Ussy Pieters Resmi Pimpin PAPPRI DKI Jakarta 2026-2031, Soroti Hak Cipta dan Transparansi Royalti

Ussy Pieters Resmi Pimpin PAPPRI DKI Jakarta 2026-2031, Soroti Hak Cipta dan Transparansi Royalti

Musisi sekaligus akademisi musik Ussy Pieters resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) DKI Jakarta untuk periode 2026-2031. Pelantikan digelar di Deheng House, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2026), dengan penekanan pada penguatan ekosistem musik Ibu Kota, terutama terkait perlindungan hak cipta dan transparansi royalti.

Prosesi pelantikan dipimpin Sekretaris Jenderal DPP PAPPRI Dwiki Dharmawan yang mewakili Ketua Umum DPP PAPPRI Tony Wenas. Dalam sambutannya, Dwiki menegaskan posisi Jakarta sebagai wilayah strategis bagi industri musik nasional.

“Jakarta adalah barometer nasional sekaligus pusat asimilasi budaya dan ekosistem musik Indonesia. Karena itu, PAPPRI DKI Jakarta memiliki tanggung jawab besar menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus rumah besar bagi penyanyi, pencipta lagu, dan pemusik,” kata Dwiki.

Dwiki juga menyampaikan harapan agar kepengurusan baru dapat memperluas jangkauan organisasi hingga lima kota administrasi dan Kepulauan Seribu, sekaligus berperan aktif dalam perlindungan hak para pelaku seni musik.

“Kami berharap kepengurusan yang baru mampu menjadi motor penggerak dalam memperkuat ekosistem musik sekaligus melindungi hak-hak para pelaku seni,” ujarnya.

Usai dilantik, Ussy menegaskan penghormatan terhadap hak cipta akan menjadi fondasi utama program kerja kepengurusannya. Ia menyebut penguatan ekosistem musik perlu berjalan seiring dengan pemberian ruang bagi musisi muda.

“Kami ingin musik Indonesia terus berkembang. Hak cipta harus dihormati, musisi muda harus diberi ruang, dan seluruh pelaku musik harus dapat berkembang bersama,” kata Ussy.

Isu transparansi royalti turut mengemuka dalam pelantikan tersebut. Pembina Pesona Seniman Indonesia Jenderal (Purn.) Tamim Mustopha menilai pembagian hak ekonomi bagi pencipta lagu dan musisi masih perlu diperjuangkan agar lebih adil dan terbuka.

“Yang paling penting adalah bagaimana PAPPRI mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Persoalan royalti masih harus diperjuangkan agar pembagian hak ekonomi bagi para pekerja seni semakin transparan dan berkeadilan,” ujar Tamim.

Tamim juga menilai pengalaman Ussy berkarya hampir dua dekade di Italia menjadi modal penting untuk memahami kebutuhan para pelaku musik dan mendorong organisasi lebih maju.

“Beliau memiliki pengalaman musik yang luar biasa. Saya yakin bisa membawa PAPPRI DKI Jakarta menjadi lebih maju karena memahami kebutuhan para pelaku musik,” katanya.

Selain isu hak cipta dan royalti, Ussy menyampaikan komitmen untuk menghidupkan kembali lagu anak Indonesia yang dinilai semakin minim. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mendorong lahirnya karya-karya baru melalui lomba cipta lagu anak.

“Lagu anak sekarang sudah sangat minim. Kami ingin menghadirkan kembali karya-karya berkualitas untuk anak-anak Indonesia melalui lomba cipta lagu anak,” ujarnya.

Bendahara DPD PAPPRI DKI Jakarta Rosarianta menyatakan program kerja kepengurusan akan segera dijalankan melalui kolaborasi dengan kementerian, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Ia juga menekankan upaya menghadirkan lebih banyak panggung bagi musisi Jakarta serta merangkul seluruh genre musik.

“Kami akan bergerak cepat. Kami ingin menghadirkan lebih banyak panggung bagi musisi Jakarta dan merangkul seluruh genre musik, baik musisi senior maupun generasi muda, agar PAPPRI benar-benar menjadi rumah bersama,” kata Rosarianta.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Bendahara Umum DPP PAPPRI Lexi M. Budiman, mantan Ketua DPD PAPPRI DKI Jakarta Ayu Soraya, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Franki Raden, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Andhika Permata, serta perwakilan Kementerian Kebudayaan RI, I Made Dharma Suteja dan Irini Dewi Wanti.

Melalui kepengurusan baru, PAPPRI DKI Jakarta menyatakan komitmen memperjuangkan perlindungan hak cipta dan transparansi royalti secara konsisten, sekaligus memperkuat peran Jakarta dalam ekosistem musik nasional.