Peta dukungan politik nasional pada pertengahan 2026 menunjukkan pergeseran yang menonjol. Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026 mencatat, jika pemilihan presiden digelar saat survei berlangsung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berada di posisi teratas dengan dukungan 35 persen. Presiden Prabowo Subianto menempati urutan kedua dengan 14,5 persen.
Di bawah keduanya, survei yang sama menempatkan Anies Baswedan dengan 8,2 persen, disusul Gibran Rakabuming Raka 7,7 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 4,9 persen, Ganjar Pranowo 4,2 persen, dan Mahfud MD 4 persen.
Perubahan ini terlihat lebih jelas ketika dibandingkan dengan hasil pada November 2025. Saat itu, elektabilitas Prabowo berada di kisaran 34,9 persen. Dalam rentang sekitar sembilan bulan, dukungan terhadapnya menyusut lebih dari separuh. Pada periode yang sama, dukungan kepada Dedi Mulyadi naik dari 19,7 persen menjadi 35 persen.
SMRC juga memotret simulasi dua nama, yang memperlihatkan jarak lebih lebar: Dedi Mulyadi memperoleh 59 persen, sementara Prabowo 28,3 persen. Pergeseran dukungan ini, menurut pembacaan atas temuan survei, tidak muncul tanpa sebab.
Dalam laporan SMRC, penurunan elektabilitas Prabowo terjadi seiring dengan memburuknya evaluasi publik terhadap sejumlah aspek, termasuk kinerja pemerintah, kondisi ekonomi, kondisi politik, dan penegakan hukum. Penilaian publik atas dua program unggulan pemerintah—Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih—juga disebut ikut berkaitan dengan tren tersebut. Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo dalam survei yang sama tercatat turun ke sekitar 51 persen.
Petunjuk lain muncul dari tabulasi silang. Dukungan pemilih terbelah mengikuti persepsi mereka terhadap keadaan negara. Responden yang menilai kondisi ekonomi “sangat baik” mayoritas tetap memilih Prabowo, sekitar 78 persen. Sebaliknya, responden yang menilai ekonomi “buruk” cenderung beralih ke Dedi Mulyadi hingga 83 persen.
Pola serupa terlihat pada penilaian penegakan hukum. Responden yang menganggap penegakan hukum berjalan buruk dilaporkan memberikan dukungan lebih dari 80 persen kepada figur alternatif. SMRC menyatakan hubungan tersebut signifikan secara statistik, sehingga tidak sekadar kebetulan.
Temuan tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa perpindahan dukungan tidak semata berkaitan dengan kejenuhan terhadap satu nama, melainkan respons terhadap penilaian publik atas jalannya pemerintahan. Saat kepercayaan terhadap keadaan menurun, sebagian pemilih cenderung mencari pilihan di luar petahana.
Arah temuan ini juga disebut sejalan dengan hasil Indikator Politik Indonesia pada Juli 2026 yang menempatkan Dedi Mulyadi di posisi teratas, meski metodologi, jumlah sampel, dan bentuk simulasi berbeda. SMRC menambahkan, pola hubungan antara memburuknya kondisi makro dan menurunnya dukungan terhadap petahana dinilai konsisten dengan studi perilaku memilih di Indonesia selama dua dekade terakhir.
Meski demikian, hasil survei tetap perlu dibaca secara proporsional. Survei SMRC melibatkan 749 responden, dengan margin kesalahan sekitar 3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Data tersebut menggambarkan preferensi publik jika pemilihan dilakukan pada waktu survei, bukan prediksi pasti untuk pemilu yang masih jauh dan dinamis.
Dari kubu petahana, elite Partai Gerindra menanggapi bahwa hasil survei dapat naik dan turun, dan hal itu dianggap wajar. Namun, pembacaan atas tren dalam survei ini menekankan perlunya membedakan fluktuasi acak dengan perubahan yang konsisten. Dalam periode beberapa bulan, penurunan dukungan terhadap Prabowo disebut berjalan seiring dengan memburuknya sejumlah indikator sekaligus, sehingga dinilai sulit dijelaskan hanya sebagai kebetulan statistik.
Survei ini menggarisbawahi satu pesan utama: dukungan publik tidak bersifat permanen. Dukungan dapat menguat ketika pemerintah dinilai mampu menjaga keadaan, dan dapat melemah ketika penilaian itu memudar. Arah dukungan pun berpotensi berubah jika persepsi publik terhadap ekonomi, politik, dan penegakan hukum membaik—atau sebaliknya, ruang bagi figur alternatif dapat semakin terbuka bila penilaian negatif berlanjut.
