Sejumlah delegasi menyoroti pentingnya transparansi total biaya yang ditanggung pekerja saat berangkat bekerja ke luar negeri, sekaligus mendorong penguatan mekanisme perlindungan tenaga kerja dalam rancangan undang-undang terkait.
Delegasi Chu Luong Tri mengapresiasi rancangan aturan yang menetapkan batas biaya jasa serta melarang pengumpulan biaya perantara dari pekerja. Namun, ia menyarankan agar penyusun kebijakan tidak hanya mengendalikan pos-pos pengeluaran secara terpisah, melainkan juga mempertimbangkan total biaya aktual yang harus dikeluarkan pekerja sebelum keberangkatan.
Para perwakilan mengusulkan agar ketentuan pelaksana dalam dekrit yang mengatur undang-undang mewajibkan pekerja menerima ringkasan lengkap seluruh pengeluaran sebelum menandatangani kontrak. Ringkasan tersebut diusulkan mencakup biaya layanan, pelatihan, visa, pemeriksaan kesehatan, tiket pesawat, uang jaminan, serta pengeluaran sah lainnya. Mereka juga menekankan agar aturan tidak membuka celah pemecahan atau penggantian nama biaya yang dapat membuat jumlah pungutan melampaui batas yang telah ditetapkan.
Rancangan undang-undang saat ini mengatur bahwa pengiriman pekerja ke luar negeri merupakan kegiatan bisnis bersyarat dan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Vietnam yang berlisensi. Untuk unit layanan publik, kewenangan tersebut dibatasi pada unit layanan publik di bawah kementerian atau lembaga setara yang ditugaskan. Sementara dalam ketentuan persiapan tenaga kerja, rancangan mengizinkan perusahaan jasa bermitra secara langsung atau kolaboratif dengan lembaga pendidikan untuk melatih serta meningkatkan keterampilan kejuruan dan bahasa asing bagi pekerja.
Berdasarkan pengaturan itu, para delegasi mengusulkan agar cakupan entitas yang boleh terlibat dalam pengiriman pekerja ke luar negeri dipertimbangkan untuk diperluas, termasuk lembaga pendidikan dan pelatihan, dengan mempertimbangkan peran mereka dalam menyiapkan sumber daya manusia. Menurut mereka, perluasan dan diversifikasi pelaku—jika disertai pengelolaan yang ketat—dapat mendorong persaingan kualitas layanan, memperluas peluang kerja, dan berkontribusi pada penurunan biaya bagi pekerja. Prinsip yang ditekankan adalah memperluas kesempatan dan meningkatkan daya saing, sambil memastikan kontrol ketat atas kualitas serta perlindungan hak pekerja.
Selain isu biaya, para delegasi juga menyoroti perlunya perlindungan yang lebih proaktif bagi peserta magang dan pengetatan disiplin ketenagakerjaan. Mereka mencatat adanya fenomena pekerja Vietnam yang dikirim ke luar negeri dengan status peserta pelatihan atau pelatihan keterampilan, namun pekerjaan, jam kerja, dan tanggung jawabnya tidak berbeda signifikan dari pekerja yang dipekerjakan secara resmi. Kesenjangan antara status dan realitas kerja tersebut dinilai perlu ditangani dari perspektif hukum dan perlindungan warga negara.
Para delegasi mendorong agar rancangan undang-undang memperjelas tanggung jawab lembaga manajemen negara, perusahaan dan organisasi pengirim, serta perwakilan Vietnam di luar negeri dalam memantau kondisi pekerja, menerima umpan balik, memberikan dukungan, dan berkoordinasi dengan otoritas di negara penerima. Mereka menilai, meski Vietnam tidak dapat menggantikan hukum negara tuan rumah, mekanisme perlindungan yang proaktif, tepat waktu, dan substantif bagi warga negara Vietnam di luar negeri tetap diperlukan.
Terkait pelanggaran hukum serius oleh warga negara Vietnam saat bekerja di luar negeri, para delegasi mengingatkan adanya kasus-kasus terorganisir pada masa lalu, seperti pencurian, perdagangan narkoba, perjudian, prostitusi, serta kegiatan perdagangan atau bisnis ilegal. Mereka menilai tindakan tersebut tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga berdampak pada citra masyarakat Vietnam dan reputasi negara pengirim tenaga kerja.
Untuk merespons risiko tersebut, para delegasi mengusulkan kajian penambahan mekanisme koordinasi peradilan dan mekanisme penanganan yang kompatibel antara Vietnam dan negara penerima untuk pelanggaran serius. Prinsip yang disampaikan adalah penindakan tegas terhadap pelanggar: bila perkara berada dalam yurisdiksi negara tuan rumah, penanganan dilakukan di negara tersebut; sementara bila hukum, perjanjian internasional, atau kesepakatan bilateral memungkinkan, opsi ekstradisi, pemindahan, atau penerimaan pelaku ke Vietnam untuk diproses sesuai yurisdiksi Vietnam dapat dipelajari. Di saat yang sama, mereka menekankan perlunya memperkuat tanggung jawab perusahaan dan organisasi pengirim dalam penyebarluasan informasi hukum, pencegahan pelanggaran, serta koordinasi dengan otoritas berwenang ketika insiden terjadi.
