CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menegaskan industri aset kripto terbuka untuk dialog dan kajian ilmiah yang mendalam, seiring masih berlangsungnya pembahasan kesesuaian kripto dengan prinsip syariah. Menurutnya, edukasi dan transparansi informasi menjadi kunci agar masyarakat dapat mengambil keputusan investasi secara tepat dan bijak.
“Kami menghormati setiap proses pembahasan yang tengah berjalan dan siap mendukung upaya klarifikasi regulasi yang memberikan kepastian bagi semua pihak, terutama investor Muslim yang ingin memastikan investasinya sesuai prinsip syariah,” ujar Calvin di Jakarta, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan di tengah proses kajian yang belum menghasilkan keputusan final. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kajian dilakukan bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan memerlukan analisis mendalam sebelum ditetapkan secara resmi.
Calvin juga menyoroti praktik di sejumlah negara yang telah mengembangkan kerangka evaluasi kripto dari perspektif syariah. Ia mencontohkan Malaysia, di mana Dewan Penasihat Syariah Otoritas Sekuritas telah mengidentifikasi sejumlah aset kripto yang dinilai patuh syariah, termasuk memungkinkan aktivitas staking pada beberapa instrumen digital bersertifikasi syariah.
Di Uni Emirat Arab, kata Calvin, pelaku industri kripto bekerja sama dengan institusi keuangan Islam untuk menciptakan produk digital yang dirancang sesuai prinsip syariah. Ia menilai dinamika global ini menunjukkan perdebatan tentang syariah dan teknologi digital tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara lain yang berupaya menyeimbangkan inovasi teknologi dengan nilai keuangan Islam.
Menjelang Ramadhan, Calvin menilai masyarakat Muslim cenderung merefleksikan aktivitas finansial mereka agar selaras dengan ajaran Islam. Dalam konteks tersebut, kepastian status syariah instrumen investasi seperti kripto dinilai semakin relevan. Ia menambahkan, Ramadhan dapat menjadi momentum bagi pelaku industri dan regulator untuk meningkatkan literasi keuangan syariah serta menyampaikan informasi yang jelas kepada publik.
Sementara itu, OJK menekankan proses kajian akan terus melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk asosiasi fintech syariah, akademisi, dan ulama. Keterlibatan tersebut ditujukan agar keputusan yang diambil mempertimbangkan aspek hukum, etika, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.
Calvin menyatakan dukungannya terhadap kajian yang komprehensif agar publik memperoleh kejelasan yang bertanggung jawab. Ia menekankan pembahasan status syariah aset kripto perlu dilakukan secara hati-hati dan berbasis kajian, serta meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan karena hasilnya akan menjadi rujukan banyak pihak.
Ia juga menegaskan perlunya transparansi dan perspektif yang luas dalam diskusi industri. Menurutnya, Tokocrypto siap berdialog dan berkontribusi dalam edukasi, termasuk menyediakan data serta penjelasan mekanisme aset kripto, agar proses penilaian lebih objektif dan memberikan kepastian bagi investor, khususnya yang mempertimbangkan aspek syariah.
Hingga kebijakan final ditetapkan, masyarakat dan investor diimbau mengikuti informasi resmi dari OJK dan lembaga terkait, serta berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Calvin menekankan pentingnya sikap bijak, terutama menjelang Ramadhan ketika banyak orang meninjau kembali pilihan finansial mereka, dengan memahami risiko dan memilih produk yang informasinya jelas.
