Trump Soroti Gaza dan Ukraina sebagai Prioritas Awal Kebijakan Luar Negeri di Masa Jabatan Baru

Trump Soroti Gaza dan Ukraina sebagai Prioritas Awal Kebijakan Luar Negeri di Masa Jabatan Baru

WASHINGTON, D.C. — Perang Israel-Hamas di Gaza dan invasi Rusia ke Ukraina diperkirakan menjadi latar belakang utama ketika Donald Trump kembali ke Gedung Putih dengan pendekatan kebijakan luar negeri “America First”.

Dalam pernyataannya, Trump menegaskan komitmennya untuk menepati janji kepada rakyat Amerika Serikat. “Tidak ada yang akan menghentikan saya untuk menepati janji saya kepada Anda, rakyat. Kami akan membuat Amerika aman, kuat, makmur, berpengaruh, dan bebas lagi,” ujarnya.

Masa jabatan Trump dimulai pada 20 Januari. Namun, ia disebut telah berbicara dengan sejumlah pemimpin dunia, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Sementara itu, Moskow membantah laporan yang menyebut Trump juga telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Trump berkampanye dengan janji untuk mengakhiri perang dengan cepat. Sejumlah analis menilai ia sangat ingin mewujudkan hal tersebut. Charles Kupchan, peneliti senior di Council on Foreign Relations, mengatakan pesan Trump untuk Timur Tengah adalah agar perang segera diselesaikan, sedangkan untuk Ukraina adalah menghentikan perang.

Meski demikian, Trump belum menjelaskan secara rinci bagaimana ia akan menghentikan konflik tersebut. Ia juga kerap mengkritik miliaran dolar bantuan Amerika Serikat yang telah diberikan kepada Ukraina. Upaya mengakhiri perang dengan cepat dapat berarti adanya konsesi besar dari Kyiv, sesuatu yang menurut Zelenskyy tidak mungkin dilakukan.

“Kami menginginkan akhir yang adil bagi perang ini. Saya yakin bahwa berakhirnya perang dengan cepat berarti kerugian,” kata Zelenskyy.

Perang di Ukraina juga dinilai berpotensi memiliki implikasi geopolitik yang lebih luas, menyusul pengiriman tentara Korea Utara untuk membantu Moskow, pada saat ketegangan meningkat di Semenanjung Korea.

Di Timur Tengah, Trump juga akan berhadapan dengan situasi Israel yang dinilai tampak berfokus pada tujuan maksimalis ketimbang gencatan senjata, tidak hanya terhadap Hamas di Gaza, tetapi juga terhadap Hizbullah di Lebanon. Kedua kelompok tersebut disebut sebagai proksi Iran.

Netanyahu menyatakan Israel melihat ancaman Iran dalam berbagai komponennya sekaligus peluang yang lebih besar bagi Israel dalam perluasan perdamaian. “Kami melihat ancaman Iran dalam semua komponennya dan bahaya yang ditimbulkannya. Kami juga melihat peluang besar bagi Israel di bidang perdamaian dan perluasannya,” kata Netanyahu.

Di luar konflik bersenjata, Trump juga berjanji mengambil sikap keras dalam perdagangan, terutama terhadap China. Dalam ucapan selamat kepada Trump, Presiden China Xi Jinping menyerukan hubungan yang “stabil, sehat, dan berkelanjutan,” menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning. Mao menambahkan, Xi menyampaikan bahwa sejarah menunjukkan China dan Amerika Serikat mendapat manfaat dari kerja sama dan menderita karena konfrontasi.

Trump juga menegaskan rencana pengetatan kebijakan imigrasi, termasuk janji deportasi massal terhadap imigran tanpa dokumen. Pada hari Senin, ia menunjuk Tom Homan, mantan pelaksana tugas Direktur Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE), sebagai pejabat tertinggi urusan perbatasan yang baru.