JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) H. Arif Fahrudin, M.Ag menegaskan MUI tidak boleh mengabaikan psikologi politik umat Islam. Pernyataan itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam sarasehan bertajuk “Kode Etik Ukhuwah Islam dalam Bidang Politik” yang diselenggarakan Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI pada 30 Maret.
Dalam pemaparannya, Arif menjelaskan hubungan MUI dengan ukhuwah politik terbingkai dalam tiga klaster. Pertama, hubungan MUI dengan kontestasi kekuasaan. Kedua, hubungan MUI dengan politik keumatan. Ketiga, hubungan politik MUI dengan strategi keagamaan.
Arif menekankan bahwa MUI tidak terlibat secara langsung dalam praktik perpolitikan. Namun, ia menyebut MUI memiliki panggilan keagamaan, panggilan keumatan, dan panggilan kebangsaan.
“Bagi saya Majelis Ulama Indonesia tidak boleh abai dengan masalah politik. Justru wajib hukumnya untuk melek politik,” ujar Arif saat menyampaikan materi tentang Peran dan Revitalisasi Ukhuwah Islamiyah dalam bidang Politik.
Ia juga menguraikan adanya dua kepentingan MUI terkait kepemimpinan yang jalannya melalui kontestasi. Pertama, menjaga keberlangsungan agama agar religiusitas tetap tegak berdiri dengan baik, difasilitasi oleh negara, dan tidak disia-siakan oleh negara. Kedua, memastikan urusan kenegaraan, kesejahteraan, dan kemakmuran tetap terjaga.
Menurut Arif, MUI sebagai “tenda besar” umat Islam tidak boleh terjun langsung dalam politik praktis, baik secara kelembagaan maupun melalui pengurusnya. Meski demikian, ia menyatakan MUI dapat terlibat dalam politik moral, politik keumatan, dan psikologi politik.
“Meskipun MUI tidak berpolitik praktis, tetapi MUI tidak boleh abai terhadap psikologi politik umat Islam,” katanya menegaskan.
Arif juga menekankan MUI tidak boleh terkooptasi oleh satu partai politik tertentu. Ia menyatakan MUI harus terbuka kepada aktivis politik dari partai mana pun selama mereka berkomitmen pada ukhuwah Islamiyah, insaniah, dan wathoniyah.
