Kamar Dagang dan Industri Vietnam (VCCI) menilai mekanisme penunjukan pedagang utama serta rotasi kuota ekspor beras berbasis kontrak terpusat berpotensi menimbulkan hambatan besar bagi masuknya pelaku pasar baru, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM).

Menurut VCCI, kriteria inti yang digunakan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk memilih pedagang utama atau mengalokasikan kuota ekspor selama ini terutama bertumpu pada kinerja ekspor dalam dua tahun terakhir dan kelayakan kredit. Namun, kelayakan kredit tersebut juga dinilai bergantung pada volume ekspor sebelumnya.

Kondisi itu, kata VCCI, secara tidak langsung membentuk “lingkaran tertutup”. Di satu sisi, perusahaan yang menginginkan kuota ekspor besar harus memiliki rekam jejak ekspor. Di sisi lain, untuk membangun kinerja ekspor ke pasar perdagangan terpusat melalui Nota Kesepahaman dan Perjanjian Perdagangan, perusahaan justru perlu terlebih dahulu ditunjuk sebagai pedagang utama.

Untuk mendorong persaingan yang lebih adil, VCCI mengusulkan penambahan mekanisme alokasi terpisah terhadap sebagian beras dalam kontrak terpusat. Porsi yang diusulkan sekitar 10–15% dan dapat dilelang secara publik atau dialokasikan secara khusus kepada pedagang baru serta UKM yang telah membangun rantai produksi dan distribusi produk, sehingga mereka dapat mengumpulkan pencapaian awal.

Selain itu, VCCI mendorong agar kriteria penunjukan pedagang kunci, prinsip rotasi, serta metode alokasi kuota didefinisikan secara jelas untuk memastikan transparansi dalam pelaksanaannya.

Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang bisnis impor dan ekspor beras, kriteria untuk mengidentifikasi pelaku utama yang terlibat dalam transaksi kontrak terpusat diatur dalam Pasal 19 Ayat 6. Salah satu poinnya menyebutkan kinerja ekspor beras pedagang dalam dua tahun terakhir ke pasar tempat transaksi kontrak terpusat diperkirakan akan berlangsung.