Jakarta, 30 Oktober 2025 — Perubahan sosial, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial-politik yang terus berkembang dinilai menuntut para pembuat kebijakan untuk berpikir lebih kritis dan adaptif. Dalam konteks tersebut, pendidikan lanjutan kebijakan publik dipandang berperan penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memahami konteks sosial dan siap menghadapi tantangan pembangunan nasional.
Isu ini menjadi bahasan utama dalam forum bertajuk “Diskusi Publik: Urgensi Pendidikan Lanjutan Kebijakan Publik di Indonesia” yang diselenggarakan Institute of Public Policy (IPP) dan Institute for Advanced Research (IFAR) Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya. Kegiatan berlangsung pada Selasa (29/10) di Gedung Yustinus lantai 15, Kampus Semanggi, Jakarta Selatan.
Diskusi menghadirkan dosen, praktisi, dan peneliti kebijakan publik untuk bertukar pandangan mengenai persoalan, tantangan, peluang, serta praktik pendidikan lanjutan di bidang kebijakan publik. Melalui tiga panel diskusi, Unika Atma Jaya menghadirkan sepuluh pembicara ahli dari berbagai latar belakang.
Pada panel pertama yang mengangkat tema perancangan kurikulum dan ekosistem kebijakan publik yang berdampak, Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Muhammad Taufiq, DEA, menekankan bahwa kualitas kebijakan publik perlu dibangun melalui proses perancangan yang matang.
“Kualitas kebijakan tidak bisa muncul secara alami, semuanya harus melalui desain. Kalau mau buat kebijakan, harus didesain secara cerdas. Tidak ada kualitas yang muncul tanpa didukung oleh profesional yang berkualitas,” ujar Taufiq.
Ia menilai kualitas kebijakan di Indonesia masih lemah karena tata kelola dan ekosistem kebijakan yang menyeluruh belum terbentuk. Menurutnya, kebijakan publik perlu dibangun di atas profesionalisme dan pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) yang kuat agar mampu meningkatkan daya saing masyarakat.
Masih dalam panel yang sama, Asisten Deputi Pengembangan Sistem Merit dan Evaluasi Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB, Dr. Ir. Katmoko Ari Sambodo, M.eng., menyoroti urgensi pembangunan birokrasi baru serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) sebagai kunci untuk mendukung kebijakan publik yang berdampak.
Ari menekankan pentingnya meritokrasi dan pembangunan kepercayaan publik. Ia juga menilai sistem rekrutmen ASN di Indonesia belum merata, sementara proses seleksi dinilai belum adaptif dan kolaboratif.
