Lebaran selama ini menjadi momen penting bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya sebagai perayaan keagamaan, tetapi juga ajang mempererat silaturahmi, berbagi kebahagiaan, dan menumbuhkan kembali semangat kebersamaan.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tantangan berupa polarisasi politik kian terasa. Pemilu 2024 yang telah berlalu disebut masih meninggalkan residu ketegangan, hingga perbedaan pilihan politik merambah ke lingkungan keluarga, komunitas, dan ruang media sosial. Dalam konteks itu, muncul pertanyaan apakah Lebaran 2025 dapat menjadi momentum untuk merajut kembali persatuan tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat dan semangat demokrasi.
Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN Lili Romli menilai polarisasi politik tidak lagi sebatas perbedaan pandangan, melainkan telah membelah masyarakat ke dalam blok masing-masing. Kondisi tersebut, menurutnya, mengganggu kohesi sosial dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
Gambaran keterbelahan itu juga tercermin dalam Survei Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) pada Maret 2023. Survei tersebut menunjukkan 57 persen responden cenderung pro-pemerintah, sementara 43 persen menunjukkan sikap oposisi yang lebih konservatif.
Sejumlah faktor disebut memperparah polarisasi. Pertama, perbedaan pilihan politik dalam pemilu, terutama terkait dukungan kepada calon presiden tertentu. Kedua, adanya dugaan keterlibatan penguasa dalam mendukung salah satu kandidat secara tidak netral. Ketiga, narasi yang berkembang di media sosial, termasuk penggunaan buzzer dan kampanye hitam yang dinilai memperkeruh suasana.
Dampaknya tidak hanya terasa dalam arena politik. Polarisasi juga memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Ruang diskusi yang sehat menjadi semakin sulit karena perbedaan pendapat kerap dipandang sebagai ancaman, sehingga komunikasi dan kerja sama antarkelompok ikut terhambat.
Di tengah situasi tersebut, Lebaran 2025 dipandang dapat menjadi momentum strategis untuk rekonsiliasi. Lili Romli menilai tradisi halalbihalal memiliki kekuatan untuk mencairkan suasana dan dapat menjadi ajang rekonsiliasi, bukan hanya di tingkat masyarakat, tetapi juga di kalangan elite politik.
Silaturahmi saat Lebaran dinilai membuka peluang membangun dialog yang lebih sehat. Suasana pertemuan yang lebih cair memungkinkan berbagai pihak duduk bersama, membuka ruang diskusi yang lebih terbuka, serta mengurangi sekat-sekat politik yang selama ini membatasi interaksi.
Selain itu, Lebaran juga dipandang sebagai momen untuk menekan ego dan dendam politik. Pemilu telah selesai, sehingga muncul harapan agar para elite politik lebih bijak meredam ketegangan dan memberi contoh bahwa kepentingan bangsa perlu diutamakan di atas kepentingan kelompok.
Lebaran juga identik dengan tradisi berbagi yang dapat memperkuat solidaritas sosial. Kepedulian dan kebersamaan melalui berbagai bentuk bantuan dan perhatian kepada sesama dinilai dapat menegaskan bahwa persatuan sosial lebih penting daripada perbedaan pandangan politik.
