Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dinilai sebagai institusi penegak hukum yang paling dipercaya publik berdasarkan survei nasional terbaru yang dirilis Rumah Politik Indonesia. Survei tersebut dilakukan pada 22–26 Agustus 2025 di 34 provinsi.
Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mengatakan hasil ini menjadi kabar baik bagi Polri. Menurutnya, citra kepolisian yang selama ini kerap mendapat sorotan mulai menunjukkan perbaikan seiring sejumlah langkah dan kinerja di lapangan.
Dalam kategori kinerja lembaga penegak hukum secara umum, Polri mencatat penilaian tertinggi sebesar 20,11 persen. Pada kategori ini, Polri berada di atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memperoleh 20,9 persen dan Kejaksaan Agung 20,5 persen. Fernando menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa konsep “Polisi Presisi” mulai memberi dampak yang dirasakan masyarakat.
“Mengenai kepolisian. Saya kira ini bagian dari polisi presisi yang harus terus dilanjutkan oleh internal kepolisian supaya mereka betul-betul bisa mendapatkan perhatian dari masyarakat dan bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat,” ujar Fernando.
Polri juga mendapat apresiasi tinggi dalam penanganan kejahatan siber dan kriminalitas baru. Pada kategori ini, Polri meraih skor 22,32 persen, dengan selisih tipis dibanding Kejaksaan Agung dan KPK yang masing-masing mencatat 22,29 persen. Hasil tersebut dipandang mencerminkan penilaian publik bahwa Polri cukup adaptif menghadapi tantangan kejahatan di era digital.
Dalam aspek reformasi peradilan, Polri memperoleh 20,6 persen, terpaut tipis dari Kejaksaan Agung yang meraih 20,9 persen dan berada di atas KPK dengan 20,4 persen. Angka ini menunjukkan adanya persepsi publik mengenai upaya perbaikan tata kelola di tubuh Polri.
Sementara dalam isu pemberantasan korupsi, Polri mencatat 21,20 persen. Capaian ini menempatkan Polri tepat di bawah KPK yang meraih 21,23 persen dan sedikit di atas Kejaksaan Agung dengan 21,17 persen. Selisih yang tipis menggambarkan ketatnya persaingan tiga lembaga penegak hukum utama dalam meraih kepercayaan masyarakat.
Fernando menilai capaian Polri dalam survei ini tidak terlepas dari pembenahan yang terus dilakukan. Ia menyebut Polri bersama KPK dan Kejaksaan Agung sama-sama berproses memperbaiki citra serta meningkatkan kepercayaan publik melalui langkah konkret.
Hasil survei tersebut menunjukkan Polri berada dalam momentum positif. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi dan memperkuat kinerja agar kepercayaan publik tidak berhenti pada angka, melainkan dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
