Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya menggelar Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik di Rumah Bhineka, Jalan Nginden Baru 6 Nomor 28 Surabaya, Rabu (18/2) sore. Kegiatan ini menjadi agenda rutin tahunan untuk memaparkan program serta membuka ruang masukan dari berbagai pihak.
Forum tersebut dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Surabaya, organisasi kemasyarakatan, camat, lurah, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya, Kementerian Agama, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Forum Anak Surabaya, Danramil Sukolilo dan Danramil Gubeng, Kapolsek Sukolilo dan Kapolsek Gubeng, serta pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Bakesbangpol Surabaya Tundjung Iswandaru ST MM mengatakan, forum ini digelar untuk menyampaikan kegiatan Bakesbangpol pada tahun 2026 dan rencana kerja tahun 2027. Ia juga menyinggung capaian yang telah dilakukan pada 2025 sebagai bagian dari bahan evaluasi.
“Capaian apa saja atau apa yang telah dilakukan Bakesbangpol di tahun 2025. Dan di tahun 2026. Serta apa yang akan dilakukan 2027 mendatang,” kata Tundjung.
Tundjung berharap masyarakat dapat memberikan masukan yang bersifat membangun, termasuk terkait dukungan anggaran untuk penanganan penyalahgunaan narkoba. Ia menilai anggaran sebesar Rp38 juta untuk menangani persoalan tersebut masih sangat kurang.
“Contohnya terkait anggaran untuk menangani penyalahgunaan Narkoba yang hanya sebesar Rp38 juta yang dinilai sangat kurang. Padahal harus berhadapan dengan Bandar Narkoba yang uangnya tidak ada serinya. Anggaran Rp38 juta ini sangat berat untuk menyelamatkan anak cucu kita sebagai generasi muda dari bahaya Narkoba,” ujarnya.
Ia menambahkan, ke depan pihaknya berharap kondisi Kota Surabaya tetap kondusif, tanpa konflik sosial maupun konflik keagamaan, serta berada dalam situasi yang aman.
Sementara itu, Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Surabaya, Dr Harmanto MPd, menyebut forum konsultasi publik menjadi bukti keterbukaan Bakesbangpol agar program tahun 2026 diketahui publik, baik dari sisi program maupun penganggaran. Dalam kesempatan itu, ia diminta memberikan kritik dan masukan atas program yang telah disusun, termasuk arah keberlanjutannya hingga 2030.
“Nah, saya diminta untuk mengkritisi program-program yang sudah bagus seperti apa, kemudian yang masih belum seperti apa, dan kira-kira apa yang harus dilakukan ketika program itu dibuat. Ini kelanjutannya sampai tahun 2030 mau seperti apa, sehingga saya tadi mensarankan sampai dengan tahun 2030 ya,” jelasnya.
Harmanto mencontohkan, pendidikan politik bagi generasi muda atau pemilih pemula sebaiknya tidak hanya dilakukan menjelang Pemilu, tetapi dilaksanakan lebih awal dan berkelanjutan mulai 2027, 2028, hingga 2029. Menurutnya, langkah itu diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Surabaya.
Ia juga menilai program “game kebangsaan” menarik bagi generasi muda. Menurutnya, pendekatan melalui permainan lebih relevan untuk anak-anak Gen Z dibanding metode ceramah, terlebih jika ada rencana mengintegrasikannya ke sekolah.
Di sisi lain, Harmanto menilai kinerja Bakesbangpol tidak selalu tampak secara fisik karena banyak berkaitan dengan aspek yang tidak kasat mata, seperti kesadaran toleransi dan kerukunan. Meski demikian, ia menekankan pentingnya dukungan karena Bakesbangpol menjadi sektor penggerak dalam menjaga stabilitas daerah.
“Tetapi kalau Bakesbangpol yang mengurusi masalah yang tidak nampak. Misalnya, kesadaran, tolerasi, kerukukan itu tolok ukurnya tidak nampak. Tapi kita harus suport. Kenapa, karena itu menjadi tolok ukurnya,” katanya. Ia juga menyinggung perlunya menjaga agar peristiwa seperti demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025 tidak terulang.
