Tingkat persetujuan publik Amerika Serikat terhadap kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump dilaporkan turun ke level terendah sejak ia kembali menjabat. Penurunan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan terkait operasi penegakan imigrasi di sejumlah kota dan menguatnya kritik bahwa langkah-langkah yang ditempuh pemerintah telah melampaui batas.
Berdasarkan jajak pendapat nasional terbaru Reuters/Ipsos, 39% responden menyatakan menyetujui kinerja Trump di bidang imigrasi, turun dari 41% pada awal bulan ini. Sementara itu, 53% responden menyatakan tidak setuju.
Angka tersebut berbalik dari situasi pada Februari, ketika kebijakan imigrasi disebut menjadi salah satu kekuatan Trump dengan tingkat persetujuan 50% dan penolakan 41%.
Survei itu juga menyoroti persepsi publik terhadap tindakan agen Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE). Sebanyak 58% responden menilai agen ICE bertindak “terlalu jauh” dalam operasi mereka. Sebaliknya, 12% responden menilai tindakan ICE belum cukup keras, sedangkan 26% menilai langkah ICE sudah tepat.
Jika dilihat berdasarkan afiliasi politik, sekitar sembilan dari sepuluh pemilih Partai Demokrat menyatakan ICE bertindak berlebihan. Angka itu dibandingkan dengan dua dari sepuluh pemilih Partai Republik dan enam dari sepuluh pemilih independen.
Trump memenangkan Pilpres 2024 dengan janji deportasi besar-besaran. Sejak itu, kehadiran petugas imigrasi bertopeng dan berperlengkapan taktis dilaporkan menjadi pemandangan umum di berbagai wilayah, yang kemudian memicu gelombang protes.
Survei Reuters/Ipsos tersebut juga mengumpulkan respons sebelum dan sesudah insiden penembakan yang menewaskan warga negara AS dalam konfrontasi antara petugas imigrasi dan pengunjuk rasa di Minneapolis.
Dalam salah satu insiden terbaru, seorang perawat berusia 37 tahun bernama Alex Pretti dilaporkan tewas ditembak agen imigrasi saat aksi protes di Minneapolis. Pemerintah Trump menuduh Pretti menyerang petugas sebelum ditembak, namun klaim itu disebut dipertanyakan oleh rekaman video saksi mata.
Beberapa pekan sebelumnya, agen imigrasi juga menembak mati warga negara AS lain, Renee Good (37), dalam penggerebekan imigrasi di kota yang sama.
Deretan insiden tersebut dilaporkan mulai berdampak ke arena politik. Video bentrokan yang viral memicu kekhawatiran di kalangan legislator Partai Republik menjelang pemilu paruh waktu pada November. Salah satu kandidat kuat Partai Republik untuk Gubernur Minnesota, Chris Madel, dilaporkan mengundurkan diri.
“Tindakan keras ini sudah melampaui batas dan membuat pemilu tidak mungkin dimenangkan oleh Partai Republik,” ujar Madel dalam pernyataannya.
Trump sempat menyalahkan Partai Demokrat atas kematian akibat penembakan tersebut. Namun pada Senin (26/1/2026), ia mengambil nada lebih moderat dan mengaku “sejalan” dengan Gubernur Minnesota dari Partai Demokrat, Tim Walz. “Kami melakukan percakapan yang sangat baik,” kata Trump.
Selain isu imigrasi, jajak pendapat yang sama mencatat tingkat persetujuan keseluruhan Trump turun menjadi 38%, menyamai titik terendah masa jabatannya saat ini, dari sebelumnya 41% pada jajak pendapat pertengahan Januari.
Meski demikian, Trump masih dinilai lebih unggul dibandingkan pendahulunya, mantan Presiden Joe Biden, dalam isu imigrasi. Sebanyak 37% responden menyatakan Partai Republik memiliki pendekatan yang lebih baik terhadap imigrasi, dibandingkan 32% yang memilih Partai Demokrat. Selebihnya menyatakan tidak yakin atau menilai keduanya sama saja.
Jajak pendapat ini melibatkan 1.139 responden dewasa di AS, dengan margin kesalahan sekitar 3 poin persentase.
Di sisi lain, isu pemakzulan kembali mencuat seiring kekhawatiran Trump terhadap dampak pemilu paruh waktu pada November. Trump memperingatkan Partai Republik di DPR AS bahwa kegagalan mempertahankan mayoritas dapat membuka jalan bagi upaya pemakzulan terhadap dirinya.
Peringatan itu disampaikan Trump saat berbicara di hadapan anggota legislatif Partai Republik dalam sebuah pertemuan internal di Washington D.C. Ia menekankan pentingnya menjaga kendali atas DPR, di mana Partai Republik saat ini disebut hanya unggul tipis.
“Kalian harus memenangkan pemilu paruh waktu, karena kalau kita tidak menang, itu hanya akan jadi, maksud saya, mereka akan menemukan alasan untuk memakzulkan saya,” kata Trump kepada para legislator. “Saya akan dimakzulkan.”
Dalam sistem politik Amerika Serikat, DPR memiliki kewenangan untuk memulai proses pemakzulan terhadap presiden maupun pejabat tinggi lain atas dugaan pelanggaran serius. Konstitusi AS menyebut DPR dapat memakzulkan presiden atas dugaan “pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan dan pelanggaran berat lainnya”. Jika dimakzulkan oleh DPR, presiden akan diadili di Senat, dan diperlukan dukungan setidaknya dua pertiga anggota Senat untuk menyatakan bersalah dan memberhentikan presiden dari jabatannya.
Pemilu paruh waktu November mendatang akan memperebutkan seluruh 435 kursi DPR serta 33 kursi di Senat. Hasil pemilu ini berpotensi memengaruhi keseimbangan kekuasaan di Kongres dan dinamika politik nasional, termasuk posisi Trump menghadapi tekanan politik dari oposisi.
