Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Berbasis Kelurahan (Program MERATA). Penegasan itu disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Program MERATA, Selasa, 2 Juni 2026, di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri.
Kegiatan tersebut diikuti Kasi Ekbang beserta tiga pelaksana swakelola. Sementara Camat, Lurah, dan Pokmas mengikuti secara daring melalui Zoom.
Dalam sambutannya, Vinanda menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, melainkan juga oleh partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembangunan. Menurutnya, Program MERATA dirancang untuk mendorong keterlibatan warga secara aktif.
Ia menjelaskan, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama pembangunan. Program ini, kata dia, tidak sekadar berorientasi pada pembangunan fisik di tingkat kelurahan. Ia mengingatkan, pembangunan yang hanya mengejar estetika tanpa memperhatikan manfaat berisiko menjadi mubazir.
Vinanda menegaskan bahwa Program MERATA diniatkan sebagai bentuk komitmen menghadirkan pembangunan yang lahir dari kebutuhan masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, dan manfaatnya dapat dirasakan secara nyata.
Program MERATA juga dirancang agar pembangunan tidak berpusat pada titik tertentu, tetapi menyentuh seluruh wilayah secara adil dan merata dengan memperhatikan potensi lokal di masing-masing kelurahan. Ia menekankan perlunya pengawasan agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan, tidak hanya dari organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga dari masyarakat.
Menurut Vinanda, kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat melalui mekanisme swakelola bukan sekadar melibatkan warga sebagai pelaksana, melainkan juga memperkuat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat agar menjadi bagian penting dalam proses pembangunan.
Ia mengingatkan bahwa kepercayaan tersebut harus disertai tanggung jawab besar. Pokmas, kata dia, akan mengelola kegiatan pembangunan yang bersumber dari uang negara sehingga setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan secara benar, transparan, dan akuntabel. Bimtek ini disebutnya sebagai bekal agar pelaksanaan pembangunan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Dalam kesempatan itu, Vinanda menyampaikan lima arahan penting bagi pelaksanaan Program MERATA. Pertama, bekerja sesuai aturan dengan mematuhi pedoman teknis dan administrasi. Kedua, menjaga integritas sejak perencanaan dan menghindari manipulasi spesifikasi maupun laporan, serta memastikan pembangunan tuntas secara fisik, administrasi, dan hukum. Ketiga, memperkuat fungsi pengawasan dengan memastikan pekerjaan sesuai rencana dan segera berkoordinasi apabila muncul kendala. Keempat, mengedepankan transparansi dan keterbukaan. Kelima, menjaga nama baik institusi.
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Qowimuddin, Pj Sekda Endang Kartika, kepala OPD terkait, serta tamu undangan lainnya.
