MASOHI — Wakil Bupati Maluku Tengah, Mario Lawalata, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Maluku Tengah sebagai langkah untuk memastikan pelayanan publik yang lebih transparan, modern, dan mudah diakses masyarakat.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung berbagai inovasi berbasis digital yang dikembangkan Dinas PUPR dalam mendukung tata kelola infrastruktur yang lebih terbuka dan akuntabel.
Dalam peninjauan itu, Mario diperlihatkan sejumlah aplikasi berbasis peta digital, salah satunya SI SARU (Sistem Informasi Sarana Ruang). Aplikasi pemetaan jalan daerah ini memungkinkan pemerintah dan masyarakat mengetahui kondisi, status, serta klasifikasi ruas jalan secara detail dan real-time.
Melalui SI SARU, masyarakat dapat mengakses informasi kategori jalan, mulai dari jalan nasional, provinsi, kabupaten, hingga jalan desa, lengkap dengan kondisi terkini serta rencana penanganannya.
“Saya bangga, rupanya teman-teman di PUPR sudah menyiapkan banyak aplikasi yang sangat membantu. Ini memudahkan kita semua, terutama masyarakat, untuk mengetahui kondisi jalan dan infrastruktur di wilayah masing-masing,” kata Mario kepada awak media, Rabu (11/2).
Ia menilai inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan berbasis teknologi. Menurutnya, transparansi data infrastruktur dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Maluku Tengah, Hasan Firdaus, menjelaskan bahwa SI SARU tidak hanya memuat data jalan, tetapi mencakup seluruh infrastruktur daerah dalam satu sistem terintegrasi.
“Bukan hanya jalan, tapi semua infrastruktur. Ketika kita buka peta, tinggal klik satu titik, langsung muncul informasi. Misalnya drainase, kondisinya bagaimana, dibangun tahun berapa, lebarnya berapa. Begitu juga dengan jalan,” jelas Firdaus.
Ia menambahkan, ruas jalan yang masih dalam tahap perencanaan juga telah dimasukkan ke dalam sistem, termasuk kawasan prioritas yang menjadi fokus kebijakan bupati dan wakil bupati untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.
“Infrastruktur yang masih direncanakan pun sudah kita petakan, supaya perencanaannya matang, terukur, dan transparan,” tegasnya.
Pemanfaatan teknologi pemetaan digital tersebut diharapkan menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan data yang lebih terbuka, warga diharapkan dapat ikut mengawasi, memberikan masukan, serta memahami arah pembangunan di daerahnya.
