain itu, 75% dari kelompok yang tahu menyatakan tidak suka terhadap praktik tersebut.
Menurut Saiful, rendahnya tingkat pengetahuan publik ini menjelaskan mengapa efek elektoral isu politik dinasti belum terasa signifikan. Ia mengatakan, ketika konsep politik dinasti disosialisasikan disertai bukti-bukti yang dianggap relevan, orang cenderung percaya dan umumnya menyatakan tidak suka, yang berpotensi memengaruhi dukungan terhadap calon yang didukung Jokowi.
Saiful menilai wajar jika publik belum banyak memahami isu ini karena politik dinasti merupakan konsep yang abstrak dan belum menjadi diskursus luas. Ia menyebut perbincangan politik dinasti menguat belakangan seiring majunya Gibran sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Meski demikian, Saiful juga menyinggung bahwa praktik politik dinasti telah lama muncul di sejumlah daerah, seperti Banten, dari level provinsi hingga kabupaten/kota.
Dalam pemaparannya, Saiful menyatakan praktik politik dinasti di Indonesia selama ini lebih banyak terjadi di tingkat lokal sehingga pembahasannya terbatas. Menjelang Pilpres 2024, ia menilai isu itu naik ke level nasional dan membuat diskusi publik meningkat.
Saiful turut membandingkan dengan sejumlah presiden sebelumnya. Ia mengatakan tidak ada anak Presiden pertama RI Soekarno yang maju dalam jabatan publik saat Soekarno masih menjabat; Megawati Soekarnoputri masuk politik jauh setelah Soekarno tidak lagi menjadi presiden. Ia juga menyebut anak Presiden Soeharto tidak maju sebagai calon presiden ketika Soeharto masih berkuasa, serta menilai Habibie dan Abdurrahman Wahid tidak membangun politik dinasti. Saiful menambahkan, anak Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono, menjadi calon gubernur DKI Jakarta setelah SBY tidak lagi menjabat presiden.
Menurut Saiful, situasi pada masa Jokowi dinilai berbeda karena Jokowi masih berkuasa ketika anggota keluarganya masuk ke dalam jabatan politik. Ia menilai kondisi ini membuka potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
Survei SMRC juga mencatat penilaian responden terhadap dampak politik dinasti bagi pelaksanaan pemerintahan. Untuk seluruh populasi responden, 24% menilai politik dinasti baik atau sangat baik, 53% menilai buruk atau sangat buruk, dan 22% tidak menjawab. Sementara pada kelompok yang menyatakan tahu isu politik dinasti, 21% menilai baik atau sangat baik, 75% menilai buruk atau sangat buruk, dan 5% tidak menjawab.
Saiful menyebut politik dinasti berpotensi memicu instabilitas pemerintahan karena akses kekuasaan menjadi privilese kelompok tertentu, yang dapat memunculkan protes dan ketidakpuasan. Ia juga menilai politik dinasti cenderung mendorong konsentrasi sumber daya dan kekayaan publik pada kelompok kecil di sekitar lingkaran kekuasaan.
Dalam penjelasannya, Saiful mendefinisikan politik dinasti sebagai kekuasaan yang diperoleh melalui atau karena ikatan darah, dengan relasi antara pihak yang sedang berkuasa dan pihak yang mencari jabatan. Ia menekankan, dalam demokrasi pejabat eksekutif dipilih melalui pemilu, tetapi praktik dinasti dapat terjadi bila proses menuju jabatan itu melibatkan unsur hubungan darah dengan pihak yang sedang berkuasa.
Saiful mencontohkan pencalonan Gibran sebagai Wali Kota Solo ketika Jokowi sudah menjabat presiden. Ia menyebut adanya pengakuan ketua PDIP Solo bahwa Jokowi datang menemuinya dan menyampaikan minat Gibran. Saiful menilai Gibran tetap melalui proses pemilihan umum, namun cara memasuki kontestasi itu dinilai memiliki unsur khas dinasti karena adanya hubungan darah dengan pihak yang sedang berkuasa.
Survei ini melibatkan 2.400 responden yang dipilih melalui metode stratified multistage random sampling. Dari jumlah tersebut, 1.939 responden atau 81% berhasil diwawancarai secara valid dan dianalisis. Margin of error diperkirakan ±2,3% pada tingkat kepercayaan 95% dengan asumsi simple random sampling.
