Serangan di Jalur Gaza dilaporkan meningkat sepekan setelah Washington mengumumkan apa yang disebut sebagai “kesepakatan bersejarah” terkait pelucutan senjata Hamas. Pada 9 Agustus 2026, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel menolak “dokumen 15 poin” yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang Gaza.
Pernyataan Netanyahu disampaikan dalam rapat kabinet yang disiarkan televisi, hanya empat hari sebelum tenggat 13 Agustus 2026. Tenggat itu sebelumnya disebut sebagai batas waktu yang disepakati untuk menuntaskan jadwal pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel. Namun hingga pekan pertama Agustus, belum ada tanggal pasti kapan proses tersebut benar-benar dimulai.
Trump pada 30 Juli 2026 menyebut kesepakatan itu sebagai langkah monumental menuju stabilitas. Di lapangan, laporan korban tetap berlanjut. Dalam 72 jam setelah pengumuman tersebut, serangan Israel dilaporkan menewaskan sedikitnya 26 orang dalam satu akhir pekan. Juli juga disebut sebagai bulan paling mematikan di Gaza sepanjang 2026.
Kesepakatan 30 Juli dinegosiasikan melalui Board of Peace, badan yang dibentuk Trump untuk mengawasi rekonstruksi dan tata kelola pascaperang di Gaza. Namun, perunding Hamas, Ghazi Hamad, menyatakan kepada Al Jazeera bahwa kelompoknya tidak akan menjalankan kesepakatan itu sebelum Israel memenuhi kewajibannya lebih dulu, yakni menghentikan serangan dan menarik pasukan. Dari pihak Israel, kantor Netanyahu menyampaikan posisi sebaliknya: pasukan Israel tidak akan mundur sebelum Hamas benar-benar dilucuti. Perbedaan urutan pelaksanaan ini membuat kebuntuan berlanjut.
Dalam beberapa hari setelah pengumuman kesepakatan, serangan udara dilaporkan menewaskan satu keluarga di Menara al-Sousi, Kota Gaza—Abdullah Abu Taif (33), istrinya yang sedang hamil Abeer Anan (29), dan putra mereka Azzam (5)—menurut sumber medis di Rumah Sakit Al-Shifa. Serangan lain di al-Qarara dekat Khan Younis dilaporkan menewaskan pasangan Mahmoud al-Hams dan Fatima beserta putri mereka.
Pada 1 Agustus, Pertahanan Sipil Gaza menyelesaikan pencarian selama dua pekan di sebuah rumah yang rata di lingkungan Sabra dan mengangkat 112 jenazah, 40 di antaranya anak-anak. Sekitar 157 orang masih dinyatakan hilang. Malam sebelumnya, serangan udara menghancurkan gudang obat yang menempel pada Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir el-Balah. Militer Israel menyatakan gudang itu berada di dekat lokasi yang diduga menjadi gudang senjata Hamas dan termasuk dalam lima target yang mereka klaim serang malam itu. Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir al-Bursh, menyebut serangan tersebut mengubah obat dan penyakit menjadi bagian dari perang.
Penolakan Netanyahu atas dokumen 15 poin juga muncul di tengah dinamika politik dalam negeri Israel. Knesset dibubarkan pada Juli 2026, membuka jalan bagi pemilu pada 27 Oktober 2026—tanggal terakhir yang diizinkan undang-undang—dan untuk pertama kalinya sejak 1988 sebuah Knesset menuntaskan masa jabatan penuh empat tahun. Pemilu ini dipandang luas sebagai ujian atas kepemimpinan Netanyahu sejak pecahnya perang.
Mantan Kepala Staf Militer Israel Gadi Eisenkot, yang mengundurkan diri dari kabinet perang pada 2024 dan menuding pemerintah gagal mencapai tujuan di Gaza, muncul sebagai penantang utama melalui partai Yashar. Menurut jajak pendapat Channel 13, Yashar disebut tipis mengungguli Likud.
Pemerintah Israel menyatakan penolakan terhadap rencana Trump didasari “kekhawatiran keamanan serius”. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menegaskan tujuan perang adalah penghancuran total Hamas. Posisi ini mencerminkan keyakinan sebagian pemilih Israel bahwa penarikan dini dapat membuka ruang bagi Hamas membangun kembali kapasitas militernya. Pada saat yang sama, menunda proses penarikan dan negosiasi teknis hingga setelah 27 Oktober dinilai dapat mengurangi risiko politik bagi Netanyahu, karena setiap konsesi berpotensi digunakan lawan politik—termasuk dari spektrum kanan—untuk menuduhnya lemah.
Di sisi lain, pengaruh Washington disebut ada tetapi terbatas. Setelah pertemuan utusan Board of Peace Nickolay Mladenov dengan Netanyahu pada 3 Agustus, militer Israel dilaporkan mengurangi intensitas serangan dan menghentikan pembunuhan bertarget yang sebelumnya berlangsung hampir setiap hari. Namun, pola sejak Oktober 2025—pengumuman terobosan diikuti gelombang serangan, kemudian penurunan tekanan sementara—memunculkan keraguan apakah Amerika Serikat akan menegakkan konsekuensi nyata atas pelanggaran kesepakatan oleh pihak mana pun.
Kritik yang sama juga dikaitkan dengan ketiadaan mekanisme akuntabilitas yang setara, baik terhadap keterlambatan penarikan pasukan Israel maupun terhadap laporan independen mengenai eksekusi ringkas oleh aparat keamanan Hamas terhadap warga sipil dalam bentrokan antar-keluarga di Gaza, yang disebut pernah didokumentasikan kantor HAM PBB (OHCHR) pada awal 2026.
Sementara perhatian global terpusat pada Gaza, eskalasi di Tepi Barat pendudukan disebut terus berlangsung. Data OCHA menyebut Juli 2026, bersama Maret, menjadi bulan paling mematikan bagi warga Palestina dalam insiden yang melibatkan pemukim sejak Oktober 2023. OCHA juga mencatat lebih dari 1.380 insiden terkait pemukim di seluruh Tepi Barat sejak awal 2026—rata-rata 6,6 insiden per hari. Penggusuran dan kekerasan pemukim disebut membuat rata-rata 17 orang kehilangan tempat tinggal setiap hari, dua kali lipat dari rata-rata tiga tahun sebelumnya.
Sebuah laporan Badan Nasional Palestina untuk Pembelaan Tanah menyebut tidak satu pun personel unit pertahanan pemukim “Hagmar” ditangkap atas pembunuhan warga Palestina sejak 2017, dan lebih dari 93% berkas penyelidikan atas serangan pemukim ditutup tanpa dakwaan.
Dari luar kawasan, Kanada melalui kementerian luar negerinya menyatakan perluasan permukiman ilegal menurut hukum internasional. Pejabat Israel membalas dengan tudingan bahwa Ottawa “mendorong keberanian teror”. Bagi banyak pemerintah dan lembaga HAM internasional, status permukiman di wilayah pendudukan dinilai melanggar hukum internasional dengan merujuk pada opini penasihat Mahkamah Internasional 2024. Pemerintah Israel menolak kerangka tersebut dan memandang isu permukiman sebagai persoalan keamanan nasional yang sah untuk diperdebatkan secara politik.
Di Gaza, angka korban terus bergerak dan dilaporkan hampir harian oleh Kementerian Kesehatan Gaza. Per 9 Agustus 2026, korban tewas kumulatif sejak 7 Oktober 2023 dilaporkan berada di kisaran 73.380–73.390 jiwa, dengan sekitar 1.250–1.260 di antaranya tercatat tewas sejak gencatan senjata 10 Oktober 2025 mulai berlaku. OCHA, mengutip otoritas kesehatan Gaza, mencatat angka yang sedikit berbeda namun berada di kisaran serupa untuk periode pascagencatan senjata.
Laporan Haaretz pada awal 2026 menyebut militer Israel kini menerima estimasi Kementerian Kesehatan Gaza sebagai kurang lebih akurat, meski catatan tetap diberikan bahwa data tersebut tidak membedakan kombatan dan warga sipil serta belum menghitung korban yang masih tertimbun reruntuhan. UNICEF, mengutip data yang sama, menyatakan sedikitnya 300 anak tewas dalam 300 hari sejak gencatan senjata diumumkan—rata-rata satu anak per hari—seraya mencatat keluarga-keluarga di Gaza terkurung di sekitar sepertiga wilayah Jalur Gaza. Angka-angka ini bersumber dari otoritas kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas dan belum diverifikasi sepenuhnya oleh lembaga independen non-PBB, sehingga kerap diperlakukan sebagai estimasi otoritatif, bukan angka final.
Krisis kesehatan juga dilaporkan memburuk. Menurut OCHA, dari lebih 6.000 kasus amputasi sejak perang dimulai, PBB dan mitranya baru membawa masuk sekitar 300 alat prostetik ke Gaza sejak Desember 2025. Stok di Pusat Alat Bantu Tubuh serta fasilitas Komite Palang Merah Internasional diperkirakan hanya bertahan sekitar tiga bulan. Penghancuran gudang obat Rumah Sakit Al-Aqsa pada 1 Agustus disebut memperparah kelangkaan tersebut, di tengah gelombang panas yang memperberat kondisi pengungsi yang tinggal di tenda darurat.
Militer Israel secara konsisten menyatakan target serangannya adalah infrastruktur militer Hamas, bukan fasilitas sipil, dan menyebut beberapa lokasi digunakan ganda untuk kepentingan militer. Namun, laporan berulang mengenai fasilitas kesehatan dan permukiman yang berada dalam radius ledakan, serta peningkatan korban anak dan lansia dalam berbagai laporan independen, terus memicu pertanyaan publik mengenai dampak operasi militer di wilayah padat penduduk.
Tenggat 13 Agustus 2026 menjadi titik krusial berikutnya, karena dirancang sebagai batas penyelesaian jadwal pelucutan senjata dan penarikan pasukan. Di saat yang sama, pemilu Israel pada 27 Oktober 2026 dipandang sebagai faktor penting yang dapat memengaruhi arah kebijakan di Gaza. Di tengah ketidakpastian diplomasi dan dinamika politik yang saling bertabrakan, warga sipil di Gaza tetap berada dalam situasi yang rapuh, sementara perkembangan di lapangan terus bergerak lebih cepat daripada pernyataan-pernyataan politik.
